Pimpinan KPK Yakin Skandal Djoko Tjandra di Bareskrim dan Kejagung Saling Terkait Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung melakukan gelar perkara skandal Djoko Tjandra yang ditangani Bareskrim Polri, Jumat (11/9).

Bareskrim sedang menangani dua kasus terkait skandal Djoko Tjandra yakni kasus dugaan hilangnya red notice Djoko dan kasus surat palsu.

Terdapat empat orang yang menyandang status tersangka, yakni pengusaha Tommy Sumardi, pengacara Anita Kolopoking, mantan Kadiv Hubinter Irjen Napoleon Bonaparte, dan mantan Korwas PPNS Brigjen Prasetijo Utomo.

Baca Juga:

KPK Sadari Ada Sisi Gelap yang Belum Terungkap di Skandal Djoko Tjandra

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, gelar perkara ini dilakukan sebagai bagian dari koordinasi dan supervisi yang menjadi kewenangan KPK. KPK ingin melihat gambaran utuh rentetan skandal Djoko Tjandra yang ditangani Polri dan Kejagung. Alex meyakini kasus yang ditangani kedua institusi penegak hukum itu saling terkait.

"Kita ingin melihat Djoko Tjandra menyuap jaksa, kepolisian ini tujuannya apa. Kita tidak ingin melihat perkara itu berdiri sendiri-sendiri. Seolah-olah Djoko Tjandra menyuap polisi berbeda dengan perbuatan dia menyuap pejabat di kejaksaan. Nah ini sebetulnya tujuan dari korsup (koordinasi dan supervisi) yang dilakukan KPK," kata Alex, usai gelar perkara di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (11/9).

Bali Djoko Tjandra di gedung Bundar Kompleks Gedung Kejakasaan Agung, Jakarta, Senin (31/8/2020). ANTARA FOTO/ Adam Bariq/aww.
Bali Djoko Tjandra di gedung Bundar Kompleks Gedung Kejakasaan Agung, Jakarta, Senin (31/8/2020). ANTARA FOTO/ Adam Bariq/aww.

Setelah mendengar pemaparan Direktur Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bareskrim Polri Brigjen Djoko Poerwanto, KPK menilai Bareskrim belum mengungkap mengenai motif Djoko Tjandra menyuap Napoleon Bonaparte selaku Kadiv Hubinter agar namanya hilang dari daftar red notice Interpol.

Alex meyakini tindak pidana yang dilakukan Djoko Tjandra itu terkait dengan pengurusan peninjauan kembali (PK) yang dilakukan jaksa Pinangki.

Baca Juga:

Kejagung Kembalikan Berkas Kasus Red Notice Djoko Tjandra ke Bareskrim

Untuk itu, setelah gelar perkara dengan Bareskrim, pimpinan KPK juga akan mendengar pemaparan Kejagung yang sedang menangani kasus dugaan suap yang melibatkan jaksa Pinangki Sirna Malasari terkait pengurusan PK di PN Jaksel dan permintaan fatwa ke MA.

"Kami berharap gambaran utuhnya nanti siang, kita akan mengundang Jampidsus. Apakah ada keterkaitan perkara yang ditangani Bareskrim dan Kejaksaan. Karena Djoko Tjandra ini kan ditetapkan sebagai tersangka di Bareskrim dan Kejaksaan. Jadi kita akan lihat keterkaitannya," kata Alex. (Pon)

Baca Juga:

KPK Gelar Perkara Skandal Djoko Tjandra Bersama Bareskrim dan Kejagung

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
COVID-19 Capai 100 Ribu, DPR: Masyarakat Sudah Anggap Tidak Berbahaya Lagi
Indonesia
COVID-19 Capai 100 Ribu, DPR: Masyarakat Sudah Anggap Tidak Berbahaya Lagi

Protokol kesehatan pun banyak yang tidak dipatuhi oleh masyarakat dan sebagian menganggap pandemi ini tak berbahaya.

HUT ke 493 Jakarta, Anies Diminta Lunasi Janji Atasi Persoalan Ibu Kota
Indonesia
HUT ke 493 Jakarta, Anies Diminta Lunasi Janji Atasi Persoalan Ibu Kota

Pengamat perkotaan Azas Tigor Nainggolan mengatakan, persoalan yang belum mampu disekesaikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

Pandemi COVID-19, Layanan Tol Laut Pelni Melonjak 300 Persen
Indonesia
Pandemi COVID-19, Layanan Tol Laut Pelni Melonjak 300 Persen

Pelni mengoptimalkan aplikasi Informasi Muat Ruang Kapal (IMRK) untuk memantau tingkat keterisian armada tol laut di seluruh trayek

Puluhan Motor Peserta Aksi UU Cipta Kerja Diangkut, Begini Prosedur Pengambilannya
Indonesia
Puluhan Motor Peserta Aksi UU Cipta Kerja Diangkut, Begini Prosedur Pengambilannya

Anggota Patwal Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mengamankan 69 kendaraan roda dua paska kerusuhan demo.

 Wahyu Setiawan Didakwa Terima Gratifikasi Rp500 Juta dari Gubernur Papua Barat
Indonesia
Wahyu Setiawan Didakwa Terima Gratifikasi Rp500 Juta dari Gubernur Papua Barat

Uang Rp 500 juta itu diberikan melalui transfer antar bank. Wahyu meminjam rekening istri dan sepupunya bernama Ika Indrayani untuk menerima gratifikasi.

Tiga PNS Lolos Seleksi Terbuka Calon Sekda DKI
Indonesia
Tiga PNS Lolos Seleksi Terbuka Calon Sekda DKI

Kemendagri diminta untuk memilih salah satu dari yang terbaik

Masyarakat Diminta Tak Menolak dan Khawatir dengan Jenazah Pasien COVID-19
Indonesia
Masyarakat Diminta Tak Menolak dan Khawatir dengan Jenazah Pasien COVID-19

Tidak ada alasan bagi masyarakat menolak penguburan jenazah dengan alasan medis atau pun agama.

Anggota Polri Dilarang Pergi ke Tempat Hiburan dan Minum Miras
Indonesia
Anggota Polri Dilarang Pergi ke Tempat Hiburan dan Minum Miras

Pelarangan tersebut buntut aksi Bripka CS, anggota Polsek Kalideres Jakarta Barat yang menembak tiga orang di kafe di Cengkareng dalam kondisi mabuk

KPK Duga Anggota DPR Asal PDIP Kecipratan Duit Korupsi Waskita Karya
Indonesia
KPK Duga Anggota DPR Asal PDIP Kecipratan Duit Korupsi Waskita Karya

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Hugua.

Pelaku Belum Tertangkap, Keluarga Retnoningtri Tabur Bunga di Overpass Manahan
Indonesia
Pelaku Belum Tertangkap, Keluarga Retnoningtri Tabur Bunga di Overpass Manahan

"Kami hari ini (Rabu) menggelar ruwatan di bawah jalan Overpass Manahan. Aksi ini dilakukan untuk mendoakan agar pelaku tabrak lari bisa segera terungkap," ujar Marthen