Pimpinan DPRD DKI Tegaskan Penjamin Rizieq Enggak Harus Anies Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Jakarta, Selasa (17/11/2020). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/wsj.

Merahputih.com - Wakil Ketua DPRD DKI, M. Taufik menilai Gubernur Anies Baswedan tidak perlu menjadi penjamin untuk Rizieq Shihab di Polda Metro Jaya.

"Saya kira enggak mesti ketua satgas DKI kemudian jadi penjamin (Rizieq)," ujar Taufik di gedung DPRD DKI, Senin (14/12).

Baca Juga:

Buntut Hajatan Rizieq Shihab, Camat dan Lurah Dapat Surat Panggilan Polisi

Taufik menilai pihak yang menjadi penjamin penangguhan penahanan Rizieq tak harus pimpinan Satgas COVID-19. "Kan individu," singkat dia.

Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar) Sugiyanto menyarankan Gubernur Anies Baswedan menjadi penjamin penangguhan penahanan Rizieq Shihab di Polda Metro Jaya atas kasus kerumunan di Petamburan.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Foto: Antara).

Alasan ia mendorong Anies jadi penjamin Rizieq karena ia menjabat sebagai Ketua Gugus Tugas COVID-19 di Jakarta.

"Anies harus ikut bertanggungjawab atas ditahannya HRS," ujar Sugiyanto dalam akun Facebook pribadinya, Senin (14/12).

Baca Juga:

Polisi Periksa Panitia Penyelenggara Acara Rizieq Shihab

Hingga saat ini setidaknya ada tiga politisi, yang siap menjadi penjamin penangguhan penahanan Rizieq Shihab.

Ketiganya adalah Anggota Komisi III DPR asal PKS Aboebakar Al-Habsy serta dua anggota Fraksi Gerindra DPR Habiburokhman dan Fadli Zon. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bawaslu Klaim Telah Bubarkan 39 Kampanye Tatap Muka
Indonesia
Bawaslu Klaim Telah Bubarkan 39 Kampanye Tatap Muka

Bawaslu terus mengingatkan peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 untuk menghindari penggunaan metode kampanye tatap muka.

Cuaca Sepanjang Hari Ini Diperkirakan Cerah Berawan
Indonesia
Cuaca Sepanjang Hari Ini Diperkirakan Cerah Berawan

Kemudian di Jakarta Barat kisaran 23-30 derajat Celsius dan Kepulauan Seribu kisaran 27-28 derajat Celsius

Sering Operasi Bersama, Brimob Diperintah Perkuat Sinergitas dengan TNI
Indonesia
Sering Operasi Bersama, Brimob Diperintah Perkuat Sinergitas dengan TNI

Korps Brimob mampu menyesuaikan doktrin, peningkatan kemampuan dan pelatihan, mengingat medan tugas yang dinamis dalam rangka menjaga situasi kamtibmas.

Penegakkan Kasus Dugaan Pelanggaran HAM di Era Jokowi Dinilai Stagnan
Indonesia
Penegakkan Kasus Dugaan Pelanggaran HAM di Era Jokowi Dinilai Stagnan

"Sampai hari ini dari 12 kasus itu belum satu pun ada penyelesaian," kata Taufan saat konferensi pers secara virtual kepada wartawan Rabu (21/10).

Diduga Berbuat Ricuh, 12 Massa dari HMI Digiring ke Polda Metro Jaya
Indonesia
Diduga Berbuat Ricuh, 12 Massa dari HMI Digiring ke Polda Metro Jaya

Sebanyak 12 massa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) digiring ke Polda Metro Jaya setelah diamankan saat menggelar aksi solidaritas Palestina di kawasan Monas, Jakarta Pusat.

Satu Lagi Napi Korban Kebakaran Lapas Tangerang Meninggal Dunia
Indonesia
Satu Lagi Napi Korban Kebakaran Lapas Tangerang Meninggal Dunia

H meninggal dunia lantaran trauma inhalasi dan luka bakar grade tiga

[HOAKS atau FAKTA]: BPJS Blokir Iuran Gratis Peserta yang Punya Banyak Motor
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: BPJS Blokir Iuran Gratis Peserta yang Punya Banyak Motor

Berdasarkan hasil penulusuran tidak ditemukan adanya klaim mengenai keterangan Peserta BPJS Kesehatan gratis diblokir karena punya motor lebih dari satu.

Wakil Ketua KPK Ngaku Ditanya Komnas HAM Soal Isu Taliban
Indonesia
Wakil Ketua KPK Ngaku Ditanya Komnas HAM Soal Isu Taliban

Nurul Ghufron telah memberikan klarifikasi kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait proses tes wawasan kebangsaan (TWK).

Bupati Nganjuk Terjaring OTT, Jenderal Bintang Tiga Ini Sambangi KPK
Indonesia
Bupati Nganjuk Terjaring OTT, Jenderal Bintang Tiga Ini Sambangi KPK

Jenderal bintang tiga itu datang sekitar pukul 15.00 WIB. Dia datang bersama sejumlah pejabat Bareskrim Polri. Namun, Agus enggan berkomentar mengenai kedatangannya ke KPK.

Penunjukan Risma untuk Bersihkan Citra Korup di Kementerian Sosial
Indonesia
Penunjukan Risma untuk Bersihkan Citra Korup di Kementerian Sosial

"Ini dapat memulihkan citra negatif pemerintah dan juga PDI Perjuangan akibat kasus korupsi yang menjerat kader banteng moncong putih itu," ungkap Karyono