Pimpinan MPR dari PKS Minta Hakim Bijak Ambil Sikap Soal Rizieq Terdakwa Rizieq Shihab saat menjalani sidang putusan kasus kerumunan Megamendung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (27/5/2021). ANTARA/Yogi Rachman

Merahputih.com - Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid, mengkritisi langkah hakim Pengadilan Tinggi yang melakukan penahanan Rizieq Shihab.

HNW sapaan akrabnya mengatakan bahwa hakim Pengadilan Tinggi seharusnya lebih bijak dalam menjalankan kewenangannya dalam melakukan pemeriksaan kasus permohonan banding ini.

“Sikap bijak hakim Pengadilan Tinggi ini perlu diambil untuk menunjukan bahwa hakim benar-benar mengedepankan keadilan dalam melakukan pemeriksaan perkara ini,” ungkapnya kepada wartawan, Selasa (10/8).

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Rizieq Shihab Lumpuh Total

Rizieq diperpanjang penahannya dalam kasus permohonan banding atas putusan kasus tes Swab Rumah Sakit Ummi.

HNW mengatakan bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), hakim Pengadilan Tinggi memang berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama tiga puluh hari. Namun, sifat pelaksanaan kewenangan itu merupakan sebuah pilihan, bukan kewajiban.

“Hakim harus menjelaskan secara profesional apa alasannya melakukan penahanan terhadap Rizieq? Apakah dengan tidak ditahannya H Rizieq pemeriksaan banding akan terganggu? Tentunya, tidak," kata dia.

Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga meminta agar hakim Pengadilan Tinggi dapat berlaku adil dalam memeriksa kasus ini. Apalagi, masyarakat juga sudah mengetahui contoh-contoh terkait kasus serupa yang menghebohkan masyarakat.

"Seperti menteri atau pejabat negara yang tidak mengumumkan ke publik kalau dirinya terjangkit COVID-19, tetapi sama sekali tidak diproses secara pidana,” ujar HNW.

Rizieq Shihab dan Hanif Alatas saat menjalani sidang tuntutan kasus tes usap RS UMMI Bogor di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (3/6/2021). ANTARA/Yogi Rachman/aa.
Rizieq Shihab dan Hanif Alatas saat menjalani sidang tuntutan kasus tes usap RS UMMI Bogor di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (3/6/2021). ANTARA/Yogi Rachman/aa.

Ia mencotohkan, kasus yang menghebohkan lainnya, terkait sumbangan ‘prank’ anak Akidi Tio juga bisa menjadi gambaran, bagaimana keadilan tidak ditegakan secara setara. Pasalnya, sampai sekarang polisi tak menetapkan tersangka.

Selain itu, lanjut HNW, hakim harusnya berpihak kepada keadilan yang substansial, apalagi menjelang Kemerdekaan Republik Indonesia banyak narapidana akan mendapat remisi. "Maka wajarnya hakim Pengadilan Tinggi tidak malah mengobral kelanjutan tahanan kepada Rizieq," tutup HNW.

Sekedar informasi, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutuskan memperpanjang masa penahanan terdakwa Rizieq Shihab selama 30 hari atau hingga 7 September 2021.

Perpanjangan penahanan tersebut terkait perkara pelanggaran kekarantinaan kesehatan yang terjadi RS Ummi Bogor, Jawa Barat.

Baca Juga:

Banding Ditolak Pengadilan Tinggi, Rizieq Shihab Tetap Dihukum

Hal itu tertuang dalam penetapan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 1831/Pen.Pid/2021/PT DKI tanggal 05 Agustus 2021 tentang penahanan pada tingkat banding dalam perkara RS UMMI dengan Nomor Perkara: 225/Pid.Sus//2021/PN. Jkt.Tim atas nama Rizieq Shihab.

Masa penahanan Rizieq bisa berubah lebih lama atau lebih singkat, tergantung pada putusan di tingkat lanjutan.

