Pimpinan KPK Sebut Irjen Firli Langgar Kode Etik Berat Wakil Ketua KPK Saut Situmorang (tengah) ketika memberikan keterangan pers terkait pelanggaran yang dilakukan Irjen Firli Bahuri (MP/Asropih)

MerahPutih.Com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis proses pemeriksaan pelanggaran etik yang dilakukan mantan Deputi Bidang Penindakan Firli Bahuri. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan Direktorat Pengawasan Internal (PI) KPK Firli terbukti melakukan pelanggaran berat.

"Karena ada kesimpangsiuran informasi yang beredar di masyarakat, maka KPK perlu menjelaskan beberapa hal secara resmi terkait dengan proses pemeriksaan etik terhadap mantan Deputi Bidang Penindakan KPK," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (11/9).

Baca Juga:

Jawab Kritik DPR, Pimpinan KPK: Kontribusi OTT Hanya 10 Persen

Saut mengungkapkan, pimpinan lembaga antirasuah telah menerima laporan hasil pemeriksaan etik Direktorat PI KPK tertanggal 23 Januari 2019 terhadap Kapolda Sumetera Selatan tersebut.

"Perlu kami sampaikan, hasil pemeriksaan Pengawasan Internal adalah terdapat dugaan pelanggaran berat," ungkap Saut.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang ungkap Firli Bahuri langgar kode etik berat
Saut Situmorang menyampaikan pendapat saat uji kelayakan dan kepatutan capim KPK di Komisi III DPR, Jakarta, Senin (14/12). ANTARA FOTO/M Agung Rajasa/ama/15.

Saut menjelaskan, selama proses pemeriksaan yang dilakukan sejak 21 September hingga 31 Desember 2018, ditemukan sedikitnya tiga pertemuan yang diduga dilakukan Firli dengan pihak yang sedang berperkara di KPK.

Firli diduga melakukan pertemuan dengan mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi sebanyak dua kali. Padahal, TGB merupakan saksi yang pernah diperiksa KPK dalam penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi kepemilikan saham pemerintah daerah PT Newmont Nusa Tenggara tahun 2009-2016.

Pertemuan pertama terjadi pada 12 Mei 2018 dalam acara Hari Lahir (Harlah) Gerakan Pemuda (GP) Ansor ke-84 dan penanaman jagung 100 ribu hektare di Bonder, Lombok Tengah, NTB. Dalam pertemuan tersebut, Firli terlihat berbicara dengan TGB.

Keesokan harinya, 13 Mei 2018, Firli lagi-lagi diduga melakukan pertemuan dengan TGB dalam acara farewell dan welcome game tennis Danrem 162/WB di Lapangan Tenis Wira Bhakti, NTB. Dalam pertemuan tersebut, Firli terlihat duduk berdampingan dan bicara dengan TGB.

Dugaan pelanggaran etik selanjutnya yakni melakukan pertemuan dengan Pejabat BPK Bahrullah Akbar. Bahrullah pernah diperiksa KPK sebagai saksi tersangka dugaan suap dana perimbangan daerah Yaya Purnomo.

Temuan Direktorat PI, kata Saut, berupa pertemuan antara Firli, Bahrullah, dan penyidik di ruangannya. Pertemuan keduanya dilakukan setidaknya selama 30 menit sebelum akhirnya Bahrullah diantarkan ke lantai dua untuk dilakukan pemeriksaan.

Dugaan pelanggaran etik terakhir yaitu pertemuan dengan seorang pimpinan partai politik (parpol). Pertemuan tersebut dilaksanakan pada 1 November 2018 malam di sebuah hotel di Jakarta.

Irjen Firli Bahuri diduga langgar kode etik berat
Irjen Pol Firli Bahuri lolos jadi Capim KPK (Foto/Antaranews)

Saut menyebut, pihaknya telah mengirimkan surat resmi kepada Komisi III DPR RI terkait rekam jejak calon pimpinan (capim) KPK. Diketahui, Firli Bahuri merupakan capim KPK terpilih yang tengah melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) oleh DPR.

Baca Juga:

Irjen Firli Enggan Beberkan Rahasia Strategi Berantas Korupsi

"Dengan harapan agar dapat menjadi pertimbangan dalam proses pemilihan calon pimpinan KPK. Masyarakat membutuhkan pemimpin KPK yang berintegritas dan dapat bekerja secara independen," ujar Saut.

Saut khawatir jika pimpinan KPK yang terpilih memiliki masalah integritas atau terafiliasi dengan politik, maka lembaga antirasuah berisiko ditarik ke dalam pusaran politik.

Selain itu, sambungnya, terdapat risiko terhadap pelaksanaan tugas KPK ke depan terutama jika ada perkara yang terkait dengan aktor politik yang terafiliasi mau pun berseberangan dengan pimpinan.

"Padahal KPK wajib menegakkan hukum secara independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun," tutup Saut.(Pon)

Baca Juga:

Revisi UU KPK Jangan Korbankan Semangat Pemberantasan Korupsi

Kredit : ponco


Eddy Flo

LAINNYA DARI MERAH PUTIH