Pimpinan KPK Ultimatum Anak Buah Jokowi Menteri Sosial Juliari P Batubara meninggalkan ruang pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Minggu (6/12). ANTARA FOTO/Galih Pradipta

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan tajinya dalam memberantas korupsi. Hal itu terlihat dari langkah lembaga antirasuah yang telah menjerat dua pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kabinet Indonesia Maju dalam 10 hari terakhir.

Pada Rabu (25/11), KPK menangkap dan menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan nonaktif Edhy Prabowo sebagai tersangka kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster atau benur.

Baca Juga

KPK Bidik Dugaan Korupsi Perlindungan Sosial Lainnya

Kemudian pada Minggu (6/12), KPK menjerat Menteri Sosial Juliari P. Batubara sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait bantuan sosial (bansos) penanganan COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020.

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron berharap jeratan hukum terhadap Edhy Prabowo dan Juliari Batubara menjadi peringatan terakhir bagi para penyelenggara negara untuk tidak melakukan korupsi. Tak terkecuali kepala daerah dan menteri.

“Kami berharap ini adalah yang terakhir. Jangan ada lagi yang masih melakukan korupsi karena KPK akan menegakkan hukum secara tegas,” kata Ghufron saat dikonfirmasi, Minggu (6/12).

Lembaga yang dikomandoi Firli Bahuri itu tak segan terus menjerat para penyelenggara negara, termasuk menteri maupun kepala daerah yang masih membandel.

Penyidik KPK menunjukan barang bukti uang tunai saat konferensi pers terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) tindak pidana korupsi pada program bantuan sosial di Kementerian Sosial untuk penanganan COVID-19 di Gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020) dini hari. Dalam operasi tangkap tangan itu KPK menetapkan lima tersangka yakni Menteri Sosial Juliari P Batubara, pejabat pembuat komitmen di Kemensos Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono dan pihak swasta Ardian IM dan Harry Sidabuke serta mengamankan uang dengan jumlah Rp14,5 miliar. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/pras
Penyidik KPK menunjukan barang bukti uang tunai saat konferensi pers terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) tindak pidana korupsi pada program bantuan sosial di Kementerian Sosial untuk penanganan COVID-19 di Gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020) dini hari. Dalam operasi tangkap tangan itu KPK menetapkan lima tersangka yakni Menteri Sosial Juliari P Batubara, pejabat pembuat komitmen di Kemensos Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono dan pihak swasta Ardian IM dan Harry Sidabuke serta mengamankan uang dengan jumlah Rp14,5 miliar. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/pras

Bukan tanpa sebab hal itu ditegaskan Ghufron. Pasalnya, KPK yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2002 merupakan wujud komitmen bangsa Indonesia memberantas korupsi yang telah menjauhkan pembangunan dari cita-cita bangsa, yakni adil dan makmur.

Untuk itu, KPK berkomitmen menjalankan amanah dengan memberantas korupsi tanpa pandang bulu.

“Karena itu KPK berkomitmen untuk amanah trerha tugas tersebut untuk memberantas korupsi, di hadapan hukum setiap warga adalah sama baik itu bupati, wali kota atau pun menteri adalah setiap orang sebagai subyek hukum,” tegas Ghufron.

Dalam kasus dugaan suap perizinan ekspos benur, KPK telah menetapkan 7 tersangka. Ketujuh tersangka itu yakni, Edhy Prabowo, dua Staf khusus Edhy, Andreau Pribadi Misanta dan Safri; Siswadi selaku Pengurus PT Aero Citra Kargo; Ainul Faqih selaku Staf istri Menteri KP; dan Amiril Mukminin selaku pihak swasta serta Suharjito selaku Direktur PT Dua Putra Perkasa Pratama.

Edhy bersama Safri, Andreau Pribadi Misanta, Siswadi, Ainul Faqih, dan Amril Mukminin diduga menerima suap sebesar Rp 10,2 miliar dan USD 100 ribu dari Suharjito. Suap tersebut diberikan agar Edhy memberikan izin kepada PT Dua Putra Perkasa Pratama untuk menerima izin sebagai eksportir benur.