"Penahanan atas terdakwa Moh. Rizieq alias Habib Muhammad Rizieq Shihab dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021," demikian penetapan yang ditandatangani Panitera Muda Perdata Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Sutrisno Bardi, Senin (9/8). (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dinkes DKI Tunggu Surat Resmi Kemenkes soal Jatah Vaksin COVID-19
Indonesia
Dinkes DKI Tunggu Surat Resmi Kemenkes soal Jatah Vaksin COVID-19

"Itu (berapa jumlah vaksinasi corona yang diterima DKI) tanya ke Kemenkes," ungkapnya.

Awal Maret TPU Rorotan Dipakai Kuburkan Jenazah COVID-19
Indonesia
Awal Maret TPU Rorotan Dipakai Kuburkan Jenazah COVID-19

Dinas Pertamanan dan Hutan Kota menyampaikan bahwa kemungkinan besar awal Maret 2021 TPU Rorotan, Jakarta Utara, sudah dapat digunakan untuk menguburkan jenazah pasien COVID-19.

LPSK: Korban Pelecehan Seksual Anak Buah Anies Lebih dari Satu Orang
Indonesia
LPSK: Korban Pelecehan Seksual Anak Buah Anies Lebih dari Satu Orang

LPSK membenarkan pemecatan Blessmiyanda dari Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI terkait dugaan kasus pelecehan seksual.

Diduga Jual Vaksin COVID-19 Ilegal, Oknum ASN di Sumut Raup Ratusan Juta
Indonesia
Diduga Jual Vaksin COVID-19 Ilegal, Oknum ASN di Sumut Raup Ratusan Juta

Polda Sumatera Utara mengamankan sejumlah oknum aparatur sipil negara (ASN) karena diduga menjual vaksin COVID-19 secara ilegal. Pelaku meraup ratusan juta selama sebulan beroperasi dan bermotif mencari keuntungan.

Jokowi Perintahkan TNI Sigap Hadapi Berbagai Spektrum Ancaman
Indonesia
Jokowi Perintahkan TNI Sigap Hadapi Berbagai Spektrum Ancaman

Tujuannya, adalah untuk meletakkan fondasi kapabilitas pertahanan modern yang relevan dengan perkembangan teknologi militer terkini.

IJTI Ingatkan Jurnalis Hanya Sebar Konten Terverifikasi dan Terklarifkasi
Indonesia
IJTI Ingatkan Jurnalis Hanya Sebar Konten Terverifikasi dan Terklarifkasi

Perlunya literasi penggunaan media sosial yang masif di kalangan masyakarat. Sekaligus jangan sampai memberi panggung kepada mereka yang ingin menyebarkan hoaks di platform apapun.

Sri Mulyani Perintahkan DJP Bikin Aplikasi Yang Mudahkan Orang Bayar Pajak
Indonesia
Sri Mulyani Perintahkan DJP Bikin Aplikasi Yang Mudahkan Orang Bayar Pajak

Indonesia harus mampu melihat seluruh tren perubahan global yang menciptakan peluang positif sekaligus ancaman seperti masifnya perkembangan teknologi.

Yogyakarta Tiadakan Acara Outdoor Pergantian Tahun Baru
Indonesia
Yogyakarta Tiadakan Acara Outdoor Pergantian Tahun Baru

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) meniadakan event besar outdoor untuk memperingati malam pergantian tahun.

Mobil Pengangkut Tabung Oksigen Diizinkan Masuk Jalur TransJakarta
Indonesia
Mobil Pengangkut Tabung Oksigen Diizinkan Masuk Jalur TransJakarta

Mobil pengangkut tabung oksigen diizinkan masuk ke jalur bus TransJakarta.

Dishub DKI Ubah Konsep Transportasi di Jakarta
Indonesia
Dishub DKI Ubah Konsep Transportasi di Jakarta

Kebijakan TOD memprioritaskan kelompok pejalan kaki