Pimpinan KPK hingga Dewas Bakal Dapat Mobil Dinas Gedung KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat persetujuan DPR terkait anggaran pengadaan mobil dinas untuk pimpinan, dewan pengawas, dan pejabat struktural di lingkungan KPK.

"Dalam anggaran KPK 2021, informasi yang kami terima benar telah ada persetujuan DPR terkait anggaran pengadaan mobil dinas jabatan untuk pimpinan, dewas dan pejabat struktural di lingkungan KPK," kata Plt Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (16/10).

Namun, Ali belum bisa membeberkan besaran rincian anggaran untuk pengadaan mobil dinas jabatan tersebut. Pasalnya, pembahasan terkait pagu anggaran untuk mobil dinas tersebut masih belum final.

Baca Juga:

KPK Limpahkan Berkas Perkara Nurhadi dan Menantunya ke Pengadilan Tipikor

"Mengenai besaran rincian anggaran untuk hal tersebur, saat ini belum final dan masih dalam pembahasan terutama terkait detail rincian pagu anggaran untuk masing-masing unit mobil dinas jabatan tersebut," ujarnya.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. Foto: ANTARA
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. Foto: ANTARA

Ali mengatakan bahwa mengenai jumlah unit mobil dinas akan mengacu kepada Peraturan Komisi Organisasi dan Tata Kerja. Saat ini aturan tersebut masih dalam proses harmonisasi di Kemenkumham.

"Sedangkan besaran harga tentu akan mengacu pada standar biaya sebagaimana peraturan menteri keuangan dan e-katalog LKPP," ungkapnya.

Baca Juga:

KPK Sita Rp3,7 Miliar dari Penyidikan Kasus Korupsi DPRD Sumut

Saat ini, Ali melanjutkan, lembaga antirasuah memang belum memiliki mobil dinas jabatan, baik untuk pimpinan maupun pejabat struktural.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, pimpinan KPK bakal mendapat jatah mobil dinas. Mobil dinas jabatan untuk Ketua KPK dianggarkan Rp1,45 miliar sementara untuk 4 pimpinan lainnya masing-masing Rp1 miliar. (Pon)

Baca Juga:

KPK Periksa Direktur Bank Bukopin Terkait Kasus Suap RTH Bandung

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bakar Paspor, Ratusan Kombatan ISIS Dianggap Bukan Lagi Tanggung Jawab Negara
Indonesia
Bakar Paspor, Ratusan Kombatan ISIS Dianggap Bukan Lagi Tanggung Jawab Negara

Menurut Leni, kehilangan hak sebagai warga negara adalah konsekuensi penuh atas pilihan mereka untuk menjadi bagian dari ISIS

DPR Minta Jokowi Selesaikan Masalah Defisit Energi
Indonesia
DPR Minta Jokowi Selesaikan Masalah Defisit Energi

Anggota Komisi VII DPR, Ratna Juwita berharap, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat menyelesaikan defisit energi yang terjadi di Indonesia.

Pesantren Diharap Jadi Solusi Kedaruratan Pendidikan Nasional Indonesia
Indonesia
Sering Temukan TKI Telantar, Dedi Usulkan Dubes Indonesia Tempatkan Petugas di Bandara
Indonesia
Sering Temukan TKI Telantar, Dedi Usulkan Dubes Indonesia Tempatkan Petugas di Bandara

Dedi Mulyadi mengusulkan agar kedutaan besar Indonesia menempatkan petugas di bandara-bandara yang menjadi tempat potensi keberangkatan TKI.

Polisi Tangkap Wanita asal Makassar Sebar Hoaks UU Cipta Kerja
Indonesia
Polisi Tangkap Wanita asal Makassar Sebar Hoaks UU Cipta Kerja

Dia menuturkan, penangkapan pelaku setelah penyidik melakukan penyelidikan di dunia maya, dan ditemukan berita hoaks tentang UU Cipta Kerja

 Wagub DKI: Alhamdulilah Kasus Corona di Jakarta Alami Penurunan
Indonesia
Wagub DKI: Alhamdulilah Kasus Corona di Jakarta Alami Penurunan

"Alhamdulillah sekarang Jakarta tren penurunan kasus. Tapi kita tidak boleh cepat puas," kata Riza Patria

HUT ke-75 TNI, Polresta Surakarta Beri Kejutan Empat Tumpeng ke Korem 074/WRT
Indonesia
HUT ke-75 TNI, Polresta Surakarta Beri Kejutan Empat Tumpeng ke Korem 074/WRT

Empat buah tumpeng melengkapi kejutan manis tersebut.

Pembunuhan George Floyd oleh Polisi di AS Picu Kerusuhan
Dunia
Pembunuhan George Floyd oleh Polisi di AS Picu Kerusuhan

Para pemrotes melampiaskan amarah mereka atas kematian Floyd yang terlihat dalam video saksi mata kehabisan nafas.

Tak Tegas Soal Larangan Mudik, Pemerintah Dinilai Mencla-mencle
Indonesia
Tak Tegas Soal Larangan Mudik, Pemerintah Dinilai Mencla-mencle

Pemerintah membuat masyarakat bingung dalam menyikapi larangan mudik karena sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju saling silang pendapat.

Dikenakan Pasal Tambahan, Brigjen Prasetijo Segera Disidang Etik
Indonesia
Dikenakan Pasal Tambahan, Brigjen Prasetijo Segera Disidang Etik

Tanggal 20 Juli, kasus tersebut naik penyidikan