Pimpinan KPK Ungkap Alasan Struktur Organisasi Jadi Gemuk Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di gedung KPK, Jakarta, Rabu (11/3/2020). (Antara/Benardy Ferdiansyah)

MerahPutih.com - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan alasan perubahan struktur organisasi yang kini menjadi gemuk. Perubahan struktur tersebut diklaim sesuai dengan strategi yang akan dikembangkan di lembaga antitasuah.

"KPK kini mengembangkan pemberantasan korupsi dengan 3 metode, yaitu pertama, penindakan; kedua, pencegahan; dan ketiga, pendidikan sosialisasi dan kampanye," kata Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron saat dikonfirmasi, Rabu (18/11).

Ghufron menyebut, pemberantasan korupsi tidak bisa lagi dianggap sebagai kejahatan personal. Menurut dia, kejahatan korupsi saat ini sudah sistemik sehingga perlu ditangani secara komprehensif.

Baca Juga

DPR Minta KPK Turun Tangan Selidiki Kasus Gagal Bayar Sektor Keuangan

"Karena kami memandang pemberantasan korupsi tidak bisa lagi didekati hanya sebagai kejahatan personal, tapi sistemik yang perlu ditanggulangi secara komprehensif dan sistemik pula," ujarnya.

Untuk diketahui, KPK mengubah struktur organisasi melalui Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK. Peraturan tersebut ditetapkan pada 6 November 2020 oleh Ketua KPK Firli Bahuri dan diundangkan pada 11 November 2020.

Melalui Perkom tersebut, KPK menambah 19 posisi dan jabatan yang tidak tercantum pada perkom sebelumnya, yakni Perkom Nomor 03 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK.

Komisioner KPK Nurul Ghufron sambangi Gedung KPK
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron (Foto: antaranews)

Sembilan belas posisi dan jabatan baru itu meliputi Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, Direktorat Jejaring Pendidikan, Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi, Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat, Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi, Sekretariat Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat.

Kemudian, Direktorat Antikorupsi Badan Usaha, Deputi Koordinasi dan Supervisi, Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah I-V, Sekretariat Deputi Koordinasi dan Supervisi. Selanjutnya, Direktorat Manajemen Informasi, Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi, Staf Khusus, Pusat Perencanaan Strategis Pemberantasan Korupsi, dan Inspektorat.

Sementara, ada tiga jabatan dan posisi yang dihapus melalui Perkom Nomor 7 Tahun 2020 yaitu Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat, Direkorat Pengawasan Internal, dan Unit Kerja Pusat Edukasi Antikorupsi atau Anticorruption Learning Center (ACLC).

Baca Juga

ICW Singgung Firli Bahuri Soal Penyebab Puluhan Pegawai KPK Mengundurkan Diri

Perkom ini juga mengubah nomenklatur sejumlah jabatan misalnya Deputi Bidang Penindakan menjadi Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi, serta Deputi Bidang Pencegahan menjadi Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ada Klaster Baru COVID-19 di Pusdikpom AD
Indonesia
Ada Klaster Baru COVID-19 di Pusdikpom AD

99 anggota TNI yang terkonfirmasi positif di Pusdikpom AD

Kericuhan Demo UU Ciptaker Diduga Ditunggangi Kelompok Pencari Elektoral
Indonesia
Kericuhan Demo UU Ciptaker Diduga Ditunggangi Kelompok Pencari Elektoral

secara garis besar, ada dua kelompok yang terlibat dalam aksi tersebut dan yang juga akan bergabung dalam aksi lanjutan 13 Oktober 2020 dan aksi-aksi yang akan datang.

 Sediakan Wisata 'Seks' Halal, Komplotan Mucikari Internasional di Puncak Ditangkap
Indonesia
Sediakan Wisata 'Seks' Halal, Komplotan Mucikari Internasional di Puncak Ditangkap

Menurut Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Ferdi Sambo, modus yang dilakukan yakni melalui booking out, kawin kontrak dan short time.

Operasi Militer COVID-19 Penyelamatan Suku Yanomami
Dunia
Operasi Militer COVID-19 Penyelamatan Suku Yanomami

Suku Yanomami merupakan masyarakat adat Amazon yang terisolasi dan tinggal di perbatasan dengan Venezuela

Protokol Kesehatan Diskotek Beda dengan Karaoke dan Griya Pijat
Indonesia
Protokol Kesehatan Diskotek Beda dengan Karaoke dan Griya Pijat

Sudah ada yang didiskusikan bersama dinas

Pemprov DKI Dalami Dugaan Pelanggar Prokes di Tebet dan Pondok Ranggon
Indonesia
Saksi Sebut Taufik Hidayat Jadi Perantara Kasus Suap Dana Hibah KONI
Indonesia
Saksi Sebut Taufik Hidayat Jadi Perantara Kasus Suap Dana Hibah KONI

Ketika ditanya, Ucok mengatakan uang diberikan yang diberikan ke Taufik, ditujukan untuk Menpora Imam Nahrawi.

Kasus Kedua Flu Burung, Belanda Musnahkan Ratusan Ribu Ayam
Dunia
Kasus Kedua Flu Burung, Belanda Musnahkan Ratusan Ribu Ayam

Otoritas kesehatan Belanda menemukan kasus flu burung yang sangat patogenik di sebuah peternakan di Kota Puiflijk.

Mabes Polri Klaim Sudah Tahap Akhir Penetapan Tersangka Kebakaran Kejagung
Indonesia
Mabes Polri Klaim Sudah Tahap Akhir Penetapan Tersangka Kebakaran Kejagung

Karopenmas Polri Awi Setiyono menyampaikan perkembangan kasus kebakaran gedung utama Kejaksaan Agung (Kejagung).

Kebun Raya Cibodas Kembali Dibuka untuk Wisatawan
Indonesia
Kebun Raya Cibodas Kembali Dibuka untuk Wisatawan

Cianjur secara bertahap mulai membuka sejumlah destinasi wisata di Cianjur di tengah penerapan adaptasi kebiasaan baru atau new normal.