Sementara untuk kasus dugaan suap terkait bansos KPK telah menetapkan lima orang tersangka. Selain Juliari, KPK juga menetapkan empat tersangka lainnya. Mereka yakni, Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) di Kemensos serta dua pihak swasta Ardian IM dan Harry Sidabuke.

Juliari bersama Adi dan Matheus diduga menerima suap senilai sekitar Rp 17 miliar dari Ardian dan Harry selaku rekanan Kememsos dalam pengadaan paket bansos untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. (Pon)

Baca Juga

Dua Menteri Jadi Tersangka Korupsi, Bukti Jokowi Salah Pilih Anak Buah

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Satu Pedagang Meninggal Positif COVID-19, Solo Tutup Pasar Harjodaksino
Indonesia
Satu Pedagang Meninggal Positif COVID-19, Solo Tutup Pasar Harjodaksino

Solo memutuskan menutup sementara operasional Pasar Harjodaksino selama satu pekan atau tanggal 14-20 Juli.

Jelang Vonis Novel, Hakim Diminta tak Terpengaruh Logika Sesat Jaksa
Indonesia
Jelang Vonis Novel, Hakim Diminta tak Terpengaruh Logika Sesat Jaksa

Menurut Petrus, tuntutan setahun sangat jauh dari dari fakta-fakta yang sudah terverifikasi dan tervalidasi dalam persidangan diabaikan oleh JPU sendiri.

Ketum PBNU Positif COVID-19 hingga Dirawat di Rumah Sakit
Indonesia
Ketum PBNU Positif COVID-19 hingga Dirawat di Rumah Sakit

KH Said Aqil Siradj saat ini dinyatakan positif COVID-19 berdasarkan hasil tes usap.

Pemkot Tutup Pedestrian Lingkar Kebun Raya Bogor
Indonesia
Pemkot Tutup Pedestrian Lingkar Kebun Raya Bogor

Pemerintah Kota Bogor segera menutup pedestrian yang melingkari Kebun Raya Bogor atau jalur sistem satu arah (SSA) dari aktivitas warga.

Molor Berkali-kali, PDIP Janji Umumkan Jagoannya di Pilkada Surabaya Besok
Indonesia
Molor Berkali-kali, PDIP Janji Umumkan Jagoannya di Pilkada Surabaya Besok

Janji ini disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto

Tiga PNS Lolos Seleksi Terbuka Calon Sekda DKI
Indonesia
Tiga PNS Lolos Seleksi Terbuka Calon Sekda DKI

Kemendagri diminta untuk memilih salah satu dari yang terbaik

Usai Lebaran, Pasien Terpapar COVID-19 di Solo Bertambah Menjadi 33 Orang
Indonesia
Usai Lebaran, Pasien Terpapar COVID-19 di Solo Bertambah Menjadi 33 Orang

Hasil rapid test massal ada enam orang reaktif

KPU Izinkan Konser Musik, DPR: Jangan Korbankan Rakyat Demi Pilkada
Indonesia
KPU Izinkan Konser Musik, DPR: Jangan Korbankan Rakyat Demi Pilkada

Azis berharap para paslon kepala daerah memiliki komitmen serius meskipun KPU memperbolehkan konser musik saat kampanye Pilkada 2020.

Wagub DKI: 3 Hotel Pasien OTG Belum Bisa Digunakan
Indonesia
Wagub DKI: 3 Hotel Pasien OTG Belum Bisa Digunakan

Untuk saat ini, pasien OTG dan gejala ringan masih dirujuk ke Wisma Mandiri Kemayoran

Alat Pendeteksi COVID-19 Karya Anak Bangsa Mulai Diterapkan Bulan Depan
Indonesia
Alat Pendeteksi COVID-19 Karya Anak Bangsa Mulai Diterapkan Bulan Depan

Menhub sudah meminta Dirjen Perhubungan Darat untuk berkoordinasi dengan para Kadishub di seluruh Indonesia