Pimpinan DPRD DKI Soroti Klaster Baru Usai Libur Panjang Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi. (MP/Asropih)

MerahPutih.com - Kasus positif virus corona di Jakarta mengalami penambahan signifikan hingga saat ini tembus diangka 1.114 kasus. Penambahan itu terjadi akibat libur panjang akhir pekan pada 16-22 Agustus 2020 lalu.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abdurahman Suhaimi menyoroti kemunculan klaster baru COVID-19 itu. Ia berpendapat pemerintah terus memberikan perhatian khusus kepada tenaga medis. Agar tenaga kesehatan itu bisa bekerja menangani kasus corona.

Baca Juga

Ini Alasan Uji Coba Vaksin COVID-19 di Bandung Makan Waktu 6 Bulan

Segala bentuk perlengkapan yang diperlukan tenaga medis itu harus diberikan oleh pemerintah.

"Yang lebih penting saat ini adalah penyembuhannya. Kan kita sudah banyak pengalaman dari para tenaga medis, nah kita harus berikan support," kata Suhaimi di Jakarta, Senin (31/8).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini pun meminta agar masyarakat senantiasa waspada terhadap segala macam potensi ataupun resiko Penularan.

"Data Penambahan kasus ini adalah fakta di lapangan. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana treatmentnya. Yang ketahuan sekian, kita siapkan bagaimana strateginya agar dapat sembuh," jelasnya.

Menurutnya, jauh lebih baik ketahuan jumlah kasus dari pada tidak sama sekali namun tiba-tiba ada kenaikan jumlah kasus meninggal.

Baca Juga

Warga Depok Catat, Hari Ini Jam Malam COVID-19 Mulai Berlaku!

"Ketahuan kasus banyak itu adalah realita di lapangan," tutup Suhaimi. (Asp)

Penulis : Andika Pratama Andika Pratama
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 BST 44.127 KK Tahap Pertama Cair, Rudy: Berani Potong Bantuan Ditangkap Saber Pungli
Indonesia
BST 44.127 KK Tahap Pertama Cair, Rudy: Berani Potong Bantuan Ditangkap Saber Pungli

"Kalau ada yang dipotong BST langsung lapor, biar ditindaklanjuti dan ditangkap Saber Pungli Polresta Surakarta," kata dia.

Respons Kemendikbud setelah Rektor UNJ Ditangkap KPK
Indonesia
Respons Kemendikbud setelah Rektor UNJ Ditangkap KPK

Ia mengatakan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan surat edaran berisi larangan bagi pegawai menerima gratifikasi terkait hari raya keagamaan.

Geruduk Balaikota, KIARA Nilai Anies Berniat Legalkan 13 Proyek Reklamasi
Indonesia
Geruduk Balaikota, KIARA Nilai Anies Berniat Legalkan 13 Proyek Reklamasi

Para pegiat lingkungan ini, mengkritik ketidakerbukaan Anies terkait keputusan, karena baru dipublikasikan dan akses masyarakat luas pada aturan in baru diketahui Juni 2020.

2 Menteri Beda Pendapat PP Pembebasan Koruptor, Demokrat Semprit Mahfud MD
Indonesia
2 Menteri Beda Pendapat PP Pembebasan Koruptor, Demokrat Semprit Mahfud MD

Poemik tersebut tidak akan memberikan kemanfaatan

Pemkab Raja Ampat Berencana Kurangi Kapal Wisata Hindari Kerusakan Alam
Indonesia
Pemkab Raja Ampat Berencana Kurangi Kapal Wisata Hindari Kerusakan Alam

Pemerintah daerah sudah melakukan pertemuan dengan seluruh pemangku kepentingan

DPRD Tegaskan Ondel-Ondel Tak Layak Dijadikan Sarana Mengamen
Indonesia
Kelompok Buruh Desak Klaster Ketenagakerjaan Dihapus
Indonesia
Kelompok Buruh Desak Klaster Ketenagakerjaan Dihapus

Tawaran tertinggi (call) dari serikat buruh itu adalah dihapusnya klaster ketenagakerjaan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja (RUU Ciptaker).

Kontras Desak Kemenkumham Bebaskan Pelaku Pemufakatan Makar Papua Merdeka
Indonesia
Kontras Desak Kemenkumham Bebaskan Pelaku Pemufakatan Makar Papua Merdeka

Kontras melanjutkan, mereka berhak mendapatkan hak atas kesehatan.

Anies Bakal Hadir di Kongres Partai Nasdem, Menuju Pilpres 2024?
Indonesia
Anies Bakal Hadir di Kongres Partai Nasdem, Menuju Pilpres 2024?

Anies Baswedan mengaku akan hadir dalam kegiatan Kongres Partai NasDem di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta Pusat pada 8-11 November

Tambah Tersangka, Hasutan di Grup WhatsApp Jadi Pemicu Pembubaran Midodareni
Indonesia
Tambah Tersangka, Hasutan di Grup WhatsApp Jadi Pemicu Pembubaran Midodareni

Saat ini polisi mengamankan 12 pelaku, 8 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka. Para tersangka dikenakan pasal 160 KUHP dan atau pasal 335 KUHP.