Pimpinan KPK Sebut Pernyataan Arteria Dahlan Bertentangan dengan UU Logo KPK. (Antara Benardy Ferdiansyah)

MerahPutih.com - Pernyataan politikus PDI Perjuangan (PDIP) Arteria Dahlan yang meminta polisi, hakim, dan jaksa tidak boleh dilakukan operasi tangkap tangan (OTT) mendapat respons dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, hal yang disampaikan Arteria bertentangan dengan Pasal 11 UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Sebab, pasal tersebut mencantumkan KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang melibatkan aparat penegak hukum (APH).

"KPK didirikan salah satunya untuk menegakkan tipikor (tindak pidana korupsi) yang dilakukan oleh APH yaitu penegak hukum dan penyelenggara negara, sehingga pernyataan yang bersangkutan tentu bertentangan dengan Pasal 11 UU 30/2002 juncto UU 19/2019 (UU KPK)," kata Ghufron di gedung KPK, Jakarta, Jumat (19/11).

Baca Juga:

Ketua KPK: Kepala Daerah Jangan Khianati Amanah Rakyat

Menurut Ghufron, beleid tersebut tidak membatasi KPK dalam menangani perkara korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum maupun penyelenggara negara.

"Itu subjek yang menjadi sasaran KPK adalah untuk itu," tegas dia.

Sebelumnya, Arteria Dahlan mengatakan, kegiatan OTT seharusnya tidak dilakukan terutama kepada para penegak hukum seperti polisi, hakim, hingga jaksa.

Baca Juga:

Periksa Amran Sulaiman, KPK Dalami Kepemilikan Tambang Nikel di Konawe Utara

"Saya pribadi, saya sangat meyakini yang namanya polisi, hakim, jaksa itu tidak boleh di-OTT," kata Arteria Dahlan dalam sebuah webinar yang digelar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) dengan Kejaksaan Agung, Kamis (18/11).

Arteria menegaskan, gagasannya tersebut bukan karena dirinya pro atau mendukung koruptor. Namun, dia berpendapat karena para penegak hukum merupakan simbol negara. (Pon)

Baca Juga:

KPK Tahan Bupati Hulu Sungai Utara

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Komnas HAM Terjunkan Tim Investigasi ke Lapas Narkotika Yogyakarta
Indonesia
Komnas HAM Terjunkan Tim Investigasi ke Lapas Narkotika Yogyakarta

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI menerjunkan tim investigasi ke Lapas Narkotika II A di Pakem Yogyakarta pada Rabu (10/11).

(HOAKS atau FAKTA) : Jokowi Bapak Pahlawan Bangsa Melebihi Jendral Sudirman
Indonesia
(HOAKS atau FAKTA) : Jokowi Bapak Pahlawan Bangsa Melebihi Jendral Sudirman

Akun Facebook Apak Gau Digau memposting sebuah gambar tangkapan layar artikel milik Merdeka.com dengan judul “Mahfud MD: Jokowi bapak pahlawan bangsa melebihi Jendral Sudirman”. Postingan tersebut diunggah pada 16 April 2022 pukul 17.56.

Kasus COVID-19 Didominasi Varian Baru, Skrining di Pintu Masuk Negara Harus Diperketat
Indonesia
Kasus COVID-19 Didominasi Varian Baru, Skrining di Pintu Masuk Negara Harus Diperketat

Adanya skrinng telah diatur dalam Surat Edaran Dirjen P2P Kementerian Kesehatan terbaru.

PSI Soroti Pembayaran Kekurangan Biaya Commitment Fee Formula E Rp 90,7 Miliar
Indonesia
PSI Soroti Pembayaran Kekurangan Biaya Commitment Fee Formula E Rp 90,7 Miliar

Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta menemukan kejanggalan terkait pembayaran commitment fee atau biaya komitmen gelaran Formula E.

Eks Ketua MK Nyatakan Usul Penundaan Pemilu 2024 Menguras Energi Bangsa
Indonesia
Eks Ketua MK Nyatakan Usul Penundaan Pemilu 2024 Menguras Energi Bangsa

Usulan penundaan Pemilu 2024 hanya akan menguras energi bangsa yang tidak perlu.

Prabowo Digugat Anak Buahnya, Riza Patria Minta Kader Taat Aturan
Indonesia
Prabowo Digugat Anak Buahnya, Riza Patria Minta Kader Taat Aturan

"Kita sebagai kader harus patuh dan taat atas keputusan yang diambil partai (DPP). Partai sendiri belum mengambil kebijakan keputusan, ya kita harus ikut," ujar Riza di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (20/7). 

Pandangan Mahfud Terkait Putusan MK Soal UU Cipta Kerja
Indonesia
Pandangan Mahfud Terkait Putusan MK Soal UU Cipta Kerja

Selama atau di dalam 2 tahun ada kebijakan yang dikeluarkan lagi tentu tidak boleh strategis

Dua Kalangan Bikin Hati Hadi Berkesan Selama Jadi Panglima TNI
Indonesia
Dua Kalangan Bikin Hati Hadi Berkesan Selama Jadi Panglima TNI

Siang tadi, Marsekal Hadi Tjahjanto melepas kursi Panglima TNI kepada Jenderal Andika Perkasa

Pemerintah Dorong Pelaku UMKM Tingkatkan Kualitas Produk
Indonesia
Pemerintah Dorong Pelaku UMKM Tingkatkan Kualitas Produk

Oleh karena itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mendorong pelaku UMKM meningkatkan kualitas produk dalam negeri agar lebih kompetitif.

Jelang Lebaran, Penukaran Uang Pecahan Baru Telah Capai Rp 172 Triliun
Indonesia
Jelang Lebaran, Penukaran Uang Pecahan Baru Telah Capai Rp 172 Triliun

Untuk pertama kalinya pada momentum Lebaran 2022, Bank Indonesia membuat terobosan baru dengan memanfaatkan platform digital bernama "pintar"