Pimpinan KPK Yakin Skandal Djoko Tjandra di Bareskrim dan Kejagung Saling Terkait Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung melakukan gelar perkara skandal Djoko Tjandra yang ditangani Bareskrim Polri, Jumat (11/9).

Bareskrim sedang menangani dua kasus terkait skandal Djoko Tjandra yakni kasus dugaan hilangnya red notice Djoko dan kasus surat palsu.

Terdapat empat orang yang menyandang status tersangka, yakni pengusaha Tommy Sumardi, pengacara Anita Kolopoking, mantan Kadiv Hubinter Irjen Napoleon Bonaparte, dan mantan Korwas PPNS Brigjen Prasetijo Utomo.

Baca Juga:

KPK Sadari Ada Sisi Gelap yang Belum Terungkap di Skandal Djoko Tjandra

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, gelar perkara ini dilakukan sebagai bagian dari koordinasi dan supervisi yang menjadi kewenangan KPK. KPK ingin melihat gambaran utuh rentetan skandal Djoko Tjandra yang ditangani Polri dan Kejagung. Alex meyakini kasus yang ditangani kedua institusi penegak hukum itu saling terkait.

"Kita ingin melihat Djoko Tjandra menyuap jaksa, kepolisian ini tujuannya apa. Kita tidak ingin melihat perkara itu berdiri sendiri-sendiri. Seolah-olah Djoko Tjandra menyuap polisi berbeda dengan perbuatan dia menyuap pejabat di kejaksaan. Nah ini sebetulnya tujuan dari korsup (koordinasi dan supervisi) yang dilakukan KPK," kata Alex, usai gelar perkara di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (11/9).

Bali Djoko Tjandra di gedung Bundar Kompleks Gedung Kejakasaan Agung, Jakarta, Senin (31/8/2020). ANTARA FOTO/ Adam Bariq/aww.
Bali Djoko Tjandra di gedung Bundar Kompleks Gedung Kejakasaan Agung, Jakarta, Senin (31/8/2020). ANTARA FOTO/ Adam Bariq/aww.

Setelah mendengar pemaparan Direktur Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bareskrim Polri Brigjen Djoko Poerwanto, KPK menilai Bareskrim belum mengungkap mengenai motif Djoko Tjandra menyuap Napoleon Bonaparte selaku Kadiv Hubinter agar namanya hilang dari daftar red notice Interpol.

Alex meyakini tindak pidana yang dilakukan Djoko Tjandra itu terkait dengan pengurusan peninjauan kembali (PK) yang dilakukan jaksa Pinangki.

Baca Juga:

Kejagung Kembalikan Berkas Kasus Red Notice Djoko Tjandra ke Bareskrim

Untuk itu, setelah gelar perkara dengan Bareskrim, pimpinan KPK juga akan mendengar pemaparan Kejagung yang sedang menangani kasus dugaan suap yang melibatkan jaksa Pinangki Sirna Malasari terkait pengurusan PK di PN Jaksel dan permintaan fatwa ke MA.

"Kami berharap gambaran utuhnya nanti siang, kita akan mengundang Jampidsus. Apakah ada keterkaitan perkara yang ditangani Bareskrim dan Kejaksaan. Karena Djoko Tjandra ini kan ditetapkan sebagai tersangka di Bareskrim dan Kejaksaan. Jadi kita akan lihat keterkaitannya," kata Alex. (Pon)

Baca Juga:

KPK Gelar Perkara Skandal Djoko Tjandra Bersama Bareskrim dan Kejagung

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Syarat Mendapat Vaksin COVID-19 Gratis di RSHS Bandung
Indonesia
Syarat Mendapat Vaksin COVID-19 Gratis di RSHS Bandung

Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung mulai membuka pendaftaran vaksinasi COVID-19 untuk masyarakat umum usia 18 tahun ke atas.

Pembukaan Kafe dan Resepsi Pernikahan di Bandung Diperketat
Indonesia
Pembukaan Kafe dan Resepsi Pernikahan di Bandung Diperketat

Satgas Penanganan COVID-19 Kota Bandung memperketat cafe dan tempat atau gedung resepsi pernikahan dalam rangka pencegahan meluasnya penularan virus corona.

Akun Medsos Nyinyir Soal KRI Nanggala 402 Diusut, Salah Satunya Milik Anggota Polisi
Indonesia
Akun Medsos Nyinyir Soal KRI Nanggala 402 Diusut, Salah Satunya Milik Anggota Polisi

Polisi mengusut tujuh akun yang diduga membuat komentar tak senonoh terkait gugurnya 53 awak KRI Nanggala 402.

Maju Pilkada Tangsel, Segini Harta Kekayaan Rahayu Saraswati
Indonesia
Maju Pilkada Tangsel, Segini Harta Kekayaan Rahayu Saraswati

Rahayu Saraswati melaporkan harta kekayaannya pada 2 September 2020 ke KPK.

KKB Kembali Berulah, Tukang Bangunan Ditembak Mati Meski Minta Ampun
Indonesia
KKB Kembali Berulah, Tukang Bangunan Ditembak Mati Meski Minta Ampun

"Sebelum ditembak, korban sempat teriak "ampun komandan", kata Fakhiri

Kinerja DPR Dinilai Buruk dalam Awasi Penanganan COVID-19
Indonesia
Kinerja DPR Dinilai Buruk dalam Awasi Penanganan COVID-19

Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia menilai kinerja parlemen dalam pengawasan COVID-19 sangat buruk.

BMKG Jelaskan Suara Dentuman yang Bikin Geger Warga Bali
Indonesia
BMKG Jelaskan Suara Dentuman yang Bikin Geger Warga Bali

Sejak pukul 08.00 hingga 12.00 WITA tidak ada aktivitas gempa di wilayah Bali

KPK Cecar Edhy Prabowo Soal Modus Suap dari Eksportir Benur
Indonesia
KPK Cecar Edhy Prabowo Soal Modus Suap dari Eksportir Benur

KPK memang sedang mengusut dugaan penerimaan uang Edhy Prabowo dari sejumlah perusahaan pengekspor benur.

Kecelakaan Naik Travel Gelap Saat Mudik, Penumpang Tak Ditanggung Asuransi
Indonesia
Kecelakaan Naik Travel Gelap Saat Mudik, Penumpang Tak Ditanggung Asuransi

“Mereka yang menggunakan travel gelap bila terjadi kecelakaan maka tidak akan ditanggung klaimnya oleh asuransi,” katanya di Lapangan Lantas Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (29/4).

KPK Cecar Legislator PDIP Ihsan Yunus Soal Pembagian Jatah Paket Bansos
Indonesia
KPK Cecar Legislator PDIP Ihsan Yunus Soal Pembagian Jatah Paket Bansos

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa Legislator PDIP, Ihsan Yunus dalam kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek, Kamis (25/2) malam.