Pimpinan KPK Isi Sekolah Partai PDIP, Ingatkan Cakada Soal "4 No" Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat menyampaikan arahan secara virtual saat Sekolah Partai PDIP gelombang III. (ANTARA/HO-PDIP)

MerahPutih.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menjadi salah satu narasumber pengajar dalam Sekolah Calon Kepala Daerah (Cakada) PDI Perjuangan (PDIP) Gelombang III yang digelar secara virtual, Selasa (15/9).

Kepada ratusan cakada yang diusung PDIP itu, KPK menyampaikan sejumlah prinsip yang harus dilaksanakan oleh calon pemimpin di daerah seandainya terpilih di Pilkada serentak 2020.

"Kami harap anda semua menjadi pemimpin yang amanah, benar-benar bekerja untuk masyarakat, dan menjauhkan diri dari perbuatan tercela utamanya perbuatan korupsi," kata Alex, sapaan Alexander Marwata.

Baca Juga:

Ditanya Kesiapan Berdisiplin Sekolah Partai PDIP, Gibran Bilang Siap Push Up

Di acara tersebut, hadir juga Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto bersama 212 peserta cakada dengan rincian 28 kader dan 184 nonkader.

Alex menyampaikan, ada keyword mudah yang diingat para cakada PDIP ketika terpilih sebagai kepala daerah. Disebutnya sebagai "4 No". Yakni No Bribery atau tidak boleh menyuap atau menerima suap.

Yang kedua adalah No Kickback atau tak boleh menerima atau mengharapkan imbal balik atas kebijakan atau keputusannya.

Ketiga adalah No Gift atau berarti tak boleh menerima hadiah ataupun gratifikasi dalam bentuk apapun.

Keempat adalah No Luxurious Hospitality atau tak boleh menjamu atau menerima jamuan sebagai tamu yang berlebihan.

"Jika Anda ikuti 4 No ini, saya yakin anda akan aman selama menjabat, tak perlu khawatir dan perlu takut membuat keputusan," kata Alex.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. (Antara/Benardy Ferdiansyah)
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

Diingatkan Alex juga, hasil riset KPK menemukan bahwa ada sejumlah harapan terbesar masyarakat bagi pemimpinnya di daerah.

Yakni kepala daerah memegang janji ketika kampanye; kepala daerah berani melaporkan dugaan tipikor; tidak mau menerima suap; melaporkan gratifikasi; mengumumkan harta kekayaan; menyuarakan gerakan antikorupsi melalui media; dan melakukan sosialisasi dan kampanye antikorupsi.

"Anda semua diharapkan jadi role model, teladan bagi masyarakat dan aparat di mana anda memimpin," ujar Alex.

Selain itu, di dalam makalahnya, Alex banyak menyampaikan rincian hasil kajian terhadap kasus korupsi melibatkan kepala daerah serta caleg partai.

Dari kajian KPK, ada tiga hal yang menyebabkan perilaku koruptif selama ini. Yakni terkait biaya politik/mahar, pembiayaan negara yang rendah, dan remunerasi kepala daerah masih rendah.

Alex juga bicara soal titik rawan terjadinya tindak pidana korupsi (tipikor) yang selama ini menjerat kepala daerah. Yakni saat perencanaan APBD; lalu kegiatan pengadaan barang dan jasa; dan proses perizinan khususnya untuk daerah yang memiliki sumber daya alam melimpah.

Baca Juga:

Anak Jokowi dan 128 Cakada PDIP Lulus Sekolah Partai Gelombang I

Dia juga menyorot titik rawan dalam kondisi pandemi COVID-19. Yakni di penunjukkan langsung pengadaan barang swakelola; manajemen sumbangan dari masyarakat (filantropis) yang rawan dimanfaatkan untuk modus pembiayaan dobel. Lalu anggaran bantuan sosial (bansos) yang sengaja dimaksimalkan demi kepentingan kampanye pilkada serentak 2020.

"Ini rawan penyimpangan jika penyaluran disusupi kepentingan calon kepala daerah," kata Alex.

Hasto Kristiyanto mengatakan, pimpinan KPK mengajar di sekolah partai adalah komitmen partainya untuk memastikan para cakada yang diusung, walaupun nonkader partai, hadir untuk melaksanakan pemerintahan untuk rakyat ketika terpilih.

"Termasuk pemerintahan yang bersih bebas korupsi. Itu kesepakatan kita bersama, perintah Konstitusi, perintah undang-undang," kata Hasto. (Pon)

Baca Juga:

Kata Megawati soal Sekolah Partai

Kredit : ponco

Tags Artikel Ini

Zulfikar Sy

LAINNYA DARI MERAH PUTIH