Pimpinan KPK Ungkap Alasan Struktur Organisasi Jadi Gemuk Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di gedung KPK, Jakarta, Rabu (11/3/2020). (Antara/Benardy Ferdiansyah)

MerahPutih.com - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan alasan perubahan struktur organisasi yang kini menjadi gemuk. Perubahan struktur tersebut diklaim sesuai dengan strategi yang akan dikembangkan di lembaga antitasuah.

"KPK kini mengembangkan pemberantasan korupsi dengan 3 metode, yaitu pertama, penindakan; kedua, pencegahan; dan ketiga, pendidikan sosialisasi dan kampanye," kata Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron saat dikonfirmasi, Rabu (18/11).

Ghufron menyebut, pemberantasan korupsi tidak bisa lagi dianggap sebagai kejahatan personal. Menurut dia, kejahatan korupsi saat ini sudah sistemik sehingga perlu ditangani secara komprehensif.

Baca Juga

DPR Minta KPK Turun Tangan Selidiki Kasus Gagal Bayar Sektor Keuangan

"Karena kami memandang pemberantasan korupsi tidak bisa lagi didekati hanya sebagai kejahatan personal, tapi sistemik yang perlu ditanggulangi secara komprehensif dan sistemik pula," ujarnya.

Untuk diketahui, KPK mengubah struktur organisasi melalui Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK. Peraturan tersebut ditetapkan pada 6 November 2020 oleh Ketua KPK Firli Bahuri dan diundangkan pada 11 November 2020.

Melalui Perkom tersebut, KPK menambah 19 posisi dan jabatan yang tidak tercantum pada perkom sebelumnya, yakni Perkom Nomor 03 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK.

Komisioner KPK Nurul Ghufron sambangi Gedung KPK
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron (Foto: antaranews)

Sembilan belas posisi dan jabatan baru itu meliputi Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, Direktorat Jejaring Pendidikan, Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi, Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat, Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi, Sekretariat Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat.

Kemudian, Direktorat Antikorupsi Badan Usaha, Deputi Koordinasi dan Supervisi, Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah I-V, Sekretariat Deputi Koordinasi dan Supervisi. Selanjutnya, Direktorat Manajemen Informasi, Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi, Staf Khusus, Pusat Perencanaan Strategis Pemberantasan Korupsi, dan Inspektorat.

Sementara, ada tiga jabatan dan posisi yang dihapus melalui Perkom Nomor 7 Tahun 2020 yaitu Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat, Direkorat Pengawasan Internal, dan Unit Kerja Pusat Edukasi Antikorupsi atau Anticorruption Learning Center (ACLC).

Baca Juga

ICW Singgung Firli Bahuri Soal Penyebab Puluhan Pegawai KPK Mengundurkan Diri

Perkom ini juga mengubah nomenklatur sejumlah jabatan misalnya Deputi Bidang Penindakan menjadi Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi, serta Deputi Bidang Pencegahan menjadi Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Eks Pimpinan KPK Nilai Pengadaan Mobil Dinas Kurang Pantas
Indonesia
Eks Pimpinan KPK Nilai Pengadaan Mobil Dinas Kurang Pantas

Pengadaan mobil dinas untuk pimpinan, dewan pengawas, dan pejabat struktural di KPK menuai beragam tanggapan.

Anak Buah Luhut Pantau Perekrutan Ribuan Tenaga Kerja dalam Mega Proyek Nikel di Konawe
Indonesia
Anak Buah Luhut Pantau Perekrutan Ribuan Tenaga Kerja dalam Mega Proyek Nikel di Konawe

Kemenko Marves akan terus memantau dan membantu kebutuhan demi terciptanya iklim investasi yang baik.

Waspadai Cuaca Ekstrem di Jabodetabek Hari ini
Indonesia
Waspadai Cuaca Ekstrem di Jabodetabek Hari ini

Masyarakat diminta waspada potensi hujan disertai petir dan angin kencang berdurasi singkat untuk wilayah Jakarta, Selasa (2/2).

Pimpinan KPK Cari Plt Kabiro Humas Pengganti Febri Diansyah
Indonesia
Pimpinan KPK Cari Plt Kabiro Humas Pengganti Febri Diansyah

Pimpinan KPK tengah mencari Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Humas menyusul pengunduran diri Febri Diansyah.

HPN 2021, Industri Media Diminta Berubah di Tengah Pandemi COVID-19
Indonesia
HPN 2021, Industri Media Diminta Berubah di Tengah Pandemi COVID-19

Ada sejumlah kontemplasi yang harus menjadi pelajaran, termasuk perubahan sesuai tuntutan zaman. Sinyal perubahan itu sudah 20 tahun lalu pada saat ramai-ramainya teknologi digital.

Didakwa Selundupkan Handpone, Putra Siregar Ngaku Jadi Korban Pembunuhan Karakter
Indonesia
Didakwa Selundupkan Handpone, Putra Siregar Ngaku Jadi Korban Pembunuhan Karakter

Menurut kesaksian Putra Siregar, barang tersebut didapatnya dari seseorang teman bernama Jimmy.

Dua Anggota Yonif Linud 432 Kostrad Tewas Dianiaya OTK
Indonesia
Dua Anggota Yonif Linud 432 Kostrad Tewas Dianiaya OTK

Dua anggota Yonif Linud 432 Kostrad tewas dianiaya orang tak dikenal (OTK) tewas dianiaya orang tak dikenal pada Selasa (18/5).

Viral Balapan Starling di Jalanan Ibu Kota, Polisi Cari Penyebar Videonya
Indonesia
Viral Balapan Starling di Jalanan Ibu Kota, Polisi Cari Penyebar Videonya

Iver meminta agar pengguna jalan seperti pesepeda tak menggunakan jalanan umum sebagai tempat untuk bercanda

BPIP Minta Persoalan Hukum Diselesaikan Secara Konstitusional
Indonesia
BPIP Minta Persoalan Hukum Diselesaikan Secara Konstitusional

"Kalau ada persoalan perselisihan, persoalan hukum, hendaknya itu bisa diselesaikan secara hukum dan konstitusi. Negara ini kan negara konstitusi yang melindungi setiap orang," ujar Benny

Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Siap Disuntik Vaksin COVID-19
Indonesia
Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Siap Disuntik Vaksin COVID-19

Pemprov DKI akan memastikan dulu vaksin corona sudah siap dan ada di Indonesia termasuk Jakarta.