Pimpinan KPK Benarkan Ciduk Bupati Nganjuk Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidhayat, saat rapat Satgas COVID-19 Kabupaten Nganjuk. (Foto: Humas Pemkab Nganjuk)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan melakukan operasi tangkap tangan di Nganjuk, Jawa Timur, Minggu (9/5).

Salah satu pihak yang ditangkap dalam operasi senyap ini adalah Bupati Nganjuk, Jawa Timur, NRH. OTT tersebut diduga berkaitan dengan praktik jual beli jabatan.

Baca Juga:

Bupati Nganjuk Dikabarkan Terjaring OTT KPK

"Diduga TPK (tindak pidana korupsi) dalam lelang jabatan," kata Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron saat dikonfirmasi, Senin (10/5).

Ghufron belum bisa membeberkan pihak-pihak yang dicokok tim satgas lembaga antirasuah tersebut. Termasuk barang bukti uangnya.

"Siapa saja dan berapa uang yang diamankan, kita sedang melakukan pemeriksaan," ujar Ghufron.

Ghufron mengatakan, saat ini tim satgas KPK sedang melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang terjaring dalam OTT tersebut.

"Detilnya kita sedang memeriksa, bersabar dulu nanti kita expose," ujar Ghufron.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan menangkap Bupati Nganjuk, Jawa Timur, NRH dalam operasi tangkap tangan (OTT), pada Minggu (9/5) sore.

"KPK bekerja sama dengan Bareskrim Polri melakukan OTT Bupati Nganjuk," kata sumber MerahPutih.com, Senin (10/5) dini hari.

Kabupaten Nganjuk saat ini dipimpin Novi Rahman Hidayat, yang dilantik sejak 2018. Pria kelahiran 1980 ini, diusung Partai Demokraksi Indonesia (PDI) Perjungan, PKB da Hanura. Ia berpasangan dengan Marhaen Djumadi. (Pon)

Baca Juga:

Terjaring OTT KPK, Bupati Banggai Laut Jagoan PDIP Punya Harta Rp5,43 Miliar

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
TNI Bagikan Buku dan Ajari Anak di Perbatasan Papua-PNG Baca Tulis
Indonesia
TNI Bagikan Buku dan Ajari Anak di Perbatasan Papua-PNG Baca Tulis

Tokoh Adat Kampung Kalilapar 2 Paulus Maunda menyampaikan apresiasi kepada satgas TNI Pos Kalilapar yang telah peduli dengan pendidikan anak-anak di kampungnya.

Polisi Diminta Tak Dukung Kebijakan Liar Anies Pesepeda Melintas Sudirman-Thamrin
Indonesia
Polisi Diminta Tak Dukung Kebijakan Liar Anies Pesepeda Melintas Sudirman-Thamrin

Penempatan pesepeda road bike di JLNT dan Sudirman-Thamrin melanggar pasal 122 dan 229 UU Nomor 22 Tahun 2009

Viral Polantas Diduga Minta Nomor Wanita yang Ditilang, Ini Respons Dirlantas Polda Metro
Indonesia
Viral Polantas Diduga Minta Nomor Wanita yang Ditilang, Ini Respons Dirlantas Polda Metro

RNA mendapatkan notifikasi WhatsApp yang masuk setiba di kosan sekitar pukul 03.00 WIB

Wali Kota Malang Lunasi Utang Guru TK yang Terjerat 24 Pinjol
Indonesia
Wali Kota Malang Lunasi Utang Guru TK yang Terjerat 24 Pinjol

Kasus seorang guru taman kanak-kanak (TK) yang terjerat utang di 24 pinjaman online memantik perhatian dari Wali Kota Malang, Sutiaji.

Politikus Demokrat: Pencabutan HET Minyak Goreng Sulit Untuk Dipahami
Indonesia
Politikus Demokrat: Pencabutan HET Minyak Goreng Sulit Untuk Dipahami

Deputi Strategi dan Kebijakan Balitbang Partai Demokrat, Yan Harahap mendesak, Presiden Joko Widodo untuk segera mengevaluasi Menteri Perdagangan.

Kemenag Buka Penerimaan CPNS 10.819 Formasi, Berikut Syarat dan Ketentuannya
Indonesia
Kemenag Buka Penerimaan CPNS 10.819 Formasi, Berikut Syarat dan Ketentuannya

Kementerian Agama membuka rekrutmen CPNS dan calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) untuk seleksi tahun 2021.

Nyaris 40 Ribu Warga Jakarta Masih Jalani Perawatan karena COVID-19
Indonesia
Nyaris 40 Ribu Warga Jakarta Masih Jalani Perawatan karena COVID-19

Jumlah warga Jakarta yang masih berjuang melawan COVID-19 rupanya terbilang tinggi.

Dikukuhkan sebagai Guru Besar Unhan, Terawan Singgung Vaksin Nusantara
Indonesia
Dikukuhkan sebagai Guru Besar Unhan, Terawan Singgung Vaksin Nusantara

“Hadirnya Vaksin Nusantara dapat menjadi titik terang dari lorong panjang melawan pandemi bagi dunia, terkhusus Indonesia," kata Terawan.

Jokowi Larang Ekspor Minyak Goreng dan Bahan Baku Mulai 28 April
Indonesia
Jokowi Larang Ekspor Minyak Goreng dan Bahan Baku Mulai 28 April

pemerintah akan melarang ekspor minyak goreng dan bahan bakunya yang diberlakukan mulai Kamis (28/4), hingga batas waktu yang belum ditentukan.

Putin Nyatakan Belum Saatnya Gencatan Senjata
Dunia
Putin Nyatakan Belum Saatnya Gencatan Senjata

Kondisi saat ini menyebabkan gencatan senjata belum saatnya dilakukan di Ukraina.