Pimpinan KPK: Taliban Adanya di Afghanistan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. (Humas KPK)

MerahPutih.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata membantah isu radikalisme hingga Taliban di dalam lembaga antirasuah.

Alex, sapaan Alexander Marwata menegaskan, satu-satunya militansi yang dimiliki para pegawai KPK adalah untuk memberantas korupsi.

"Kalau Taliban dalam artian militan melakukan pemberantasan korupsi mungkin iya. Kalau Taliban yang lain adanya itu di Afghanistan," kata Alex di gedung KPK, Jakarta, Senin (25/1).

Baca Juga:

Isu Taliban di KPK di Tengah Kasus Bansos, Novel: Lagu Lama

Menurut Alex, radikalisme dan Taliban merupakan isu lama yang diembuskan untuk memojokkan KPK pada 2019 lalu. KPK memastikan isu itu tidak berdasar dan telah berulang kali diklarifikasi.

"Isu radikal dan Taliban ini isu yang sudah lama dan kita pastikan, kita tegaskan enggak ada itu di KPK unsur radikalisme atau Taliban," tegas Alex.

Gedung Merah Putih KPK (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)
Gedung Merah Putih KPK (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Diketahui, isu Taliban di tubuh KPK sempat ramai dua tahun lalu. Saat itu, isu tersebut diembuskan untuk menyudutkan KPK dan melemahkan gelombang demonstrasi mahasiswa menolak revisi Undang-Undang KPK.

Baca Juga:

Isu 'Taliban' Diembuskan, Novel Sebut Ada Kepentingan Mereka yang Terganggu di KPK

Beberapa waktu terakhir, sebuah video terkait demonstrasi mahasiswa yang menolak revisi UU KPK dengan bingkai isu Taliban diunggah ulang di media sosial.

Dalam video tersebut, KPK dinarasikan tengah menggembleng mahasiswa untuk melakukan tindakan anarkis saat demo menolak revisi UU KPK 2019 lalu. (Pon)

Baca Juga:

Agus Rahardjo Undang Penyebar Isu Taliban Lihat Jeroan KPK

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Penerbangan Rute Wuhan-Jakarta Segera Dibuka
Indonesia
Penerbangan Rute Wuhan-Jakarta Segera Dibuka

Beberapa maskapai yang sudah mengajukan permohonan terbang langsung menuju Bandar Udara Internasional Tianhe di Wuhan, Provinsi Hubei

Sejumlah Petinggi Waskita Karya Diduga Kecipratan Duit Korupsi Proyek Fiktif
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: PSBB Jawa Bali Diperpanjang Sampai Maret 2021
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: PSBB Jawa Bali Diperpanjang Sampai Maret 2021

PPKM di sejumlah wilayah di Pulau Jawa dan Bali berlaku hingga 8 Februari 2021. Wiku mengatakan, keputusan setelah 8 Februari saat ini masih dalam pembahasan.

Mahfud MD Pastikan Nama Final Calon Kapolri Diputuskan Kompolnas
Indonesia
Mahfud MD Pastikan Nama Final Calon Kapolri Diputuskan Kompolnas

"Finalnya diputuskan oleh Kompolnas untuk kemudian diserahkan kepada Presiden. Kemudian Presiden meminta pertimbangan ke DPR," ujar Mahfud.

Gedung Pernikahan Harus Ajukan Permohonan ke Pemprov DKI Buat Gelar Resepsi
Indonesia
Gedung Pernikahan Harus Ajukan Permohonan ke Pemprov DKI Buat Gelar Resepsi

Gedung pernikahan di Jakarta mendapat lampu hijau dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) untuk menggelar kegiatan resepsi di tengah PSBB transisi.

Kasus Corona DKI Per Kamis (23/7) Bertambah 416 Jiwa
Indonesia
Kasus Corona DKI Per Kamis (23/7) Bertambah 416 Jiwa

Jumlah kumulatif kasus konfirmasi di wilayah DKI Jakarta pada hari ini sebanyak 17.951 kasus.

Anies Izinkan Bioskop di DKI Kembali Dibuka
Indonesia
Anies Izinkan Bioskop di DKI Kembali Dibuka

"Dalam waktu dekat ini kegiatan bioskop akan kembali dibuka," kata Anies

[HOAKS atau FAKTA]: TMII Diambil Pemerintah dan Bakal Dijual ke Tiongkok
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: TMII Diambil Pemerintah dan Bakal Dijual ke Tiongkok

Akun Facebook Dina Mariana (fb.com/100065166220453) pada 10 April 2021 mengunggah gambar tangkapan layar artikel berita Kompas yang berjudul “Ambil Alih Pengelolaan TMII, Pemerintah Bakal Serahkan ke Pihak Lain”.

Berkaca dari Kasus Bintaro, LPSK Ajak Korban Perkosaan Berani Melapor
Indonesia
Berkaca dari Kasus Bintaro, LPSK Ajak Korban Perkosaan Berani Melapor

LPSK berharap kasus ini diteruskan hingga ranah pengadilan dan pelaku dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku.