Pimpinan Komisi III Dukung Perluasan Pembatasan Orang Asing Masuk Indonesia Ilustrasi (Foto: Mp/Rizki Fitrianto)

Merahputih.com - Kebijakan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memperluas pembatasan terhadap orang asing yang diperbolehkan masuk ke wilayah Indonesia mendapat dukungan dari Komisi III DPR.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Permenkumham Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pembatasan Orang Asing Masuk ke Wilayah Indonesia Dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Baca Juga:

Kritik Kebijakan BBM Hingga Tenaga Kerja Asing, Gerindra: Jokowi Tidak Berpihak Pada Rakyat

"Memang sudah saatnya ada kebijakan seperti yang dikeluarkan Kemenkumham, karena beberapa kasus di Indonesia diakibatkan longgarnya pengawasan terhadap WNA yang masuk. Saya apresiasi kebijakan Menkumham yang mengedepankan keselamatan dan keamanan kita semua," ujar Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni dalam keterangannya, Kamis (22/7).

Dia berharap, kebijakan itu bisa ditegakkan dengan adil dan tidak pandang bulu. Dia juga meminta agar aturannya dibuat jelas dan disosialisasikan dengan baik sehingga tidak menyebabkan kebingungan di kalangan industri dan juga masyarakat.

Sebelumnya, Menkumham Yasonna Laoly mengeluarkan Permenkumham Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pembatasan Orang Asing Masuk ke Wilayah Indonesia Dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Aturan tersebut resmi memperluas pembatasan terhadap orang asing yang diperbolehkan masuk ke wilayah Indonesia.

Ilustrasi: Warga India tiba di Indonesia. (Foto: Antara)

Dalam peraturan yang resmi berlaku sejak 21 Juli 2021 ini, pekerja asing yang sebelumnya datang ke Indonesia sebagai bagian dari proyek strategis nasional tak lagi bisa masuk ke Tanah Air.

"Dalam Permenkumham Nomor 27 Tahun 2021, orang asing yang boleh memasuki wilayah Indonesia hanya pemegang Visa Diplomatik dan Visa Dinas, pemegang Izin Tinggal Diplomatik dan Izin Tinggal Dinas, pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap, orang asing dengan tujuan kesehatan dan kemanusiaan, serta awak alat angkut yang datang dengan alat angkut-nya," papar Yasonna dalam keterangannya, Rabu (21/7).

Karena itu menurut dia, tenaga kerja asing yang sebelumnya datang sebagai bagian dari proyek strategis nasional atau dengan alasan penyatuan keluarga, saat ini tidak bisa lagi masuk ke Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut.

Baca Juga:

Tingkat Penurunan Kemiskinan Rendah, Gerindra: Karena Diisi Tenaga Kerja Asing

Yasonna menegaskan bahwa perluasan pembatasan orang asing yang masuk ke Indonesia itu dilakukan dalam rangka menekan penyebaran COVID-19. Permenkumham ini sekaligus menggantikan Permenkumham Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Visa dan Izin Tinggal Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru.

Di sisi lain, Yasonna juga menyebutkan, orang asing yang tergolong pengecualian dalam Permenkumham tersebut, juga membutuhkan rekomendasi kementerian/lembaga terkait untuk bisa masuk ke Indonesia. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemprov DKI Klaim Sudah Mulai Kerjakan Program Antisipasi Banjir
Indonesia
Pemprov DKI Klaim Sudah Mulai Kerjakan Program Antisipasi Banjir

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menghimbau pemerintah daerah setempat yang rawan terhadap bencana banjir untuk mewaspadai, mengantisipasi dan melakukan aksi mitigasi lebih awal untuk menghindari dan mengurangi risiko bencana.

Segera Dilantik, Mantu Presiden Tidak Punya Target 100 Hari
Indonesia
Segera Dilantik, Mantu Presiden Tidak Punya Target 100 Hari

Melihat permasalahan di Kota Medan, jelas Bobby, tentunya banyak sekali pekerjaan rumah yang harus diselesaikan sesuai janjinya selama masa kampanye.

Begini Produksi dan Produk Kilang Minyak Balongan Yang Meledak
Indonesia
Begini Produksi dan Produk Kilang Minyak Balongan Yang Meledak

Dari situs Pertamina, Kilang Balongan mulai beroperasi sejak tahun 1994 dengan wilayah operasi di Balongan, Mundu dan Salam Darma.

Ini Ganjaran Pemudik yang Nekat Gunakan Dokumen Palsu Lewati Pos Penyekatan
Indonesia
Ini Ganjaran Pemudik yang Nekat Gunakan Dokumen Palsu Lewati Pos Penyekatan

Istiono menyampaikan, tujuan utama Operasi Ketupat adalah mencegah penyebaran COVID-19

Sekolah Harus Kerja Sama dengan Puskesmas Sebelum Belajar Tatap Muka
Indonesia
Sekolah Harus Kerja Sama dengan Puskesmas Sebelum Belajar Tatap Muka

Sekolah-sekolah yang akan membuka belajar tatap muka mulai Januari 2021 perlu bekerja sama dengan puskesmas.

Pandemi COVID-19 Momentum Menguatkan Kemandirian Ekonomi
Indonesia
Pandemi COVID-19 Momentum Menguatkan Kemandirian Ekonomi

Penguatan UMKM dari desa melalui digitalisasi dan ekonomi inklusif yang berpihak pada rakyat banyak sebagai kunci menguatkan kemandirian ekonomi.

Penyebab Anton Medan Meninggal Dunia
Indonesia
Penyebab Anton Medan Meninggal Dunia

Ramdhan Effendi, atau yang biasa disapa Anton Medan meninggal dunia pada Senin (15/3). Mantan perampok dan bandar judi ini wafat di usia 63 tahun.

Marak Begal Sepeda, Wagub Minta Warga Galakkan Kembali Siskamling
Indonesia
Marak Begal Sepeda, Wagub Minta Warga Galakkan Kembali Siskamling

Pemprov DKI Jakarta mengklaim sudah berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya dalam menjaga keamanan antisipasi maraknya begal sepeda di wilayah ibu kota.

Sanksi Pidana Warga Langgar Prokes, Anies: Kita Harap Tak Timbulkan Kepanikan
Indonesia
Sanksi Pidana Warga Langgar Prokes, Anies: Kita Harap Tak Timbulkan Kepanikan

Pemprov DKI Jakarta mengajukan revisi draf Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 atau COVID-19.

PPKM Level 4 Diperpanjang, DKI Jakarta Fokus Vaksinasi Remaja
Indonesia
PPKM Level 4 Diperpanjang, DKI Jakarta Fokus Vaksinasi Remaja

"Mudah-mudahan sampai tanggal 9 terjadi penurunan lagi yang signifikan," ucap Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta itu.