Pimpinan MPR Tegaskan Masa Jabatan Presiden Dua Periode Sudah Ideal Presiden Jokowi. (Foto: MP/Facebook Joko Widodo)

MerahPutih.com - Wakil Ketua MPR Syarief Hasan buka suara menanggapi isu tentang perpanjangan jabatan presiden 3 periode. Syarief Hasan menegaskan, masa jabatan presiden 2 periode sudah ideal.

"Atau tidak perlu amandemen UUD 1945," kata Syarief Hasan kepada wartawan, Selasa, (16/3).

Politikus Partai Demokrat ini menekankan, isu perpanjangan masa jabatan presiden tidak berkaitan dengan konflik Demokrat saat ini.

Baca Juga:

Wacana Perpanjang Masa Jabatan Dinilai untuk Ganggu Jokowi

"Ini tidak ada kaitannya dengan konflik Demokrat," ujarnya.

Syarief Hasan menegaskan, sikap partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tegas yakni masa jabatan presiden hanya dua periode saja.

"Sikap Demokrat 2 periode ideal karena sesuai UUD 45 dan semangat reformasi demokrasi," kata Syarief Hasan.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan. (MP/Ponco Sulaksono)
Wakil Ketua MPR Syarief Hasan. (MP/Ponco Sulaksono)

Sebelumnya, isu tentang masa jabatan presiden 3 periode kembali berembus. Isu ini datang dari pendiri Partai Ummat Amien Rais yang menyebut bahwa ada skenario mengubah ketentuan dalam Undang Undang Dasar 1945 soal masa jabatan presiden dari 2 periode menjadi 3 periode.

Belakangan, angin panas dari isu kudeta di Demokrat mulai kembali berembus ke Istana. Hal itu setelah muncul dugaan bahwa kudeta di Partai Demokrat adalah untuk memuluskan langkah menambah masa jabatan presiden untuk lima tahun ke depan, atau tiga periode. (Pon)

Baca Juga:

Soal Jabatan Presiden 3 Periode, Jokowi Minta Tak Ada Kegaduhan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Harga Antigen dan PCR Turun, Penerbangan ke Bali Kembali Bergeliat
Indonesia
Harga Antigen dan PCR Turun, Penerbangan ke Bali Kembali Bergeliat

Dalam aplikasi PeduliLindungi terdapat dokumen Vaksinasi dan Tes Covid-19 serta pengisian electronic Health Alert Card (eHAC),

Warga Ber-KTP Luar Jakarta Yang Belajar di DKI Diminta Segera Divaksin
Indonesia
Warga Ber-KTP Luar Jakarta Yang Belajar di DKI Diminta Segera Divaksin

Pemkot Jakarta Pusat menargetkan 900 ribu warga, termasuk pelajar berusia 12-17 tahun yang mendapat layanan vaksin hingga Agustus mendatang.

Pakar Epidemiolog UGM Paparkan Cara Cegah Gelombang Ketiga COVID-19
Indonesia
Pakar Epidemiolog UGM Paparkan Cara Cegah Gelombang Ketiga COVID-19

Pakar epidemiolog Universitas Gadjah Mada (UGM), Riris Andono Ahmad memaparkan, gelombang ketiga virus asal Wuhan itu bisa dicegah ika masyarakat konsisten pada protokol kesehatan, khususnya menggunakan masker.

Puluhan Orang Narapidana Dapat Remisi Imlek
Indonesia
Puluhan Orang Narapidana Dapat Remisi Imlek

Remisi ini bukan sekadar pengurangan masa pidana, namun diharapkan dapat meningkatkan keimanan dan motivasi narapidana agar menjadi manusia yang lebih baik lagi.

Tak Ada Indikasi Pelanggaran HAM Berat Dalam Tewasnya Laskar FPI
Indonesia
Tak Ada Indikasi Pelanggaran HAM Berat Dalam Tewasnya Laskar FPI

Sebuah pelanggaran HAM berat punya sejumlah indikasi yang harus terpenuhi

Kata Pemkot Solo Soal Kontroversi 400 Tabung Oksigen untuk Pembangunan GOR
Indonesia
Kata Pemkot Solo Soal Kontroversi 400 Tabung Oksigen untuk Pembangunan GOR

Beredar surat resmi Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, Jawa Tengah mengajukan 400 tabung oksigen ke Samator untuk proyek pembangunan Gedung Olahraga (GOR) Manahan.

Anies Bersyukur Angka Positivity Rate COVID-19 Dekati Ideal
Indonesia
Anies Bersyukur Angka Positivity Rate COVID-19 Dekati Ideal

Menurut Anies, kasus COVID-19 bisa saja melonjak kembali jika masyarakat lengah dalam menjalankan protokol kesehatan

Jajal KRL Yogyakarta-Klaten, Jokowi Minta Kemenhub Bikin Transportasi Ramah Lingkungan
Indonesia
Jajal KRL Yogyakarta-Klaten, Jokowi Minta Kemenhub Bikin Transportasi Ramah Lingkungan

Warga yang berharap mendapatkan sembako dari Jokowi harus harus pulang dengan kecewa

Ini Persiapan Anies dalam Pelaksanaan PPKM Darurat
Indonesia
Ini Persiapan Anies dalam Pelaksanaan PPKM Darurat

Pemprov DKI Jakarta siap melaksanakan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang diteken Presiden Jokowi mulai 3 hingga 20 Juli 2021.

Motif Anies Angkat Sesama Bekas Menteri Jokowi Jadi Komut Ancol
Indonesia
Motif Anies Angkat Sesama Bekas Menteri Jokowi Jadi Komut Ancol

Thomas Lembong ditunjuk sebagai Komisaris Utama tak lepas dari kebutuhan Ancol terhadap jejaring yang luas untuk investasi