Pimpinan KPK Ungkap Alasan Struktur Organisasi Jadi Gemuk Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di gedung KPK, Jakarta, Rabu (11/3/2020). (Antara/Benardy Ferdiansyah)

MerahPutih.com - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan alasan perubahan struktur organisasi yang kini menjadi gemuk. Perubahan struktur tersebut diklaim sesuai dengan strategi yang akan dikembangkan di lembaga antitasuah.

"KPK kini mengembangkan pemberantasan korupsi dengan 3 metode, yaitu pertama, penindakan; kedua, pencegahan; dan ketiga, pendidikan sosialisasi dan kampanye," kata Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron saat dikonfirmasi, Rabu (18/11).

Ghufron menyebut, pemberantasan korupsi tidak bisa lagi dianggap sebagai kejahatan personal. Menurut dia, kejahatan korupsi saat ini sudah sistemik sehingga perlu ditangani secara komprehensif.

Baca Juga

DPR Minta KPK Turun Tangan Selidiki Kasus Gagal Bayar Sektor Keuangan

"Karena kami memandang pemberantasan korupsi tidak bisa lagi didekati hanya sebagai kejahatan personal, tapi sistemik yang perlu ditanggulangi secara komprehensif dan sistemik pula," ujarnya.

Untuk diketahui, KPK mengubah struktur organisasi melalui Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK. Peraturan tersebut ditetapkan pada 6 November 2020 oleh Ketua KPK Firli Bahuri dan diundangkan pada 11 November 2020.

Melalui Perkom tersebut, KPK menambah 19 posisi dan jabatan yang tidak tercantum pada perkom sebelumnya, yakni Perkom Nomor 03 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK.

Komisioner KPK Nurul Ghufron sambangi Gedung KPK
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron (Foto: antaranews)

Sembilan belas posisi dan jabatan baru itu meliputi Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, Direktorat Jejaring Pendidikan, Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi, Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat, Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi, Sekretariat Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat.

Kemudian, Direktorat Antikorupsi Badan Usaha, Deputi Koordinasi dan Supervisi, Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah I-V, Sekretariat Deputi Koordinasi dan Supervisi. Selanjutnya, Direktorat Manajemen Informasi, Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi, Staf Khusus, Pusat Perencanaan Strategis Pemberantasan Korupsi, dan Inspektorat.

Sementara, ada tiga jabatan dan posisi yang dihapus melalui Perkom Nomor 7 Tahun 2020 yaitu Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat, Direkorat Pengawasan Internal, dan Unit Kerja Pusat Edukasi Antikorupsi atau Anticorruption Learning Center (ACLC).

Baca Juga

ICW Singgung Firli Bahuri Soal Penyebab Puluhan Pegawai KPK Mengundurkan Diri

Perkom ini juga mengubah nomenklatur sejumlah jabatan misalnya Deputi Bidang Penindakan menjadi Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi, serta Deputi Bidang Pencegahan menjadi Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jaringan Internet Minim, Bawaslu Ragukan Penggunaan Sirekap di Pilkada
Indonesia
Jaringan Internet Minim, Bawaslu Ragukan Penggunaan Sirekap di Pilkada

KPU, menurut Abhan, harus mempertimbangkan pasal sanksi pidana dalam kesalahan-kesalahan teknis yang berakibat pada perubahan hasil yang berdampak pidana karena Sirekap rawan manipulasi data.

[HOAKS atau FAKTA]: Penting Minum Air Kelapa Setelah Divaksin untuk Bersihkan Racun
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Penting Minum Air Kelapa Setelah Divaksin untuk Bersihkan Racun

Akun Facebook bernama Agok membagikan postingan yang mengklaim bahwa air kelapa dapat digunakan sebagai penangkal racun vaksin COVID-19.

Piala Menpora: 297 Pemain dan Official 4 Klub Liga 1 Divaksin Corona
Indonesia
Piala Menpora: 297 Pemain dan Official 4 Klub Liga 1 Divaksin Corona

Sebanyak 297 pemain dan official empat Klub Liga 1 yang berlaga di Piala Menpora mendapatkan vaksinasi corona di pendopo Balai Kota, Jawa Tengah, Selasa (23/3).

Bakal Ada 18 Titik Penyekatan Mudik di Karawang
Indonesia
Bakal Ada 18 Titik Penyekatan Mudik di Karawang

Kementerian Perhubungan telah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021 Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19.

Longsor Tambang Ilegal di Buranga Sulteng, Tiga Orang Meninggal Dunia
Indonesia
Longsor Tambang Ilegal di Buranga Sulteng, Tiga Orang Meninggal Dunia

Tiga warga meninggal dunia akibat tanah longsor tambang ilegal yang berlokasi di Desa Burangga, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah (Sulteng).

KPK Geledah Sejumlah Lokasi Terkait Kasus Suap Edhy Prabowo
Indonesia
KPK Geledah Sejumlah Lokasi Terkait Kasus Suap Edhy Prabowo

Deputi Penindakan KPK, Karyoto mengatakan, tim penyidik bakal menggeledah sejumlah tempat yang sudah disegel sebelumnya.

Yang Bakal Dikorek Dari Anies Saat Dipanggil Polisi
Indonesia
Yang Bakal Dikorek Dari Anies Saat Dipanggil Polisi

Anies rencananya akan dipanggil pada pukul 10.00 WIB.

Polisi Mengaku Kerja Profesional Usut Kasus Irjen Napoleon Bonaparte
Indonesia
Polisi Mengaku Kerja Profesional Usut Kasus Irjen Napoleon Bonaparte

Gunawan menyampaikan timnya mengajukan sejumlah barang bukti ke majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Buka Sekolah, Kabupaten Tangerang Tunggu Perintah Pemprov Banten
Indonesia
Buka Sekolah, Kabupaten Tangerang Tunggu Perintah Pemprov Banten

Vaksinasi pelajar di Kabupaten Tangerang sudah mencapai 22.672 sasaran, sedangkan untuk vaksin guru sudah tercapai sekitar 80 persen dari target yang ditentukan.

KPU Solo Ajukan Pelantikan Gibran-Teguh ke DPRD
Indonesia
KPU Solo Ajukan Pelantikan Gibran-Teguh ke DPRD

KPU Solo hanya punya waktu sehari untuk mengajukan usulan pelantikan Gibran-Teguh ke DPRD Solo.