Pimpinan DPRD Tak Setuju DKI Tarik Rem Darurat, Pajak Drop Wakil Ketua DPRD DKI Fraksi PAN Zita Anjani. (Foto: MP/Asropih)

MerahPutih.com - DPRD DKI Jakarta menganggap keputusan tarik rem darurat atau kembali ke pengetatan kegiatan masyarakat bukan solusi untuk menekan laju penyebaran kasus COVID-19.

Wakil Ketua DPRD DKI Fraksi PAN Zita Anjani mengatakan, pada prinsipnya pelayanan kesehatan dan ekonomi harus berjalan beriringan. Jangan sampai ada yang dikorbankan satu dari dua itu. Dengan begitu, dirinya tak setuju dengan rem darurat yang saat ini ramai diperbincangkan.

Pasalnya berkaca pada tahun lalu, ketika Pemprov DKI menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat, banyak sektor yang berimbas pada lemahnya ekonomi warga dan Jakarta.

Baca Juga:

Dear Pak Anies, Segera Tarik Rem Darurat

"Kenapa? Karena satu-satunya pendapatan DKI itu dari pajak. Jadi kalau ini direm lagi, kita gak punya uang untuk mendanai kesehatan kita," ungkap Zita di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (16/6).

Menurutnya, bila Jakarta memberlakukan lagi rem darurat dipastikan banyak usaha masyarakat yang gulung tikar. Seperti PSBB ketat lalu banyak UMK yang tumbang, UMKM ditutup.

"Ini kalau terlalu kencang, remnya terlalu kenceng ya nanti akibatnya pajak kita drop," ungkapnya.

Warga berjalan di Jalan Kali Besar Timur yang ditutup untuk kendaraan di kawasan Kota Tua, Jakarta, Selasa (12/1), selama PPKM. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc.
Warga berjalan di Jalan Kali Besar Timur yang ditutup untuk kendaraan di kawasan Kota Tua, Jakarta, Selasa (12/1), selama PPKM. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc.

Kalau pajak DKI mengalami penurunan tajam, lanjut dia, Pemerintah DKI tidak bisa melakukan pembiayaan untuk kesehatan. Jadi menurutnya, harus buat aturan yang tepat dan berdampingan.

"Karena tadi pencapaian PAD kita saja, kalau saya gak salah masih diangka 25 persen. Sangat rendah," tuturnya.

Baca Juga:

Kasus COVID-19 Melonjak Tajam, Anies Tarik Rem Darurat?

Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta mendesak Gubernur Anies Baswedan untuk segera menarik rem darurat. Langkah ini perlu dilakukan guna memutus laju infeksi COVID-19 yang semakin tidak terkendali.

Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anthony Winza mengatakan, rem darurat kebijakan yang harus diambil DKI sekarang ini jangan sampai terlambat melindungi warga. Sebab keselamatan masyarakat merupakan prioritas pemerintah.

"Segera tarik rem darurat. Laksanakan PSBB ketat agar lonjakan kasus COVID-19 bisa diredam, jangan sampai menyesal belakangan," ujar Anthony di Jakarta, Rabu (16/6). (Asp)

Baca Juga:

Pengendalian COVID-19 DKI Dapat Nilai E, PSI Minta Anies Tarik Rem Darurat

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Semarang Dikepung Banjir, Bandara dan Stasiun Kena Imbas
Indonesia
Semarang Dikepung Banjir, Bandara dan Stasiun Kena Imbas

Rute perjalanan diubah melewati wilayah Yogyakarta- Solo karena Stasiun Semarang Tawang, Semarang Poncol dan beberapa titik di Jalur KA lintas utara sebagian terendam air dan tidak bisa dilewati KA.

IMF Bikin Aturan Anyar Ketentuan Pengajuan Utang
Dunia
IMF Bikin Aturan Anyar Ketentuan Pengajuan Utang

Metode penilaian saat ini, memberikan banyak indikator area bahaya potensial bagi negara tetapi meninggalkan banyak keleluasaan bagi staf IMF untuk menilai.

Kemenkeu Sita Rp8,9 Miliar dari Kasus Pencucian Uang Perpajakan di 2020
Indonesia
Kemenkeu Sita Rp8,9 Miliar dari Kasus Pencucian Uang Perpajakan di 2020

Indonesia menjadi satu-satunya negara anggota G20 yang belum masuk ke dalam Financial Action Task Force (FATF).

Pergerakan Perjalanan ke Kantor Menurun Saat PPKM Darurat
Indonesia
Pergerakan Perjalanan ke Kantor Menurun Saat PPKM Darurat

Dalam pelaksanaan PPKM darurat, target utamanya adalah menekan laju penularan COVID-19

[Hoaks atau Fakta]: Prabowo Disebut Terlibat Dalam Dugaan Suap Benur
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Prabowo Disebut Terlibat Dalam Dugaan Suap Benur

Tidak ada sumber yang kredibel terkait pemberitaan Menhan Prabowo Subianto ditangkap KPK. Hanya namanya dicatutkan dalam berita acara pemeriksaan sidang tersebut.

5 Pasar Tradisional di DIY Ditutup Sementara Selama PPKM Darurat
Indonesia
5 Pasar Tradisional di DIY Ditutup Sementara Selama PPKM Darurat

"Pasar Beringharjo Barat dan Pusat Bisnis Beringharjo sudah ditutup sementara sejak PPKM darurat resmi diberlakukan pada 3 Juli,"tegas Yuli di Yogyakarta, Jumat (9/8).

Peringati Sumpah Pemuda, Menpora Ajak Penerus Bangsa Berpikir Kreatif
Indonesia
Peringati Sumpah Pemuda, Menpora Ajak Penerus Bangsa Berpikir Kreatif

Pandemi ini memberikan dampak yang luas bagi seluruh sendi kehidupan di masyarakat, termasuk anak muda di Indonesia.

72 Persen Pasien COVID-19 Klaster Secapa AD Sudah Negatif
Indonesia
72 Persen Pasien COVID-19 Klaster Secapa AD Sudah Negatif

Dari 363 pasien tadi, kesemuanya menjalani isolasi mandiri di Secapa AD

[Hoaks atau Fakta]: Sertifikat Harus Disimpan Untuk Antisipasi Efek Vaksin
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Sertifikat Harus Disimpan Untuk Antisipasi Efek Vaksin

Data penerima vaksin yang telah terverifikasi, jadwal vaksinasi hingga jenis vaksin yang diberikan terdata pada aplikasi Pcare yang dapat diakses melalui browser maupun menggunakan aplikasi.

Tempo.co dan Tirto.id Laporkan Peretasan Situs Web ke Polda Metro Jaya
Indonesia
Tempo.co dan Tirto.id Laporkan Peretasan Situs Web ke Polda Metro Jaya

Pada saat melaporkan, kedua media ini didampingi oleh LBH Pers, YLBHI, dan SAFEnet.