Pimpinan KPK: Artidjo Alkostar Punya Komitmen Tinggi Berantas Korupsi Mantan Hakim Agung Artidjo Alkostar yang digadang-gadang masuk Dewan Pengawas KPK. (MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyambut baik kabar Artidjo Alkostar menjadi calon anggota Dewan Pengawas KPK. Menurutnya, Artidjo punya komitmen tinggi dalam memberantas korupsi.

"Ya kan Pak Artidjo komitmennya tinggi untuk pemberantasan korupsi, baguslah," kata Alex di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (18/12).

Baca Juga:

Nekat Ajukan PK Kedua, OC Kaligis: Putusan Artidjo Amburadul

Alex meyakini, keberadaan Artidjo bakal memperkuat penegakan hukum di KPK. Pasalnya, Alex bakal ditemani beberapa hakim antikorupsi. Selain Artidjo, ada Nawawi Pomolango sebagai Wakil Ketua KPK.

"Artinya pengawasannya lebih bagus kita lebih hati-hati," ujarnya.

Mantan Hakim Agung Artidjo Alkostar yang digadang-gadang masuk Dewan Pengawas KPK. (MP/Ponco Sulaksono)
Mantan Hakim Agung Artidjo Alkostar (kedua kiri) digadang-gadang masuk Dewan Pengawas KPK. (MP/Ponco Sulaksono)

Selain Artidjo, Taufiequrachman Ruki juga digadang menjadi Dewas KPK. Alex pun menyambut baik kabar tersebut. Pasalnya, secara kompetensi mantan ketua KPK dua periode itu sangat mumpuni.

"Pasti dia paham proses bisnis di KPK, jadi ketika ada sesuatu yang berlebihan pasti dia paham," ungkap Alex.

Dewan Pengawas antara lain bertugas untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, penyitaan, menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai KPK, menerima dan laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai dan lainnya.

Baca Juga:

Pasca Artidjo Pensiun Tak Ada Lagi Kekuatan Moral Menjaga Libido Koruptif Hakim MA

Dewan Pengawas juga menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata (Antara/Benardy Ferdiansyah)
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata (Antara/Benardy Ferdiansyah)

Pasal 69A ayat (l) UU No 19 tahun 2019 tentang Perubahan UU KPK menyatakan "Ketua dan anggota Dewan Pengawas untuk pertama kalinya ditunjuk dan diangkat oleh Presiden Republik Indonesia".

Kehadiran Dewan Pengawas di bawah Presiden memang diatur sebagaimana dalam Pasal 37A, Pasal 37B, Pasal 37C, Pasal 37D, Pasal 37E, Pasal 37F, dan Pasal 37G serta Pasal 69A, Pasal 69B, Pasal 69C, dan Pasal 69D. (Pon)

Baca Juga:

Agus Rahardjo Nilai Artidjo Alkostar Cocok Jadi Dewan Pengawas KPK

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Demi Keamanan, PLN Padamkan Sejumlah Listrik saat Banjir
Indonesia
Demi Keamanan, PLN Padamkan Sejumlah Listrik saat Banjir

PLN melakukan pemadaman untuk beberapa wilayah Jakarta yang terdampak banjir.

Mengintip Gudang Sembako Bantuan Presiden Jokowi
Foto
Mengintip Gudang Sembako Bantuan Presiden Jokowi

Petugas mengemas paket sembako bantuan Presiden RI yang akan disalurkan ke lokasi warga terdampak Covid-19

Jelang Lebaran, Upaya Warga untuk Mudik Makin Kuat
Indonesia
Jelang Lebaran, Upaya Warga untuk Mudik Makin Kuat

Penebalan personel akan dilakukan secara serentak di seluruh pos penyekatan mudik.

 Serukan 'Salam Pancasila' Ketua BPIP Dianggap Pancing Kontroversi
Indonesia
Serukan 'Salam Pancasila' Ketua BPIP Dianggap Pancing Kontroversi

Dedi Kurnia Syah menanggapi ide tersebut, menurutnya Yudian telah merusak keberagaman Indonesia, bahkan cenderung memantik konflik sosial.

Polri Imbau Warga yang Kesulitan Ekonomi karena Corona Jangan Mudik Massal
Indonesia
Polri Imbau Warga yang Kesulitan Ekonomi karena Corona Jangan Mudik Massal

Polri mendasari kebijakannya berdasarkan garis yang diambil pemerintah yakni tidak ada kegiatan yang bersifat mobilisasi, menjaga jarak, dan berkumpul.

AMSI Jatim Gandeng Google Cek Fakta Hoaks Debat Publik Pilkada Surabaya 2020
Indonesia
AMSI Jatim Gandeng Google Cek Fakta Hoaks Debat Publik Pilkada Surabaya 2020

Cek fakta pada debat Pilwali Surabaya 2020 ini digawangi jurnalis-jurnalis dari berbagai media

Demokrat Siap Fasilitasi Umat Nasrani yang Keterbatasan Tempat
Indonesia
Demokrat Siap Fasilitasi Umat Nasrani yang Keterbatasan Tempat

Partai Demokrat siap memfasilitasi umat kristiani yang kesulitan merayakan Natal karena keterbatasan tempat.

Pimpinan KPK Yakin Skandal Djoko Tjandra di Bareskrim dan Kejagung Saling Terkait
Indonesia
Pimpinan KPK Yakin Skandal Djoko Tjandra di Bareskrim dan Kejagung Saling Terkait

Bareskrim sedang menangani dua kasus terkait skandal Djoko Tjandra yakni kasus dugaan hilangnya red notice Djoko dan kasus surat palsu.

Sektor Pertanian Heronya Perekonomian saat Krisis akibat Pandemi
Indonesia
Sektor Pertanian Heronya Perekonomian saat Krisis akibat Pandemi

Kementerian Keuangan menilai bahwa pertanian menjadi salah satu sektor penahan tekanan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19.

KPK Sebut Vonis Peneror Novel Jadi Preseden Buruk bagi Pemberantasan Korupsi
Indonesia
KPK Sebut Vonis Peneror Novel Jadi Preseden Buruk bagi Pemberantasan Korupsi

Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis, masing- masing dihukum dua tahun penjara dan 1,5 tahun penjara.