Pimpinan Komisi X Nilai Nadiem Makarim Butuh Wakil Menteri Tangkapan layar - Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim memberikan keterangan sesuai pelantikan di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu. (Antara/Rangga Pandu Asmara Jingga)

MerahPutih.com - Kunci utama Nadiem Makarim dalam memimpin Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) adalah organisasi di internal kementerian tersebut.

"Jadi waktu pendidikan tinggi (dikti) dikembalikan ke Kemendikbud itu membutuhkan waktu enam bulan untuk penggabungan organisasi, dan itu tidak mudah karena datang dari dua rumpun yang berbeda," kata Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf, Kamis (29/4).

Dede menilai, untuk dapat medukung kerja Mendikbud-Ristek, Nadiem Makarim membutuhkan wakil menteri yang memang bertugas untuk membantu dalam melakukan efisiensi organisasi tersebut.

Baca Juga:

Nadiem Makarim Dilantik Jadi Mendikbudristek, Bahlil Jabat Menteri Investasi

"Saya mengusulkan dari awal Kemendikbud itu butuh wakil menteri yang dimana fungsinya membantu menteri dalam melakukan efesiensi organisasi, karena hal itu sangat penting," ujar Dede.

Politikus Demokrat ini memandang, Nadiem Makarim memiliki beberapa tantangan ke depan dengan peleburan dua kementerian ini. Hal inilah yang harus segera dapat diantisipasi.

Mendikbud Nadiem Makarim (Foto: antaranews)
Mendikbud Nadiem Makarim (Foto: antaranews)

"Semua kawan-kawan kami yang berangkat dari swasta menjadi menteri, faktor kesulitan mereka adalah selalu berurusan dengan birokrasi atau organisasi kementerian tersebut," kata Dede.

Baca Juga:

Nadiem Keluarkan Aturan Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan

Dalam kepimpinannya saat ini, Dede meminta agar Nadiem Makarim dapat belajar dari kesalahan yang terjadi. Salah satunya, bidang budaya dengan keteledoran tidak memasukkan Hasyim Asy'ari dalam kamus sejarah yang mengakibatkan dirinya menjadi juru minta maaf.

"Kalau saya katakan kontrol pada direktorat-direktoratnya mungkin kurang terkoordinasi dengan baik," tutup Dede. (Pon)

Baca Juga:

Nadiem dan Bahlil Dipertahankan Jokowi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA]: Ada Korban Meninggal di Kecelakaan Uji Coba LRT Jabodebek
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ada Korban Meninggal di Kecelakaan Uji Coba LRT Jabodebek

Ada seorang masinis, seorang instruktur/penyelia, seorang dari balai uji sertifikasi, dan semua yang berada di kabin meninggal di kecelakaan uji coba LRT Jabodebek.

Pedagang Pasar Kelompok Pertama Terima Vaksin COVID-19
Indonesia
Pedagang Pasar Kelompok Pertama Terima Vaksin COVID-19

Para pedagang di pasar menjadi kelompok yang pertama divaksinasi COVID-19 pada tahap dua.

Komisi II Telah Pilih 9 Anggota Ombudsman 2021 - 2026
Indonesia
Komisi II Telah Pilih 9 Anggota Ombudsman 2021 - 2026

"Prosesnya kita sepakati dilakukan secara musyawarah mufakat, karena memang sekarang dalam suasana pandemi, agak sulit kita lakukan secara voting karena masih banyak yang datang secara daring,” ujar Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli.

[Hoaks atau Fakta]: Tentara Israel Tembaki Menara Masjid di Palestina
Dunia
[Hoaks atau Fakta]: Tentara Israel Tembaki Menara Masjid di Palestina

Video yang sama telah diunggah oleh kanal YouTube Michael Moore pada 16 Maret 2008, dengan judul video “WINTER SOLDIER: U.S. Marines Fire on Mosques Unprovoked”.

Wagub Prihatin Apartemen Jakarta Dijadikan Tempat Prostitusi
Indonesia
Wagub Prihatin Apartemen Jakarta Dijadikan Tempat Prostitusi

Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengaku sedih dengan kasus bisnis lendir melalui aplikasi yang marak terjadi sekarang-sekarang ini di ibu kota.

Gage Dianggap tak Lagi Relevan, PDIP Minta Pemprov DKI Terapkan ERP
Indonesia
Gage Dianggap tak Lagi Relevan, PDIP Minta Pemprov DKI Terapkan ERP

Dengan begitu, ucap Gembong, sudah semestinya Pemprov DKI harus menerapkan sistem ERP di jalan raya Jakarta.

Kembali Bertambah, Kini Stok Vaksin di Indonesia Nyaris 200 Juta Dosis
Indonesia
Kembali Bertambah, Kini Stok Vaksin di Indonesia Nyaris 200 Juta Dosis

Jutaan dosis vaksin COVID-19 produksi Sinovac kembali tiba di Indonesia.

Pol PP Bubarkan Hajatan Anggota DPR, Gibran: Dipindah ke KUA
Indonesia
Relaksasi PPnBM 100 Persen Diperpanjang, DPR: Signifikan bagi Perekonomian Negara
Indonesia
Relaksasi PPnBM 100 Persen Diperpanjang, DPR: Signifikan bagi Perekonomian Negara

DPR RI mengapresiasi keputusan pemerintah yang kembali memperpanjang kebijakan Pajak Penjualan Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) 100 persen.

DPR Desak Presiden Jokowi Segera Terapkan PSBB
Indonesia
DPR Desak Presiden Jokowi Segera Terapkan PSBB

Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mendesak Presiden Joko Widodo segera memutuskan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) karena kondisi sudah darurat.