Pimpinan KPK Yakin Skandal Djoko Tjandra di Bareskrim dan Kejagung Saling Terkait Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung melakukan gelar perkara skandal Djoko Tjandra yang ditangani Bareskrim Polri, Jumat (11/9).

Bareskrim sedang menangani dua kasus terkait skandal Djoko Tjandra yakni kasus dugaan hilangnya red notice Djoko dan kasus surat palsu.

Terdapat empat orang yang menyandang status tersangka, yakni pengusaha Tommy Sumardi, pengacara Anita Kolopoking, mantan Kadiv Hubinter Irjen Napoleon Bonaparte, dan mantan Korwas PPNS Brigjen Prasetijo Utomo.

Baca Juga:

KPK Sadari Ada Sisi Gelap yang Belum Terungkap di Skandal Djoko Tjandra

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, gelar perkara ini dilakukan sebagai bagian dari koordinasi dan supervisi yang menjadi kewenangan KPK. KPK ingin melihat gambaran utuh rentetan skandal Djoko Tjandra yang ditangani Polri dan Kejagung. Alex meyakini kasus yang ditangani kedua institusi penegak hukum itu saling terkait.

"Kita ingin melihat Djoko Tjandra menyuap jaksa, kepolisian ini tujuannya apa. Kita tidak ingin melihat perkara itu berdiri sendiri-sendiri. Seolah-olah Djoko Tjandra menyuap polisi berbeda dengan perbuatan dia menyuap pejabat di kejaksaan. Nah ini sebetulnya tujuan dari korsup (koordinasi dan supervisi) yang dilakukan KPK," kata Alex, usai gelar perkara di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (11/9).

Bali Djoko Tjandra di gedung Bundar Kompleks Gedung Kejakasaan Agung, Jakarta, Senin (31/8/2020). ANTARA FOTO/ Adam Bariq/aww.
Bali Djoko Tjandra di gedung Bundar Kompleks Gedung Kejakasaan Agung, Jakarta, Senin (31/8/2020). ANTARA FOTO/ Adam Bariq/aww.

Setelah mendengar pemaparan Direktur Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bareskrim Polri Brigjen Djoko Poerwanto, KPK menilai Bareskrim belum mengungkap mengenai motif Djoko Tjandra menyuap Napoleon Bonaparte selaku Kadiv Hubinter agar namanya hilang dari daftar red notice Interpol.

Alex meyakini tindak pidana yang dilakukan Djoko Tjandra itu terkait dengan pengurusan peninjauan kembali (PK) yang dilakukan jaksa Pinangki.

Baca Juga:

Kejagung Kembalikan Berkas Kasus Red Notice Djoko Tjandra ke Bareskrim

Untuk itu, setelah gelar perkara dengan Bareskrim, pimpinan KPK juga akan mendengar pemaparan Kejagung yang sedang menangani kasus dugaan suap yang melibatkan jaksa Pinangki Sirna Malasari terkait pengurusan PK di PN Jaksel dan permintaan fatwa ke MA.

"Kami berharap gambaran utuhnya nanti siang, kita akan mengundang Jampidsus. Apakah ada keterkaitan perkara yang ditangani Bareskrim dan Kejaksaan. Karena Djoko Tjandra ini kan ditetapkan sebagai tersangka di Bareskrim dan Kejaksaan. Jadi kita akan lihat keterkaitannya," kata Alex. (Pon)

Baca Juga:

KPK Gelar Perkara Skandal Djoko Tjandra Bersama Bareskrim dan Kejagung

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Perahu Evakuasi Hingga Tempat Pengungsi Korban Banjir Terpapar COVID-19 Dibedakan
Indonesia
Perahu Evakuasi Hingga Tempat Pengungsi Korban Banjir Terpapar COVID-19 Dibedakan

Musim hujan di Jakarta bukan hanya di tengah pandemi yang masih terjadi, tetapi juga akibat fenomena La Nina

Pengelola Hotel Bersiap Jadi Tempat Isolasi Pasien COVID-19
Indonesia
Pengelola Hotel Bersiap Jadi Tempat Isolasi Pasien COVID-19

Pemerintah DKI Jakarta menyiapkan 25 hotel bintang dua dan tiga yang rencananya menjadi tempat isolasi pasien COVID-19.

Pelat Nomor Khusus di Kendaraan Anggota DPR Agar Mudah Diawasi
Indonesia
Pelat Nomor Khusus di Kendaraan Anggota DPR Agar Mudah Diawasi

Syarat dari pelat khusus anggota DPR itu harus mempunyai pelat yang sudah membayar pajak

Selundupkan 40 Kg Sabu ke Medan, Bandar Narkoba Dapat Upah Hingga Rp200 Juta
Indonesia
Selundupkan 40 Kg Sabu ke Medan, Bandar Narkoba Dapat Upah Hingga Rp200 Juta

Polisi menyita barang bukti satu unit mobil Toyota Innova

PPDB 2021-2022, Orang Tua Siswa Diminta Cek NIK
Indonesia
PPDB 2021-2022, Orang Tua Siswa Diminta Cek NIK

uUntuk memudahkan orang tua dan wali kelas, Pemkot telah menyiapkan video tutorial pada Youtube Channel Dinas Pendidikan Kota Bandung.

Indonesia-Jepang Perkuat Kerja Sama Penanganan Sampah di Laut
Indonesia
Indonesia-Jepang Perkuat Kerja Sama Penanganan Sampah di Laut

Ditargetkan pada tahun 2025, penanganan sampah di laut sudah mencapai angka 70 persen

Ribuan Calon Siswa Cabut Berkas PPDB Online karena Takut Dipolisikan Ganjar
Indonesia
Ribuan Calon Siswa Cabut Berkas PPDB Online karena Takut Dipolisikan Ganjar

"Alhamdulillah mulai ada kesadaran orang menarik SKD palsu. Bahwa hipotesis kami yang menduga ada banyak pemalsuan SKD ada benarnya," tutur dia.

Jokowi Tinjau Lokasi Terdampak Gempa di Malang Jawa Timur
Indonesia
Jokowi Tinjau Lokasi Terdampak Gempa di Malang Jawa Timur

Proses rekonstruksi bangunan yang terdampak gempa bumi di wilayah Kabupaten Malang, bisa segera berjalan.

Anggota DPRD DKI Kenneth Minta Pemprov Waspadai Penyebaran Varian Baru COVID-19
Indonesia
Anggota DPRD DKI Kenneth Minta Pemprov Waspadai Penyebaran Varian Baru COVID-19

Dua kasus varian COVID-19 dari India atau B1617 sudah terdeteksi di DKI Jakarta. Varian ini sampai saat ini masuk dalam kategori "variant of interest" oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).