Pimpinan KPK Jadikan Kritik Eks Penyelidik-nya Bahan Koreksi Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Kritik mantan penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Aulia Postiera mendapat respons positif dari Wakil Ketua KPK Nawawi Pamolango.

Nawawi menyebut kritik yang disampaikan Aulia Postiera semestinya dijadikan bahan koreksi terhadap kinerja lembaga antirasuah.

"Saya pikir apa yang disampaikan Mas Aulia Postiera sepantasnya diperhatikan dan menjadi koreksi," kata Nawawi saat dikonfirmasi, Selasa (23/11).

Baca Juga:

Respons KPK Soal Telegram Panglima TNI

Melalui akun Twitter @paijodirajo, Aulia mengkritisi KPK yang kerap mengungkap informasi terkait penyelidikan kasus kepada publik.

Menurut Aulia, pernyataan KPK tersebut menyulitkan penyelidik dalam bekerja mengungkap dugaan tindak pidana korupsi.

Aulia, merupakan mantan kasatgas penyelidikan di lembaga antirasuah yang dikenal mumpuni dalam menjalankan tugas.

Nawawi menilai, apa yang disampaikan Aulia dalam kritiknya tentu didasarkan atas kapabilitas dan relevan dengan kondisi di lapangan.

"Harusnya memang suatu proses penyelidikan-penyidikan adalah bersifat tertutup dan confidential. Alasan transparansi tidak dapat dijadikan dalih pada proses hukum seperti ini," ujarnya.

Menurut Nawawi, melalui kritik tersebut Aulia berupaya menyampaikan bahwa pemberantasan korupsi dapat maksimal dilakukan melalui serangkaian tindakan, bukan hanya ucapan.

"Mungkin makna yang ingin diingatkan Mas Aulia ke kita, perbanyaklah tindakan, kurangi omongan. Hatur nuhun Mas Aulia masih tetap peduli dengan kerja-kerja Komisi," pungkas Nawawi.

Sebelumnya diberitakan, Aulia melalui akun Twitter pribadinya @paijodirajo membeberkan kebiasaan buruk KPK di bawah komando Firli Bahuri.

Menurutnya, mengumumkan kasus yang masih dalam tahap penyelidikan berpotensi menyulitkan penyelidik yang masih bekerja untuk menemukan dua alat bukti permulaan yang cukup. Selain itu, kata dia, pengumuman informasi pada tahap penyelidikan juga berpotensi menghilangkan alat bukti.

Baca Juga:

Kabiro Perencanaan dan Plt Kepala Bagian Perbendaharaan KPK Terbukti Langgar Kode Etik

Aulia membeberkan kebiasaan buruk lainnya yang dilakukan Pimpinan KPK era Firli, yakni tidak mengumumkan tersangka saat surat perintah dimulainya penyidikan (Sprindik) telah keluar.

Padahal, Pimpinan KPK era sebelum Firli selalu mengumumkan penetapan tersangka sebelum dilakukan upaya paksa penahanan.

Aulia bahkan menyebut kerja-kerja pemberantasan korupsi kini mulai memudar. Menurutnya, hal tersrbut karena ulah Pimpinan KPK saat ini. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dua Alasan Tuntutan Pidana Mati Terhadap Heru Hidayat Tidak Tepat Versi Pakar Hukum
Indonesia
Dua Alasan Tuntutan Pidana Mati Terhadap Heru Hidayat Tidak Tepat Versi Pakar Hukum

Kalau pengulangan tidak pidana atau residive begini, dia diputus pidana, setelah diputus pidana, dia melakukan perbuatan pidana lagi

Di HUT PDIP, Megawati Sebut Turba Cara Paling Efektif Menangkan Pemilu 2024
Indonesia
Di HUT PDIP, Megawati Sebut Turba Cara Paling Efektif Menangkan Pemilu 2024

PDIP sebagai partai pemenang pemilu dua periode juga telah bersiap menyongsong kontestasi politik lima tahunan Pemilu 2024.

KPU-Bawaslu Didorong Bikin Kesepakatan dengan MA dan MK Terkait Sengketa Pemilu
Indonesia
KPU-Bawaslu Didorong Bikin Kesepakatan dengan MA dan MK Terkait Sengketa Pemilu

Sampai saat ini belum ada pembicaraan mengenai pertemuan antara MA, MK dengan penyelenggara pemilu

Ajukan Penangguhan Penahanan, Jerinx Sampaikan Tiga Alasan
Indonesia
Ajukan Penangguhan Penahanan, Jerinx Sampaikan Tiga Alasan

Ada tiga surat yang dilampirkan dalam permohonan itu

[HOAKS atau FAKTA]: Mensos Risma Akan Hapus Semua BLT
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Mensos Risma Akan Hapus Semua BLT

Beredar artikel berjudul “Gawat! Mensos Risma Akan Hapus Semua BLT Untuk Kedepannya” yang tayang pada situs Batasindo[dot]com pada 25 Desember 2020.

KPK Akui Usut Banyak Kasus Diduga Libatkan Lukas Enembe
Indonesia
KPK Akui Usut Banyak Kasus Diduga Libatkan Lukas Enembe

KPK mengakui sedang mengusut banyak kasus dugaan korupsi yang diduga melibatkan Gubernur Papua Lukas Enembe.

Jepang Sampaikan Penghargaan atas Kepemimpinan Indonesia di G20 dan Kawasan
Indonesia
Jepang Sampaikan Penghargaan atas Kepemimpinan Indonesia di G20 dan Kawasan

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan bahwa Jepang sangat menghargai kepemimpinan Indonesia di kawasan dan di Forum G20.

Jadikan Novel DKK PNS Polri, Mahfud MD: Mari Melangkah ke Depan
Indonesia
Jadikan Novel DKK PNS Polri, Mahfud MD: Mari Melangkah ke Depan

Mahfud menegaskan, persetujuan Presiden Jokowi itu memiliki dasar, yakni Pasal 3 Ayat (1) PP No. 17 Tahun 2020 yang berbunyi, Presiden berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS.

Bupati Sleman Akui Kecolongan dengan Penggerebekan Pabrik Obat Terlarang
Indonesia
Bupati Sleman Akui Kecolongan dengan Penggerebekan Pabrik Obat Terlarang

Bareskrim Polri menggerebek dua pabrik obat terlarang di Kabupaten Bantul dan Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) beberapa waktu lalu.

Pimpinan DPD Minta Penunjukan Pj Kepala Daerah Utamakan Putra Daerah
Indonesia
Pimpinan DPD Minta Penunjukan Pj Kepala Daerah Utamakan Putra Daerah

Kemendagri diharapkan lebih memprioritaskan putra daerah sebagai pejabat (pj) kepala daerah di ratusan daerah yang mengalami kekosongan kepala daerah definitif hingga 2024 nanti.