Pimpinan KPK Bantah Tawari Novel Baswedan Cs Bekerja di BUMN Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung KPK Jakarta, Kamis (5/8/2021). ANTARA/HO-Humas KPK

MerahPutih.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron, membantah kabar yang menyebut pihaknya meminta pegawai nonaktif mengundurkan diri untuk kemudian diusulkan bekerja di BUMN.

"Yang jelas dari kita enggak ada meminta pengunduran diri dan lain-lain," kata Ghufron saat dikonfirmasi, Selasa (14/9).

Ghufron mengaku tidak mengetahui perihal surat permohonan penyaluran pegawai nonaktif ke perusahaan pelat merah. Kemungkinan, menurut dia, pegawai tersebut yang meminta bantuan pimpinan.

"Yang jelas form-nya (surat permohonan) saya enggak tahu. Kalau ditawari, itu bukan ditawari, mereka itu katanya sih, ya, mereka nanya masa sih pimpinan enggak memikirkan mereka," ungkapnya.

"Artinya, mereka yang TMS (Tidak Memenuhi Syarat) kan ada macam-macam levelnya, ada yang melawan, kemudian ada yang meminta tolong. Mungkin ada yang minta tolong begitu, mereka mungkin inisiasi di antara mereka sendiri, itu mungkin," sambung Ghufron.

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron. Foto: Antara

Sebelumnya, penyidik senior KPK nonaktif Novel Baswedan menyayangkan, adanya tawaran bagi pegawai KPK nonaktif dipekerjakan pada BUMN.

Penyidik yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) ini mengaku beberapa rekannya telah disodorkan surat, yang berisi pengunduran diri dan agar disalurkan ke perusahaan pelat merah.

"Beberapa kawan-kawan dihubungi oleh insan KPK yang diyakini dengan pengetahuan Pimpinan KPK diminta untuk menandatangani dua lembar surat. Yaitu permohonan pengunduran diri dan permohonan agar disalurkan ke BUMN. Bagi kami itu adalah suatu penghinaan," kata Novel kepada wartawan, Selasa (14/9).

Menurut Novel pihaknya bekerja di KPK untuk berjuang melawan korupsi. Hal ini, kata dia semakin menunjukkan adanya upaya sistematis untuk membunuh pemberantasan korupsi.

"Hal ini semakin menggambarkan adanya kekuatan besar yang ingin menguasai KPK untuk suatu kepentingan yang bukan kepentingan memberantas korupsi," ujarnya.

Beredar informasi sejumlah pegawai KPK nonaktif yang tak lolos TWK disodorkan Biro SDM sebuah surat pernyataan.

Surat tersebut berisi agar pegawai KPK nonaktif yang gagal TWK dijanjikan disalurkan ke tempat lain sesuai pengalaman kerja. Namun, belum semua pegawai yang tak lolos TWK, ditawari surat yang dikabarkan akan disalurkan bekerja di BUMN. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pandemi COVID-19 Disebut Kurangi Kemaksiatan
Indonesia
Pandemi COVID-19 Disebut Kurangi Kemaksiatan

Jika ditafakuri, ia melanjutkan, pandemi di samping mengganggu kesehatan, ketenangan, ketenteraman, juga mengurangi aktivitas kemaksiatan.

DPR RI Minta Pemerintah Cabut Izin Biro Travel Haji yang Tak Sesuai Prosedur
Indonesia
DPR RI Minta Pemerintah Cabut Izin Biro Travel Haji yang Tak Sesuai Prosedur

Politisi Golkar Ace Hasan Sadzily menyarankan perusahaan travel haji dan umrah bermasalah dicabut perizinannya.

Menhub Sarankan Masyarakat Mudik Lebih Awal demi Hindari Kemacetan
Indonesia
Menhub Sarankan Masyarakat Mudik Lebih Awal demi Hindari Kemacetan

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyarankan kepada pemudik melakukan perjalanan mudik lebih awal guna menghindari risiko kemacetan lalu lintas.

Pemprov DKI Dukung Peningkatan Ekspor Pertanian dan Peran Pelabuhan Tanjung Priok
Indonesia
Pemprov DKI Dukung Peningkatan Ekspor Pertanian dan Peran Pelabuhan Tanjung Priok

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus meningkatkan ekspor komoditas pertanian dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional dengan memanfaatkan Pelabuhan Utama Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Investigasi Hepatitis Akut, Satu Kasus Miliki Penyakit Penyerta
Indonesia
Investigasi Hepatitis Akut, Satu Kasus Miliki Penyakit Penyerta

Kemenkes dan Dinas Kesehatan DKI Jakarta melakukan investigasi kontak untuk mengetahui faktor risiko terhadap tiga kasus hepatitis akut pada anak.

 KPK Duga Sekda Kota Bekasi Kecipratan Uang dari Tersangka Rahmat Effendi
Indonesia
KPK Duga Sekda Kota Bekasi Kecipratan Uang dari Tersangka Rahmat Effendi

Dugaan terungkap saat Sekda Kota Bekasi, Reny Hendrawati diperiksa tim penyidik KPK sebagai saksi

Mobilisasi Komponen Cadangan Dalam Kendali Presiden
Indonesia
Mobilisasi Komponen Cadangan Dalam Kendali Presiden

Presiden Joko Widodo meminta Komponen Cadangan (Komcad) tidak digunakan untuk kepentingan lain kecuali berkaitan dengan pertahanan negara

Penambahan Kasus Harian COVID-19 di Atas Angka 2 Ribuan
Indonesia
Penambahan Kasus Harian COVID-19 di Atas Angka 2 Ribuan

Terkini, kasus konfirmasi positif COVID-19 di Indonesia pada Selasa, 5 April 2022, bertambah 2.282 kasus.

Pemprov DKI Apresiasi PPSU Selamatkan Nyawa Bocah yang Tenggelam di BKT
Indonesia
Pemprov DKI Apresiasi PPSU Selamatkan Nyawa Bocah yang Tenggelam di BKT

Tiga petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) Cipinang Muara, Jakarta Timur, mendapatkan apresiasi dari Pemerintah DKI karena berhasil menyelamatkan 1 anak tenggelam di Banjir Kanal Timur (BKT).

Motif Pembunuhan Brigadir J Mesti Diungkap Mencegah Adanya Opini Liar
Indonesia
Motif Pembunuhan Brigadir J Mesti Diungkap Mencegah Adanya Opini Liar

Polri diminta segera mengungkap motif Eks Kadiv Propam Irjen Pol Ferdy Sambo yang memerintahkan Bharada Richard Eliezer atau Bharada E menembak Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J hingga tewas.