Pimpinan Komisi III Tegaskan Tak Ada Alasan Lagi untuk Sidang Online Kasus Rizieq Kendaraan tahanan yang membawa Rizieq Shihab tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jumat pagi (26/3/2021). ANTARA/Yogi Rachman

Merahputih.com - Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menyarankan persidangan dengan terdakwa Rizieq Shihab kembali digelar secara virtual atau daring.

Hal itu disarankan setelah massa pendukung Rizieq membuat kericuhan di luar gedung Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Baca Juga

Rizieq Shihab Tak Larang Pendukung Geruduk Sidang di PN Jaktim

"Ternyata memang berakhir rusuh, sehingga saya rasa tidak ada lagi alasan untuk menggelar sidang secara offline," kata Sahroni, Jumat (26/3).

Suasana gedung Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang digunakan sebagai tempat persidangan terdakwa Rizieq Shihab atas kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan, Jumat (19/3/2021). ANTARA/Yogi Rachman
Suasana gedung Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang digunakan sebagai tempat persidangan terdakwa Rizieq Shihab atas kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan, Jumat (19/3/2021). ANTARA/Yogi Rachman

Sidang kasus Rizieq sempat digelar secara virtual untuk menghindari kerumunan di masa pandemi. Namun, kubu Rizieq protes dan majelis hakim akhirnya mengabulkan keinginan Rizieq dan kuasa hukum agar sidang secara tatap muka. Artinya Rizieq hadir langsung di ruang pengadilan.

Polisi mengamankan sejumlah simpatisan Rizieq karena dinilai memprovokasi.

Baca Juga

Sidang Tatap Muka, Rizieq cs Diminta Tak Ganggu dan Menyusahkan Warga

Beberapa orang memaksa masuk gedung pengadilan hingga berujung perdebatan dengan polisi, kerumunan pun tak bisa dihindari. "Keputusan awal untuk mengadakan sidang secara online sudah pasti mempertimbangkan hal-hal seperti ini. Dan nyatanya kejadian," kata Ahmad Sahroni. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Lima Destinasi Wisata di Yogyakarta Dibuka Kembali, Ini Syarat Masuknya
Indonesia
Lima Destinasi Wisata di Yogyakarta Dibuka Kembali, Ini Syarat Masuknya

Penentuan uji coba pembukaan destinasi wisata tersebut mengacu pada Surat Edaran (SE) Kemenparekraf yang diterima pada Sabtu (11/9).

Mantan Menteri Lingkungan Hidup Nabiel Makarim Meninggal Dunia
Indonesia
Mantan Menteri Lingkungan Hidup Nabiel Makarim Meninggal Dunia

Mantan Menteri Lingkungan Hidup, Nabiel Makarim meninggal dunia pada Jumat (22/10) pukul 13.20 WIB di kediamannya. Ia wafat di usia 75 tahun.

Wagub Jateng Putuskan Maju Bertarung di Pemilihan Ketum PPP
Indonesia
Wagub Jateng Putuskan Maju Bertarung di Pemilihan Ketum PPP

Muktamar IX PPP mendatang merupakan momentum untuk mempertegas PPP sebagai partai Islam dan membangun PPP sebagai rumah besar bagi umat Islam.

Dituduh Genosida Pada Uighur, Tiongkok Jatuhkan Sanksi Pada Pejabat Era Trump
Dunia
Dituduh Genosida Pada Uighur, Tiongkok Jatuhkan Sanksi Pada Pejabat Era Trump

Pompeo dan yang lain dinilai telah merencanakan, mempromosikan dan melaksanakan serangkaian langkah gila, dengan mencampuri urusan dalam negeri China.

Pemkot Bandung Segera Lelang Proyek Kolam Retensi
Indonesia
Pemkot Bandung Segera Lelang Proyek Kolam Retensi

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung segera melakukan proses lelang proyek kolam retensi di Jalan Bima, Kota Bandung. Proyek tersebut ditargetkan tuntas di awal triwulan keempat 2021.

DPR Wacanakan Normalisasi Pilkada 2022 dan 2023
Indonesia
DPR Wacanakan Normalisasi Pilkada 2022 dan 2023

Hampir seluruh fraksi di DPR menginginkan agar pelaksanaan pilkada tetap berjalan lima tahun sekali sesuai masa periode kepala daerah.

Cerita Karyawan Non-Esensial di Tangerang Dipaksa Masuk saat PPKM Darurat
Indonesia
Cerita Karyawan Non-Esensial di Tangerang Dipaksa Masuk saat PPKM Darurat

Masih ada perusahaan non-esensial yang memaksa karyawan mereka untuk masuk meski sudah diberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Uang Rp 3 Miliar untuk Hotma Sitompul dari Vendor Bansos Disebut Atas Perintah Juliarii
Indonesia
Uang Rp 3 Miliar untuk Hotma Sitompul dari Vendor Bansos Disebut Atas Perintah Juliarii

Uang Rp 3 miliar itu untuk membayar jasa Hotma sebagai advokat

Jasa Marga Kawal Uji Coba Pengangkutan Rel Kereta Cepat di Jalan Tol
Indonesia
Jasa Marga Kawal Uji Coba Pengangkutan Rel Kereta Cepat di Jalan Tol

Proses uji coba kendaraan pengangkut rel kereta cepat yang tidak diisi muatan ini merupakan tahapan awal dalam rangka pengajuan perizinan uji coba kendaraan pengangkut rel sepanjang 50 meter dengan muatan.

Kantor KAMI Diteror Petasan
Indonesia
Kantor KAMI Diteror Petasan

Namun, ia belum bisa merinci soal peristiwa tersebut. Tetapi dipastikan ledakan itu akibat petasan.