Pimpinan DPRD Minta Anies Sempurnakan Web SIKM Petugas memeriksa kendaraan di gerbang tol Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (27/5/2020). (ANTARA FOTO/FAUZAN)

MerahPutih.com - Wakil ketua DPRD DKI Zita Anjani meminta kepada Pemprov untuk memaksimalkan pendaftaran perizinan surat izin keluar masuk (SIKM) ke ibu kota. Menurut dia, akan ada lonjakan pemudik yang balik ke Jakarta usai Idulfitri.

"Pemprov harus siap, setelah Lebaran akan terjadi lonjakan yang besar, sempurnakan sistem perizinan SIKM di website-nya," kata Zita kepada Merahputih.com, Kamis (28/5). Adapun pembuatan SIKM itu melalui website corona.jakarta.go.id.

Baca Juga:

Siswa dalam Bahaya, Pemerintah Diingatkan Tak Jalan Sendiri Buka Tahun Ajaran Baru

Dengan begitu, Zita mengingatkan, Pemda DKI agar menyempurnakan situs pembuat SIKM agar tak bermasalah. Beberapa waktu lalu, situs pembuat SIKM corona.jakarta.go.id tak bisa diakses.

"Jangan sampai akses sulit atau eror, akhirnya tidak bisa ke Jakarta karena kesalahan sistem," tuturnya.

Tangkapan layar pembuatan SIKM . (Foto: MP/corona.jakarta.go.id)
Tangkapan layar pembuatan SIKM. (Foto: MP/corona.jakarta.go.id)

Menurutnya, Gubernur Anies bisa melaksakan kebijakan itu dengan baik. Hal itu kata dia semata-mata untuk kebaikan bersama guna memutus mata rantai penyebaran virus corona.

"Pak Anies dan timnya pasti bisa lewati ini, niat baik harus di barengi dengan kerja yang bagus," ungkap dia.

Baca Juga:

Jelang Pemberlakuan New Normal, Ini Aturan Main Baru di KRL

Putri Ketum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) ini pun meminta pada Pemprov DKI untuk menerjukan Satpol PP di check point sehingga pelaksanaan PSBB berjalan maksimal.

"Pengawasan di lapangan juga perlu peran Satpol PP dioptimalkan. Kita tahu polisi dan TNI diturunkan pemerintah pusat, kalau Satpol PP kita mampu, TNI dan Polisi bisa bekerja lebih ringan," tutupnya. (Asp)

Baca Juga:

Ini Tiga "Bahaya" jika Pilkada Serentak Tetap Diadakan Desember 2020

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bamsoet Merasa Tak Ada yang Dirugikan Gegara 'Prank' Motor Listrik Jokowi
Indonesia
Bamsoet Merasa Tak Ada yang Dirugikan Gegara 'Prank' Motor Listrik Jokowi

M Nuh merupakan seorang lelaki yang memenangkan lelang motor listrik bertanda tangan Presiden Jokowi

Dua Cawagub DKI Serahkan Dokumen Syarat Administrasi ke Anies
Indonesia
Dua Cawagub DKI Serahkan Dokumen Syarat Administrasi ke Anies

"Tadi udah iya (menyerahkan dokumen syarat menjadi cawagub DKI). Udah semua dikirim," kata Riza

Tak Patuhi Larangan Pemkot Solo, Orang Tua Tetap Nekat Ajak Anaknya ke Pasar
Indonesia
Tak Patuhi Larangan Pemkot Solo, Orang Tua Tetap Nekat Ajak Anaknya ke Pasar

"Saya sarankan Pemkot Solo agar melakukan sosialisasi dulu pada masyarakat sebelum memberlakukan Perwali di lapangan," tutup dia.

Jelang Vonis Novel, Hakim Diminta tak Terpengaruh Logika Sesat Jaksa
Indonesia
Jelang Vonis Novel, Hakim Diminta tak Terpengaruh Logika Sesat Jaksa

Menurut Petrus, tuntutan setahun sangat jauh dari dari fakta-fakta yang sudah terverifikasi dan tervalidasi dalam persidangan diabaikan oleh JPU sendiri.

 Kembali Ingatkan Warga Jangan Mudik, Jubir Corona: Lindungi Orang Tua di Kampung
Indonesia
Kembali Ingatkan Warga Jangan Mudik, Jubir Corona: Lindungi Orang Tua di Kampung

Yurianto menjelaskan sumber penularan dari orang tanpa gejala (OTG) susah untuk dideteksi dan ditandai, sehingga bisa membuat kasus positif COVID-19 terus bertambah.

Stafus Milenal Jokowi Adakan Rapid Test di Ponpes As Shidiqiyah
Indonesia
Stafus Milenal Jokowi Adakan Rapid Test di Ponpes As Shidiqiyah

Dalam kegiatan yang berlangsung sekitar 6 jam tersebut, petugas kesehatan menguji cepat 200 orang dewan asatidz dan 300 orang santri dan santriwati yang baru masuk pondok usai libur panjang.

KPK Garap Tersangka Suap Batu Bara Bos Borneo Lumbung Energy & Metal
Indonesia
KPK Garap Tersangka Suap Batu Bara Bos Borneo Lumbung Energy & Metal

KPK juga telah memeriksa mantan Menteri ESDM Ignasius Jonan pada 31 Mei 2019 lalu.

Resesi di Depan Mata, Demokrat Minta Jokowi Tiru SBY
Indonesia
Resesi di Depan Mata, Demokrat Minta Jokowi Tiru SBY

Pemerintah telah dibekali UU dan Kebijakan yang longgar untuk melakukan penyelamatan ekonomi

Fraksi PPP Hormati Keputusan Pemerintah Tunda Pemindahan Ibu Kota Negara
Indonesia
Fraksi PPP Hormati Keputusan Pemerintah Tunda Pemindahan Ibu Kota Negara

Pemerintah menurunkan ego yaitu lebih mengedepankan kepentingan publik daripada kepentingan politik