Pimpinan Komisi III Setuju Koruptor Dihukum Mati, Asal... Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. ANTARA/HO-Dokumentasi Pribadi.

Merahputih.com - Upaya pemberantasan korupsi terus dilakukan oleh para penegak hukum di Indonesia. Namun demikian, korupsi tetap saja terjadi. Penangkapan terkait kejahatan itu tak pernah ada habisnya. Akibatnya, muncul wacana agar koruptor dihukum mati.

Wacana tersebut disetujui Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni. Namun, ia menggarisbawahi bahwa hukuman mati haruslah sesuai mekanisme. Misalnya, jika tindakan yang dilakukan memiliki unsur tindak pidana korupsi (tipikor) berat dengan mengakibatkan kerugian negara besar.

Baca Juga:

Wacanakan Hukum Mati Koruptor, Jaksa Agung Dinilai Alihkan Isu Ganda Riwayat Pendidikan

"Tidak semua korupsi harus berujung hukuman mati," kata Sahroni dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (25/11).

Hal ini disampaikan Sahroni pada acara webinar nasional Pusat Kajian Kejaksaan (Puji Jaksa) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) Daerah Jawa Tengah.

Sahroni menilai apabila kasusnya parah dan kerugian negara sangat besar, maka tentu saja opsi hukuman mati bisa dipertimbangkan sehingga perlu disesuaikan dengan kasusnya.

Baca Juga:

Kasus Baku Hantam Anggota Pemuda Pancasila dan Debt Collector Berakhir Damai

Dia menyoroti terkait efektivitas hukuman mati untuk memberikan efek jera pelaku sehingga perlu dilihat apakah hukuman mati benar-benar bisa menghentikan praktik korupsi di Indonesia.

"Hal yang penting juga adalah efektif atau tidaknya hukuman mati untuk menimbulkan efek jera para pelaku. Karena meskipun ada aturannya, ternyata hingga saat ini pasal mengenai hukuman mati tidak pernah benar-benar dijatuhkan," katanya.

Baca Juga:

Jaksa Agung Kaji Penerapan Hukuman Mati untuk Koruptor, Firli: Perlu Didukung

Sahroni menilai selain hukuman mati bagi terpidana korupsi, hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana mengembalikan aset negara melalui aturan pencucian uang.

Selain pelakunya ditindak, perlu memastikan bahwa aset negara bisa dikembalikan.Caranya dengan penerapan aturan pencucian uang yang tegas dan efektif sehingga kerugian negara bisa diminimalkan. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
DPRD Minta Pekerjaan Jalan Kadipaten-Jatibarang Segera Dituntaskan
Indonesia
DPRD Minta Pekerjaan Jalan Kadipaten-Jatibarang Segera Dituntaskan

Kemacetan lalu lintas kerap melanda perempatan Kadipaten menuju Bandara Kertjati, Majalengka, Jawa Barat.

Ini Kunci Sukses Vaksinasi Versi Epidemolog Matematika ITB
Indonesia
Ini Kunci Sukses Vaksinasi Versi Epidemolog Matematika ITB

Saat ini, jumlah vaksin yang tersedia sangat terbatas. Sebagai contoh Jawa Barat yang jatahnya baru 97 ribuan vaksin COVID-19. Sedangkan kebutuhan vaksin Jawa Barat sekitar 33,5 juta.

Rumah Sakit Daerah di Banten Dapat Pasokan Gas Oksigen Gratis Selama 2 Bulan
Indonesia
Rumah Sakit Daerah di Banten Dapat Pasokan Gas Oksigen Gratis Selama 2 Bulan

"Sekarang ini banyak pasien COVID-19 yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit milik pemerintah dan banyak membutuhkan oksigen," kata M. Yusuf.

Alasan KPK Kukuh Tutup Rapat Nama 75 Pegawai Tak Lolos TWK
Indonesia
Alasan KPK Kukuh Tutup Rapat Nama 75 Pegawai Tak Lolos TWK

Diketahui, Firli Bahuri resmi melantik 1.271 pegawai KPK menjadi ASN di Gedung KPK, Selasa (1/6)

Waspada, Dua Wilayah Jakarta Berpotensi Hujan Disertai Kilat dan Angin Kencang
Indonesia
Waspada, Dua Wilayah Jakarta Berpotensi Hujan Disertai Kilat dan Angin Kencang

BMKG memprakirakan, cuaca di semua wilayah Jakarta cerah berawan pada Senin (1/3) sejak pagi.

Kisah Putri Keraton Yogyakarta saat Divaksin COVID-19 dari Mual hingga Hampir Pingsan
Indonesia
Kisah Putri Keraton Yogyakarta saat Divaksin COVID-19 dari Mual hingga Hampir Pingsan

"Ternyata tidak sakit. Cuma saya mulasnya sejak pagi, (karena) takut," kata Mangkubumi

Pilih Calon Hakim Agung, DPR Klaim Transparan dan Bebas Kepentingan Politik
Indonesia
Pilih Calon Hakim Agung, DPR Klaim Transparan dan Bebas Kepentingan Politik

Komisi Yudisial sudah melakukan seleksi calon Hakim Agung sejak Februari sampai dengan Agustus 2021

Kenang Sang Legenda, Erick Thohir Teringat Pertemuan Pemungkas dengan Verawaty Fajrin
Indonesia
Survei Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Gubernur Sumsel Capai 72,5 Persen
Indonesia
Survei Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Gubernur Sumsel Capai 72,5 Persen

Lembaga Survei Konsepindo Research and Consulting mencatat, kepuasan publik terhadap kinerja Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mencapai 72,5 persen.

Hari Ini 100 Ulama dari Jatim Divaksin AstraZeneca
Indonesia
Hari Ini 100 Ulama dari Jatim Divaksin AstraZeneca

Langkah itu ditempuh sebab PWNU Jatim mengeluarkan fatwa halal untuk vaksin AstraZeneca.