Pimpinan MPR Berharap Pemerintah Perluas Cakupan beasiswa Peringatan Hari Santri Nasional di Pondok Pesantren Al-Istiqomah Ngatabaru, Kabupaten Sigi, Senin (19/10/2020). ANTARA/HO Kemenag Sulteng

MerahPUtih.com - MPR berharap pemerintah memperluas cakupan program beasiswa untuk tingkat pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.

Dalam acara temu tokoh nasional di Pondok Pesantren Roudhotul Muta'allimin, Cianjur, Wakil Ketua MPR Sjarifuddin Hasan mengemukakan tentang santri-santri yang tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karena masalah biaya.

"Para santri ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi namun terkendala biaya. Malah ada santri yang sudah menempuh pendidikan tinggi juga terancam keluar karena masalah yang sama. Ini sangat memprihatinkan. Generasi muda yang sedang semangat maju, tersandung masalah," kata Syarief dalam keterangan persnya di Jakarta, Rabu (21/10).

Baca Juga:

Niat Balikin Dana Beasiswa Veronica Koman ke Gedung LPDP, Sejumlah Warga Papua 'Gigit Jari'

Ia menjelaskan bahwa sesuai dengan undang-undang dasar, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pemerintah wajib membiayai pendidikan dasar warga.

"Menyelenggarakan pendidikan adalah salah satu pelayanan negara kepada rakyat dengan tujuan mencerdaskan. Seharusnya tidak ada kesulitan pada setiap warga negara untuk mendapatkannya, termasuk memperoleh beasiswa," katanya.

Baca Juga:

Kemendikbud Buka Pendaftaran Beasiswa Unggulan, Ini Persyaratannya

Ia juga mengemukakan perlunya pemerintah memperbaiki pengelolaan program beasiswa agar tepat sasaran.

"Saya sendiri sesuai kapasitas dan kewenangan sebagai pimpinan MPR akan coba mendorong pemerintah menyikapi hal tersebut dengan sungguh-sungguh," katanya. (*)

Baca Juga:

Anies Beri Beasiswa 12 Anak Tenaga Medis yang Meninggal Tangani COVID-19

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Update Corona DKI Sabtu (23/5): 6.443 Positif, 1.587 Orang Sembuh
Indonesia
Update Corona DKI Sabtu (23/5): 6.443 Positif, 1.587 Orang Sembuh

Ani melanjutkan, sampai dengan hari ini ada 2.006 pasien masih menjalani perawatan di rumah sakit

2,8 Juta Wajib Pajak Telah Lapor SPT, Begini Cara Lapor Online
Indonesia
2,8 Juta Wajib Pajak Telah Lapor SPT, Begini Cara Lapor Online

Tata cara mengisi SPT pajak secara online dapat dilakukan dengan persyaratan WP harus memiliki surat elektronik ataupun nomor ponsel yang aktif dan mengaktifkan EFIN.

ICW minta KPK Turun Tangan Usut Kebakaran di Kejagung
Indonesia
ICW minta KPK Turun Tangan Usut Kebakaran di Kejagung

Hal ini penting untuk ditegaskan bahwa penanganan dugaan tindak pidana suap yang melibatkan Jaksa Pinangki Sirna Malasari ini belum selesai

[HOAKS atau FAKTA]: Pilpres 2024 Dibatalkan, Ditunda hingga 2029
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pilpres 2024 Dibatalkan, Ditunda hingga 2029

Foto tersebut terpampang jelas wajah Presiden RI ke-4, Gus Dur; Presiden Jokowi; dan Ahok. Unggahan itu diunggah @Yahooy pada 23 Juni 2020 lalu.

Polda Metro Dalami Pengakuan Catherine Wilson Pakai Narkoba
Indonesia
Polda Metro Dalami Pengakuan Catherine Wilson Pakai Narkoba

"Ini semua yang dia sampaikan. Makannya ini masih kita dalami semuanya sekarang ya," beber Yusri.

PPKM Dimulai, PNS Keluyuran Kena Sanksi
Indonesia
PPKM Dimulai, PNS Keluyuran Kena Sanksi

Kerja dari rumah bagi para ASN Solo, sudah pernah diterapkan saat Pemkot Solo saat menetapkan Kejadian Luar Biasa (KLB) COVID-19 pada 13 Maret 2020.

MA Korting Hukuman Dua Terpidana Korupsi Proyek e-KTP
Indonesia
MA Korting Hukuman Dua Terpidana Korupsi Proyek e-KTP

MA mengkorting hukuman dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri yang menjadi terpidana korupsi proyek e-KTP, Irman dan Sugiharto

Bantu Pemprov DKI, Politisi PAN Ajak DPRD Gelar Tes COVID-19 Gratis
Indonesia
Bantu Pemprov DKI, Politisi PAN Ajak DPRD Gelar Tes COVID-19 Gratis

Anggota Komisi A ini pun mengajak anggota Dewan Parlemen Kebon Sirih untuk ikuti jejaknya menggelar kegiatan tes corona gratis

Hasto Hormati Deklarasi KAMI
Indonesia
Hasto Hormati Deklarasi KAMI

Hasto menegaskan pihaknya juga menghormati hak konstitusi terhadap warga negara yang berserikat dan berkumpul.

Musim Pilkada, PWI Tegaskan Independensi Wartawan Harga Mati
Indonesia
Musim Pilkada, PWI Tegaskan Independensi Wartawan Harga Mati

PWI bahkan memberikan sanksi bagi wartawan yang bersikap partisan