Pimpinan KPK Tertarik dengan Data Dugaan Korupsi BUMN dari Erick Thohir Menteri BUMN Erick Thohir. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/wsj.

MeraPutih.com - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku "tertarik" dengan data-data yang dimiliki Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir soal dugaan korupsi di perushaan pelat merah.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua KPK Nawawi Pamolango menanggapi pernyataan Erick yang menyebut telah menemukan 53 kasus korupsi di BUMN.

Baca Juga:

LPSK Gandeng Kementerian BUMN Penuhi Hak Psikososial Korban Tindak Pidana

"Saya jadi tertarik untuk 'meminta' data tersebut dari beliau. Mungkin luput dari pantauan dan monitoring KPK," kata Nawawi dalam keterangannya, Senin (6/7).

Menurut Nawawi tak hanya sekali Erick mengungkap dugaan praktik korupsi di Kementerian BUMN. Erick sebelumnya buka-bukaan soal adanya mafia alat kesehatan. Nawawi meminta Erick tak hanya berkomentar mengenai dugaan korupsi tersebut.

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango dalam konferensi pers dan sejumlah tersangka kasus OTT Bupati Kutai Timur di gedung KPK Jakarta, Jumat (3/7/2020) malam. ANTARA/HO-KPK/aa. (humas KPK)
Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango dalam konferensi pers dan sejumlah tersangka kasus OTT Bupati Kutai Timur di gedung KPK Jakarta, Jumat (3/7/2020) malam. ANTARA/HO-KPK/aa. (humas KPK)

Untuk itu, Nawawi meminta mantan Presiden Inter Milan ini melaporkan dan menyerahkan data-data soal puluhan perusahaan pelat merah yang diduga melakukan tindak pidana korupsi kepada KPK.

"Beliau kan tahu alamat kantor KPK. Malahan tercatat sudah sampai dua kali berkunjung ke kantor KPK dan kami juga sudah pernah courtesy call ke kantornya," ujar Nawawi.

Baca Juga:

KPK Garap Eks Bos Keuangan BUMN PT Dirgantara Indonesia

Bahkan, kata komisioner KPK berlatar belakang hakim ini, lembaga antirasuah siap menjemput bola untuk memperoleh data-data yang dimiliki Erick Thohir tersebut.

"Atau jika perlu, KPK yang akan datang menjemput data-data kasus korupsi yang dimiliki Pak Erick," kata Nawawi. (Pon)

Baca Juga:

Ini Peruntukan Uang Negara Rp30 Triliun di Bank BUMN

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polisi Pakai Gas Air Mata, Sejumlah Pendemo Dilarikan ke Rumah Sakit
Indonesia
Polisi Pakai Gas Air Mata, Sejumlah Pendemo Dilarikan ke Rumah Sakit

Puluhan pendemo di Harmoni, Jakarta Pusat terkapar setelah aparat kepolisian memukul mundur menggunakan gas air mata.

Gandeng Erat Tiongkok Kala Kembangkan Vaksin COVID-19 Merah Putih
Indonesia
Gandeng Erat Tiongkok Kala Kembangkan Vaksin COVID-19 Merah Putih

Pengembangan vaksin dalam negeri tidak mudah karena harus mendapatkan partner global yang lebih dulu melakukan riset vaksin.

Buruh Butuh Jaminan Pemerintah Jangan Jadikan Corona Alasan PHK Massal
Indonesia
Buruh Butuh Jaminan Pemerintah Jangan Jadikan Corona Alasan PHK Massal

Jangan membonceng musibah Corona untuk mem-PHK pekerja

Homestay Warga di Kawasan Pariwisata Strategis Nasional
Indonesia
Homestay Warga di Kawasan Pariwisata Strategis Nasional

Kementerian Pariwisata telah menetapkan konsep homestay dengan memadukan antara penginapan dengan biaya terjangkau dan pengalaman budaya lokal yang otentik.

350 Personel Satpol PP DKI Diterjunkan Amankan Aksi Demo UU Ciptaker
Indonesia
350 Personel Satpol PP DKI Diterjunkan Amankan Aksi Demo UU Ciptaker

Sebanyak 350 personel Satpol PP DKI Jakarta diterjunkan untuk mengamankan demonstrasi UU Cipta Kerja yang diinisasi oleh Presidium Alumni (PA) 212 dan kawan-kawan.

Tantangan Petugas Saat Terapkan Teknologi Modifikasi Cuaca
Indonesia
Tantangan Petugas Saat Terapkan Teknologi Modifikasi Cuaca

Hujan ditargetkan turun sebelum memasuki wilayah Jabodetabek

DPRD DKI Minta SKPD Koordinasi dengan Baik Atasi Banjir di Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Minta SKPD Koordinasi dengan Baik Atasi Banjir di Jakarta

DPRD DKI minta terus digencarkan evaluasi berkala untuk penangulangan banjir.

Tak Tegas Soal Larangan Mudik, Pemerintah Dinilai Mencla-mencle
Indonesia
Tak Tegas Soal Larangan Mudik, Pemerintah Dinilai Mencla-mencle

Pemerintah membuat masyarakat bingung dalam menyikapi larangan mudik karena sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju saling silang pendapat.

Anies Berencana Beri Keringanan Pajak Mal di DKI
Indonesia
Anies Berencana Beri Keringanan Pajak Mal di DKI

"Nanti harus dicek lagi seperti apa karena pajaknya sangat ditentukan oleh pengunjungnya," ujar Anies

Pekerja Kena PHK Diminta Buka Prakerja.go.id
Indonesia
Pekerja Kena PHK Diminta Buka Prakerja.go.id

Pekerja yang dirumahkan tapi tidak menerima upah (unpaid leave) di Jakarta tercatat sebanyak 172.222 pekerja