Pimpinan MPR Sambangi KPK, Ada Apa? Dua pimpinan MPR, Fadel Muhammad dan Hidayat Nur Wahid, saat tiba di Gedung KPK, Jakarta, Senin (9/3/2020). Foto: MP/Ponco

MerahPutih.com - Pimpinan MPR menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (9/3). Kedatangan mereka guna mendengarkan keluhan KPK mengenai implementasi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU 30 Tahun 2002 tentang KPK.

"Karena kita mendengar ada beberapa hambatan-hambatan dari UU yang baru. Nah, kita ingin klarifikasi dan mendengar dari mereka," kata Wakil Ketua MPR Fadel Muhamad di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (9/3).

Baca Juga

Dewas Hapus Nilai Religiusitas dalam Kode Etik KPK

Selain Fadel, turut hadir Ketua MPR Bambang Soesatyo, Wakil Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ahmad Basarah, Hidayat Nur Wahid, Arsul Sani, dan Jazilul Fawaid. Sementara yang tidak hadir ialah Ahmad Muzani, Lestari Moerdijat dan Syarif Hasan.

Politikus Golkar ini mengaku sudah mengetahui pelemahan akibat implementasi UU KPK baru yang membuat kinerja lembaga antirasuah itu terhambat.

"Macam-macam (hambatan) panjang sekali. Saya kira kita coba lihat bahwa memang ada beberapa hal yang mereka mungkin lebih segan, lebih enggan dalam melaksanakan," ujarnya.

Dua pimpinan MPR, Fadel Muhammad dan Hidayat Nur Wahid, saat tiba di Gedung KPK, Jakarta, Senin (9/3/2020). ANTARA/Benardy Ferdiansyah
Dua pimpinan MPR, Fadel Muhammad dan Hidayat Nur Wahid, saat tiba di Gedung KPK, Jakarta, Senin (9/3/2020). ANTARA/Benardy Ferdiansyah

Selain itu, kata Fadel, kunjungan pimpinan MPR kali ini dalam rangka memperkuat kerja sama yang telah dibangun sebelumnya.

"Kita ingin agar ke depan bagaimana ada kerja sama yang baik antara MPR dengan KPK terutama dalam memberantas korupsi," tandasnya.

Baca Juga

Ketua MPR Harap Kecemasan Masyarakat Terhadap Corona Tak Lumpuhkan Ekonomi

Sebelumnya, Tim analisis KPK menyatakan setidaknya terdapat 26 persoalan dalam Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Kedua UU KPK berisiko memperlemah kerja KPK.

Poin pelemahan itu misalnya KPK diletakkan sebagai lembaga negara di rumpun eksekutif yang akan mengurangi independensi KPK, pegawai KPK merupakan Aparatur Sipil Negara, sehingga ada resiko independensi terhadap pengangkatan, pergeseran dan mutasi pegawai saat menjalankan tugasnya. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Usut Dugaan Korupsi Proyek Pengadaan Mesin Penggilingan Tebu di PTPN
Indonesia
KPK Usut Dugaan Korupsi Proyek Pengadaan Mesin Penggilingan Tebu di PTPN

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami proses lelang pengadaan six roll mill atau mesin penggilingan tebu yang diikuti oleh PT Trisula Abadi.

Tabrak Ibu Muda Hingga Tewas di Ragunan, Karyawan BUMN Terancam Dipenjara 12 Tahun
Indonesia
Tabrak Ibu Muda Hingga Tewas di Ragunan, Karyawan BUMN Terancam Dipenjara 12 Tahun

Awalnya, kasus kecelakaan ini ditangani oleh Polres Metro Jakarta Selatan

Inspeksi PPKM Darurat di Solo, Kapolri Sigit: Mobility Index Masyarakat Masih Tinggi
Indonesia
Inspeksi PPKM Darurat di Solo, Kapolri Sigit: Mobility Index Masyarakat Masih Tinggi

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menilai Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat nasional masih belum sesuai harapan.

2 Tahun di Laut, Ratusan ABK WNI Dari Fiji Berhasil Dipulangkan ke Indonesia
Indonesia
2 Tahun di Laut, Ratusan ABK WNI Dari Fiji Berhasil Dipulangkan ke Indonesia

Kemenlu menegaskan, selama masa pandemi COVID-19, pemulangan ABK/pekerja migran Indonesia dari luar negeri mengalami tantangan yang besar mengingat kebijakan pembatasan ketat yang diterapkan berbagai negara.

Perludem Sayangkan DPR Tak Lanjutkan Pembahasan RUU Pemilu
Indonesia
Perludem Sayangkan DPR Tak Lanjutkan Pembahasan RUU Pemilu

Titi lantas menyebut sejumlah kelemahan pada Pemilu 2019

BMKG Ingatkan Cuaca Ekstrem Puncak Musim Hujan
Indonesia
BMKG Ingatkan Cuaca Ekstrem Puncak Musim Hujan

"Saat ini tercatat sebagian besar wilayah Indonesia, yaitu 93 persen dari 342 zona musim telah memasuki musim hujan," kata Deputi Bidang Klimatologi Herizal.

Penjelasan BMKG Suara Dentuman Terdengar di Jaksel dan Jaktim
Indonesia
Penjelasan BMKG Suara Dentuman Terdengar di Jaksel dan Jaktim

BMKG tidak ingin berspekulasi terkait sumber suara dentuman yang terdengar di Jakarta Selatan dan sebagian Jakarta Timur.

Kasus Parodi Indonesia Raya Harus Diusut Tuntas Siapapun Pelakunya
Indonesia
Kasus Parodi Indonesia Raya Harus Diusut Tuntas Siapapun Pelakunya

Karyono menyarankan agar ditempuh jalur hukum untuk menuntaskan kasus ini sesegera mungkin

Bupati Tangerang Minta Perusahaan di Wilayahnya Lakukan Vaksinasi Gotong Royong
Indonesia
Bupati Tangerang Minta Perusahaan di Wilayahnya Lakukan Vaksinasi Gotong Royong

Pemerintah menetapkan besaran harga vaksinasi gotong royong sebesar Rp879.140 per orang untuk dua kali vaksin.

Penerima Kartu Prakerja Disabilitas Hanya 3 Persen, Airlangga Janji Perbaiki
Indonesia
Penerima Kartu Prakerja Disabilitas Hanya 3 Persen, Airlangga Janji Perbaiki

Ada sebanyak 65 juta pendaftar Kartu Prakerja. Dari jumlah tersebut, sebanyak 8,3 juta peserta diterima, dengan perincian disabilitas hanya 3 persen.