Pimpinan Komisi VIII Minta Warga Berani Melapor Jika Bansos Diselewengkan Ilustrasi: Pencairan Bansos PPKM Darurat Kota Bandung. (Dok Pemkot Bandung)

Merahputih.com - Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Ace Hasan Syadzily mendorong agar warga berani melapor jika ada penyelewengan terkait bantuan sosial bansos yang terus disalurkan pemerintah.

“Hal yang penting menurut saya adalah mendorong keberanian warga untuk melaporkan adanya penyelewengan bantuan sosial itu,” kata Ace Hasan di Jakarta, Jumat (30/7).

Baca Juga:

Pergerakan Masyarakat Keluar-Masuk Jabodetabek Anjlok Selama PPKM Darurat

Selain itu, perlu ada sosialisasi kepada warga penerima bansos bahwa uang serta bantuan tersebut merupakan hak mereka.

"Tidak ada potong memotong oleh pihak-pihak yang mengatasnamakan aparat untuk kepentingan apapun," tegas dia.

Politisi partai Golkar itu menyebut bahwa sebenarnya Kementerian Sosial (Kemensos) sudah melakukan kerja sama dengan pihak Kepolisian untuk memastikan bantuan itu tidak disunat.

"Kami juga sudah beberapa kali menyampaikan kepada Kemensos soal perlunya pengawasan bagi penyaluran bansos itu," katanya.

Pencairan Bansos PPKM Darurat Kota Bandung. (Foto: MP/Dok Pemkot Bandung)
Ilustrasi: Pencairan Bansos PPKM Darurat (Foto: MP/Dok Pemkot Bandung)

Menurutnya, yang perlu diperbaiki adalah mekanisme penyalurannya agar bansos dapat langsung diterima warga dibanding proses penyaluran secara kolektif yang rawan penyelewengan. Ia mengatakan masih menemukan praktek penyaluran bantuan sosial tunai (BST) dikumpulkan di kantor sesa atau kelurahan dan tidak diantar langsung ke rumah warga.

“Jika proses penerima bantuan sosial dikumpulkan melalui kantor desa atau dikolektifkan oleh aparat di tingkat bawah, maka potensi ‘pemotongannya’ sangatlah rawan,” ujarnya.

Menanggapi pungli bansos yang ditemukan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini di Kota Tangerang, Banten pada Rabu (28/7) lalu, Ace sangat menyesalkan hal tersebut dan meminta temuan tersebut diusut tuntas.

“Harus diusut dengan tuntas pelaku pemotongan bansos tunai tersebut. Apalagi kalau dana bansos itu dipotong oleh oknum petugas pendamping yang memang ditugaskan oleh Kemensos sendiri,” tegasnya.

Baca Juga:

Jelang Akhir PPKM Level 4, Pemerintah Diminta Gencarkan Jumlah Testing

Sebelumnya, pada Rabu (28/7) Mensos Tri Rismaharini telah meminta masyarakat penerima bansos di antaranya Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako untuk menolak jika dimintai pungutan dalam bentuk apapun.

"Tolong bantu kami untuk mengetahui apakah ada pemotongan atau tidak, kalau gini-gini terus tidak bisa selesai urusannya dan kapan warga mau bisa sejahtera," tandas Risma. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA]: Balap Formula E Jadi Digelar di Halaman Kantor Anies
Lainnya
[HOAKS atau FAKTA]: Balap Formula E Jadi Digelar di Halaman Kantor Anies

Yang menentukan lokasi sirkuit adalah pihak PT Jakpro, FEO, dan IMI.

Jokowi Diyakini Lakukan Reshuffle Demi Bangkitkan Ekonomi
Indonesia
Jokowi Diyakini Lakukan Reshuffle Demi Bangkitkan Ekonomi

Pada saat sama, dia juga berpesan kepada Presiden

Pascaditangkap, Keberadaan Ketum Partai Dakwah dan Dua Koleganya Belum Diketahui
Indonesia
Pascaditangkap, Keberadaan Ketum Partai Dakwah dan Dua Koleganya Belum Diketahui

Mereka bertiga saat ini masih dilakukan pemeriksaan mendalam

BNPT Salurkan Bansos untuk Korban dan Mantan Pelaku Terorisme
Indonesia
BNPT Salurkan Bansos untuk Korban dan Mantan Pelaku Terorisme

Menurut Kepala BNPT, Komjen Rafli Amar penyaluran bansos tersebut merupakan wujud solidaritas dalam meringankan beban ekonomi di tengah musibah pandemi COVID-19.

Ingin Jadi Komisioner KPU-Bawaslu? Begini Cara Daftarnya
Indonesia
Ingin Jadi Komisioner KPU-Bawaslu? Begini Cara Daftarnya

Pendaftaran akan dimulai pada 18 Oktober sampai 15 November 2021.

Surabaya Lakukan Lockdown RT Jika Ada 5 Warga Positif COVID-19
Indonesia
Surabaya Lakukan Lockdown RT Jika Ada 5 Warga Positif COVID-19

Rumah Sakit Lapangan Indrapura (RSLI) Kota Surabaya, Jawa Timur, mengonfirmasi klaster keluarga kembali mendominasi pasien COVID-19 yang dirawat dan menjalani isolasi di rumah sakit itu.

PT KAI Daop 1 Tertibkan Kawasan Pasar Gaplok
Indonesia
PT KAI Daop 1 Tertibkan Kawasan Pasar Gaplok

PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) Daop 1 Jakarta melakukan penertiban warga di sekitar jalur rel Pasar Gaplok, kawasan Pasar Senen, Jakarta Pusat.

DKI Bersiap Hadapi Lonjakan Kasus COVID-19 Dari Klaster Mudik
Indonesia
DKI Bersiap Hadapi Lonjakan Kasus COVID-19 Dari Klaster Mudik

Presiden Joko Widodo telah memerintahkan jajarannya untuk memperkuat penerapan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro.

DPR Sebut Kebijakan Pemerintah Soal BBM Tidak Jelas
Indonesia
DPR Sebut Kebijakan Pemerintah Soal BBM Tidak Jelas

Kebijakan pemerintah tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual bahan bakar minyak (BBM) sebagaimana disebutkan Perpres nomor 117 tahun 2021 dianggap tidak jelas.

Tetap di Rumah Disisa PPKM Darurat
Indonesia
Tetap di Rumah Disisa PPKM Darurat

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menerbitkan Keputusan Gubernur Nomor 925 tahun 2021 soal PPKM level empat pada 21-25 Juli 2021.