Pimpinan KPK Tolak Surat Keberatan Pegawai Tak Lolos TWK Gedung KPK. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak untuk mencabut atau membatalkan berita acara rapat koordinasi tindak lanjut hasil asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dalam rangka alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam berita acara tertanggal 25 Mei 2021 tersebut disebutkan bahwa 51 pegawai KPK tak lolos TWK akan diberhentikan dengan hormat pada 1 November 2021. Sementara 24 pegawai lainnya akan menjalani pendidikan pelatihan bela negara dan wawasan kebangsaan paling lambat bulan Juli 2021.

Baca Juga

Komnas HAM Beberkan Hasil Penyelidikan Pelanggaran HAM TWK Pertengahan Bulan Ini

"Kami sampaikan bahwa pimpinan KPK tidak dapat memenuhi permintaan saudara untuk mencabut/membatalkan berita acara rapat koordinasi tindak lanjut hasil asesmen TWK dalam rangka peralihan status pegawai KPK menjadi ASN tanggal 25 Mei 2021," demikian bunyi surat yang ditandatangani oleh Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, dikutip MerahPutih.com, Jumat (2/7).

Penolakan pimpinan KPK ini tertuang dalam surat nomor: R/1817/HK.07/01-50/06/2021 tertanggal 30 Juni 2021. Dalam surat itu, Alex menjelaskan bahwa rapat koordinasi tersebut merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN.

Alex menerangkan, keputusan rapat merupakan hasil kesepakatan bersama antara pimpinan KPK dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, Ketua Lembaga Administrasi Negara (LAN) Adi Suryanto, dan Ketua Komisi ASN Agus Pramusinto.

Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)
Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

Menurut Alex, keikutsertaan pimpinan kementerian/lembaga terkait dalam rapat koordinasi sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat 1 dan ayat 2 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang menentukan ada kementerian/lembaga yang dapat menerima delegasi wewenang dari presiden untuk menyelenggarakan kebijakan, pembinaan profesi, dan manajemen ASN.

"Bahwa berkenaan dengan dalil-dalil keberatan yang saudara nyatakan dalam surat saudara, kami tidak akan memberikan tanggapan karena hal tersebut hanya hasil analisis saudara, yang tentunya berbeda dengan hasil analisis KPK," kata Alex.

Sebelumnya, sejumlah pegawai KPK yang dinonaktifkan lantaran tak lolos TWK mengirimkan surat keberatan kepada pimpinan KPK dan pimpinan kementerian/lembaga terkait.

Kepala Satuan Tugas Pembelajaran Antikorupsi KPK nonaktif, Hotman Tambunan, mengatakan dalam surat keberatan itu mereka meminta agar pimpinan KPK serta menteri dan kepala lembaga dimaksud membatalkan keputusan sebagaimana tertuang dalam berita acara rapat koordinasi tindak lanjut hasil asesmen TWK tertanggal 25 Mei 2021.

"Kami merasa ini adalah bentuk kesewenang-wenangan pejabat negara, tidak ada aturan yang memberi kewenangan kepada mereka untuk ikut memutuskan pengangkatan dan pemecatan pegawai KPK," kata Hotman dalam keterangan tertulis, Senin (21/6). (Pon)

Baca Juga

Firli Cs Diklaim Tak Mampu Jawab Surat Keberatan Pegawai KPK Soal Hasil TWK

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Peringatan 40 Harian Wafatnya KGPAA Mangkunegara IX, Suksesi Adipati Belum Ditentukan
Indonesia
Peringatan 40 Harian Wafatnya KGPAA Mangkunegara IX, Suksesi Adipati Belum Ditentukan

Puro Mangkunegaran menggelar peringatan 40 hari wafatnya Kanjeng Gusti Adipati Arya Mangkunegaran (KGPAA) IX, Senin (20/9) malam.

Pengusaha di Bandung Diajak Nyumbang Oksigen Medis
Indonesia
Pengusaha di Bandung Diajak Nyumbang Oksigen Medis

"Cadangan yang ada sekarang jelas masih sangat kurang. Oleh karena itu kita menggenjot, mengajak kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Bandung untuk membantu melalui program CSR nya," kata Wali Kota Bandung Oded.

HUT RI, Ruang Publik Harus Dibangun Dengan Solidaritas
Indonesia
HUT RI, Ruang Publik Harus Dibangun Dengan Solidaritas

Benny berharap masyarakat untuk memiliki kreativitas, inovasi dan optimisme Indonesia bisa terbebas dari COVID-19.

Pariwisata Merosot, Arena Permainan Anak di Bandung Segera Dibuka
Indonesia
Pariwisata Merosot, Arena Permainan Anak di Bandung Segera Dibuka

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima Pemkot Bandung mengalami penurunan penerimaan menjadi sekitar Rp391 miliar.

Jokowi Bakal Beberkan Putusan Perpanjangan atau Tidak PPKM Level 4
Indonesia
Jokowi Bakal Beberkan Putusan Perpanjangan atau Tidak PPKM Level 4

Keputusan terkait PPKM akan diumumkan secara langsung oleh Bapak Presiden RI sebelum PPKM tanggal 2 Agustus 2021 berakhir.

Kapolda Metro Diminta Usut Tuntas Mafia Kasus yang Seret Sesjamdatun Chaerul Amir
Indonesia
Kapolda Metro Diminta Usut Tuntas Mafia Kasus yang Seret Sesjamdatun Chaerul Amir

Aparat harus tegas menindaklanjuti kasus penipuan modus penangguhan penahanan ini.

Polres Metro Jakarta Pusat Tangkap Artis Agung Saga dalam Kasus Narkoba
Indonesia
Polres Metro Jakarta Pusat Tangkap Artis Agung Saga dalam Kasus Narkoba

Polres Metro Jakarta Pusat menangkap artis Agung Saga kembali terkait narkoba.

KPK Cecar Adik Legislator PDIP Ihsan Yunus soal Pembagian Kuota Paket Bansos
Indonesia
KPK Cecar Adik Legislator PDIP Ihsan Yunus soal Pembagian Kuota Paket Bansos

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, dalam pemeriksaan itu, tim penyidik mencecar Rakyan mengenai pembagian jatah dan kuota untuk para vendor yang mendistribusikan bansos COVID-19.

KPK Periksa Pejabat Kemensos Terkait Kasus Suap Eks Mensos Juliari
Indonesia
KPK Periksa Pejabat Kemensos Terkait Kasus Suap Eks Mensos Juliari

Pepen bakal diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Ardian Iskandar Maddanatja, dalam kasus dugaan suap pengadaan Bansos wilayah Jabodetabek untuk penanganan COVID-19.

Depok Hapus Sanksi Denda Keterlambatan Bayar Pajak Bumi dan Bangunan
Indonesia
Depok Hapus Sanksi Denda Keterlambatan Bayar Pajak Bumi dan Bangunan

Dalam Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, Jawa Barat, memiliki empat poin utama dalam pemulihan ekonomi, khususnya sektor Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM).