Pimpinan KPK Isi Sekolah Partai PDIP, Ingatkan Cakada Soal "4 No" Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat menyampaikan arahan secara virtual saat Sekolah Partai PDIP gelombang III. (ANTARA/HO-PDIP)

MerahPutih.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menjadi salah satu narasumber pengajar dalam Sekolah Calon Kepala Daerah (Cakada) PDI Perjuangan (PDIP) Gelombang III yang digelar secara virtual, Selasa (15/9).

Kepada ratusan cakada yang diusung PDIP itu, KPK menyampaikan sejumlah prinsip yang harus dilaksanakan oleh calon pemimpin di daerah seandainya terpilih di Pilkada serentak 2020.

"Kami harap anda semua menjadi pemimpin yang amanah, benar-benar bekerja untuk masyarakat, dan menjauhkan diri dari perbuatan tercela utamanya perbuatan korupsi," kata Alex, sapaan Alexander Marwata.

Baca Juga:

Ditanya Kesiapan Berdisiplin Sekolah Partai PDIP, Gibran Bilang Siap Push Up

Di acara tersebut, hadir juga Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto bersama 212 peserta cakada dengan rincian 28 kader dan 184 nonkader.

Alex menyampaikan, ada keyword mudah yang diingat para cakada PDIP ketika terpilih sebagai kepala daerah. Disebutnya sebagai "4 No". Yakni No Bribery atau tidak boleh menyuap atau menerima suap.

Yang kedua adalah No Kickback atau tak boleh menerima atau mengharapkan imbal balik atas kebijakan atau keputusannya.

Ketiga adalah No Gift atau berarti tak boleh menerima hadiah ataupun gratifikasi dalam bentuk apapun.

Keempat adalah No Luxurious Hospitality atau tak boleh menjamu atau menerima jamuan sebagai tamu yang berlebihan.

"Jika Anda ikuti 4 No ini, saya yakin anda akan aman selama menjabat, tak perlu khawatir dan perlu takut membuat keputusan," kata Alex.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. (Antara/Benardy Ferdiansyah)
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

Diingatkan Alex juga, hasil riset KPK menemukan bahwa ada sejumlah harapan terbesar masyarakat bagi pemimpinnya di daerah.

Yakni kepala daerah memegang janji ketika kampanye; kepala daerah berani melaporkan dugaan tipikor; tidak mau menerima suap; melaporkan gratifikasi; mengumumkan harta kekayaan; menyuarakan gerakan antikorupsi melalui media; dan melakukan sosialisasi dan kampanye antikorupsi.

"Anda semua diharapkan jadi role model, teladan bagi masyarakat dan aparat di mana anda memimpin," ujar Alex.

Selain itu, di dalam makalahnya, Alex banyak menyampaikan rincian hasil kajian terhadap kasus korupsi melibatkan kepala daerah serta caleg partai.

Dari kajian KPK, ada tiga hal yang menyebabkan perilaku koruptif selama ini. Yakni terkait biaya politik/mahar, pembiayaan negara yang rendah, dan remunerasi kepala daerah masih rendah.

Alex juga bicara soal titik rawan terjadinya tindak pidana korupsi (tipikor) yang selama ini menjerat kepala daerah. Yakni saat perencanaan APBD; lalu kegiatan pengadaan barang dan jasa; dan proses perizinan khususnya untuk daerah yang memiliki sumber daya alam melimpah.

Baca Juga:

Anak Jokowi dan 128 Cakada PDIP Lulus Sekolah Partai Gelombang I

Dia juga menyorot titik rawan dalam kondisi pandemi COVID-19. Yakni di penunjukkan langsung pengadaan barang swakelola; manajemen sumbangan dari masyarakat (filantropis) yang rawan dimanfaatkan untuk modus pembiayaan dobel. Lalu anggaran bantuan sosial (bansos) yang sengaja dimaksimalkan demi kepentingan kampanye pilkada serentak 2020.

"Ini rawan penyimpangan jika penyaluran disusupi kepentingan calon kepala daerah," kata Alex.

Hasto Kristiyanto mengatakan, pimpinan KPK mengajar di sekolah partai adalah komitmen partainya untuk memastikan para cakada yang diusung, walaupun nonkader partai, hadir untuk melaksanakan pemerintahan untuk rakyat ketika terpilih.

"Termasuk pemerintahan yang bersih bebas korupsi. Itu kesepakatan kita bersama, perintah Konstitusi, perintah undang-undang," kata Hasto. (Pon)

Baca Juga:

Kata Megawati soal Sekolah Partai

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 [HOAKS atau FAKTA]: FBI Tangkap Bill Gates Karena Tuduhan Teror Biologis
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: FBI Tangkap Bill Gates Karena Tuduhan Teror Biologis

Foto aslinya adalah foto yang memperlihatkan penangkapan Vincent Asaro pada Kamis 23 Januari 2014.

KPK Menangis Ketika Tangkap Pejabat Negara
Indonesia
KPK Menangis Ketika Tangkap Pejabat Negara

"KPK itu menangis sesungguhnya ketika menangkap para pejabat negara, KPK juga bersedih," kata Ghufron

Hampir Satu Minggu, 21 Ribu Orang Terdampak Banjir di Tanah Laut Kalsel
Indonesia
Hampir Satu Minggu, 21 Ribu Orang Terdampak Banjir di Tanah Laut Kalsel

Saat ini tinggi muka air terpantau sekitar 150 cm sampai 200 sentimeter yang merendam 6.346 unit rumah.

Respons Komjen Listyo Namanya Masuk Bursa Terkuat Calon Kapolri
Indonesia
Respons Komjen Listyo Namanya Masuk Bursa Terkuat Calon Kapolri

Listyo menyebut tidak mengetahui mengapa isu liar tersebut bisa berkembang.

Anies 'Dikerjai' Pemerintah Pusat soal Penanganan Corona
Indonesia
Anies 'Dikerjai' Pemerintah Pusat soal Penanganan Corona

"Banyak keinginan dan kebijakan Anies yang terhalang oleh pemerintah pusat," ujar Ujang

Pinangki dan Djoko Tjandra Dijerat Pasal TPPU, Kejagung Gandeng PPATK
Indonesia
Pinangki dan Djoko Tjandra Dijerat Pasal TPPU, Kejagung Gandeng PPATK

Selain itu, jaksa penyidik pun telah menggeledah beberapa lokasi

Polisi Sebut Aeon Mall Diserang 400 Orang karena Persoalan Banjir
Indonesia
Polisi Sebut Aeon Mall Diserang 400 Orang karena Persoalan Banjir

Polisi menetapkan delapan tersangka penyerangan Aeon Mall, Jakarta Garden City (JGC), Cakung Timur, Jakarta Timur pada Selasa (25/2) kemarin.

Abai Negara Hanya Karena Rizieq Shihab
Indonesia
Abai Negara Hanya Karena Rizieq Shihab

Muhammadiyah membandingkan dengan cara-cara pemerintah pada para pedagang, yang kehilangan mata pencaharian akibat COVID-19 harus diuber-uber petugas agar menjaga protokol kesehatan.

Bendung Katulampa Siaga 4, Cuaca di Bogor Mendung
Indonesia
Bendung Katulampa Siaga 4, Cuaca di Bogor Mendung

TMA di Bendung Katulampa pada posisi 60 cm itu stabil sejak Senin (24/2) malam sekitar pukul 19:00 WIB.

Kuasa Hukum: Putusan Heru Hidayat Tidak Berdasarkan Fakta Persidangan
Indonesia
Kuasa Hukum: Putusan Heru Hidayat Tidak Berdasarkan Fakta Persidangan

Menurut Kresna Hutahuruk, kliennya tidak ada keterkaitan dengan investasi PT Asuransi Jiwasraya.