Pimpinan DPRD Tak Setuju DKI Tarik Rem Darurat, Pajak Drop Wakil Ketua DPRD DKI Fraksi PAN Zita Anjani. (Foto: MP/Asropih)

MerahPutih.com - DPRD DKI Jakarta menganggap keputusan tarik rem darurat atau kembali ke pengetatan kegiatan masyarakat bukan solusi untuk menekan laju penyebaran kasus COVID-19.

Wakil Ketua DPRD DKI Fraksi PAN Zita Anjani mengatakan, pada prinsipnya pelayanan kesehatan dan ekonomi harus berjalan beriringan. Jangan sampai ada yang dikorbankan satu dari dua itu. Dengan begitu, dirinya tak setuju dengan rem darurat yang saat ini ramai diperbincangkan.

Pasalnya berkaca pada tahun lalu, ketika Pemprov DKI menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat, banyak sektor yang berimbas pada lemahnya ekonomi warga dan Jakarta.

Baca Juga:

Dear Pak Anies, Segera Tarik Rem Darurat

"Kenapa? Karena satu-satunya pendapatan DKI itu dari pajak. Jadi kalau ini direm lagi, kita gak punya uang untuk mendanai kesehatan kita," ungkap Zita di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (16/6).

Menurutnya, bila Jakarta memberlakukan lagi rem darurat dipastikan banyak usaha masyarakat yang gulung tikar. Seperti PSBB ketat lalu banyak UMK yang tumbang, UMKM ditutup.

"Ini kalau terlalu kencang, remnya terlalu kenceng ya nanti akibatnya pajak kita drop," ungkapnya.

Warga berjalan di Jalan Kali Besar Timur yang ditutup untuk kendaraan di kawasan Kota Tua, Jakarta, Selasa (12/1), selama PPKM. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc.
Warga berjalan di Jalan Kali Besar Timur yang ditutup untuk kendaraan di kawasan Kota Tua, Jakarta, Selasa (12/1), selama PPKM. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc.

Kalau pajak DKI mengalami penurunan tajam, lanjut dia, Pemerintah DKI tidak bisa melakukan pembiayaan untuk kesehatan. Jadi menurutnya, harus buat aturan yang tepat dan berdampingan.

"Karena tadi pencapaian PAD kita saja, kalau saya gak salah masih diangka 25 persen. Sangat rendah," tuturnya.

Baca Juga:

Kasus COVID-19 Melonjak Tajam, Anies Tarik Rem Darurat?

Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta mendesak Gubernur Anies Baswedan untuk segera menarik rem darurat. Langkah ini perlu dilakukan guna memutus laju infeksi COVID-19 yang semakin tidak terkendali.

Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anthony Winza mengatakan, rem darurat kebijakan yang harus diambil DKI sekarang ini jangan sampai terlambat melindungi warga. Sebab keselamatan masyarakat merupakan prioritas pemerintah.

"Segera tarik rem darurat. Laksanakan PSBB ketat agar lonjakan kasus COVID-19 bisa diredam, jangan sampai menyesal belakangan," ujar Anthony di Jakarta, Rabu (16/6). (Asp)

Baca Juga:

Pengendalian COVID-19 DKI Dapat Nilai E, PSI Minta Anies Tarik Rem Darurat

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ketua DPC Solo: Kader PDIP Yang Disebut Celeng Untuk Tidak Putus Asa
Indonesia
Ketua DPC Solo: Kader PDIP Yang Disebut Celeng Untuk Tidak Putus Asa

Rudy mengemukakan, konotasi istilah celeng tidak semua negatif. Ia mengingat pesan orang tua yang menyebut jika jalan jangan seperti celeng lurus.

Demokrat Sebut PPN Sembako dan Pendidikan Kebijakan Kejam
Indonesia
Demokrat Sebut PPN Sembako dan Pendidikan Kebijakan Kejam

Pemerintah berencana mengerek pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen dari sebelumnya 10 persen. Salah satunya skema PPN yang bakal diterapkan terhadap sembilan bahan pokok.

Kerja Sama PDAM Jaya dengan Aetra-Palyja Tidak Akan Diperpanjang
Indonesia
Kerja Sama PDAM Jaya dengan Aetra-Palyja Tidak Akan Diperpanjang

Pemprov DKI Jakarta menerbitkan aturan baru mengenai pencabutan Keputusan Gubernur Nomor 891 Tahun 2020 tentang Persetujuan Adendum Perjanjian Kerja Sama Antara PDAM dengan Aetra.

Wisatawan Diimbau Tidak Berenang di Pantai Selatan
Indonesia
Wisatawan Diimbau Tidak Berenang di Pantai Selatan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak Provinsi Banten mengimbau wisatawan yang mengisi liburan akhir pekan tidak berenang di pantai selatan guna menghindari kecelakaan laut.

[HOAKS atau FAKTA]: Standar Baru WHO Masukan Usia 65 Tahun Sebagai Pemuda
Lainnya
[HOAKS atau FAKTA]: Standar Baru WHO Masukan Usia 65 Tahun Sebagai Pemuda

Informasi mengenai kriteria usia terbaru dari WHO yang mengklaim pemuda adalah individu dengan usia 18-65 tahun adalah salah.

Pakai Kawasaki W175, Jokowi Rasakan 17 Tikungan Sulit Sirkuit Mandalika
Indonesia
Pakai Kawasaki W175, Jokowi Rasakan 17 Tikungan Sulit Sirkuit Mandalika

Motor modifikasi Katros Garage tersebut bertuliskan RI 1, serta ada tulisan nama Jokowi di bagian tangki.

Jakarta Minta Rusun Kosong Milik Swasta Dijadikan Program DP 0 Rupiah
Indonesia
Jakarta Minta Rusun Kosong Milik Swasta Dijadikan Program DP 0 Rupiah

"Kalau misalnya memenuhi kualifikasi hunian terjangkau, bisa kita kerjasamakan program DP nol," ujar Sarjoko.

Komisi X Dukung Pemerintah Siapkan Rencana Sekolah Tatap Muka
Indonesia
Komisi X Dukung Pemerintah Siapkan Rencana Sekolah Tatap Muka

Komisi X DPR mendorong pemerintah segera merealisasikan rencana sekolah tatap muka agar anak didik bisa merasakan suasana sekolah kembali

Usulan RS COVID-19 Khusus Pejabat Dinilai Lukai Hati Rakyat
Indonesia
Usulan RS COVID-19 Khusus Pejabat Dinilai Lukai Hati Rakyat

"Kami menolak keras permintaan atau gagasan tersebut. Ini suara yang sangat melukai hati rakyat pada saat ratusan ribu penduduk Indonesia terpapar virus corona. Banyak di antara mereka yang tidak bisa mendapatkan penanganan layak di rumah sakit lantaran jumlah pasien COVID-19 meningkat tajam," ujar Charles

Ini Lokasi Vaksinasi Keliling Jakarta, Jumat (6/8)
Indonesia
Ini Lokasi Vaksinasi Keliling Jakarta, Jumat (6/8)

Capaian vaksinasi untuk anak usia 12-17 tahun, untuk dosis 1 telah dilakukan sebanyak 76,4 persen dan untuk dosis 2 sebanyak 5,4 persen.