Pimpinan DPRD DKI Sebut Rapat APBD di Puncak Tak Salahi Aturan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik. (MP/Asropih)

MerahPutih.com - DPRD DKI Jakarta menegaskan bila rapat pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 di Grand Cempaka Resort Puncak, Bogor, Jawa Barat, pada Rabu (21/10) kemarin tidak menyalahi aturan yang berlaku.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik menjelaskan, alasan anggota dewan memilih rapat di Puncak untuk mencegah kemungkinan terjadinya penularan COVID-19 di gedung DPRD DKI.

"Enggak menyalahi aturan," ujar Taufik kepada wartawan di Jakarta, Kamis (22/10).

Baca Juga:

Bahas APBD DKI di Puncak, Sekretaris DPRD DKI: Sehari Rampung

Ia pun menerangkan, pembahasan KUAS dan APBD Perubahan 2020 ini pastinya melibatkan banyak pihak. Jumlah peserta yang hadir mencapai lebih dari 100 orang.

Oleh karena itu, dia menyebut ruangan di DPRD tidak cukup menampung ratusan orang dengan menerapkan batasan maksimal 50 persen di tengah wabah corona.

"Pertimbangan begini, anggota banggar ada 52 orang. Kalau sama staf itu 70-an. kemudian, TAPD, 30-an plus staf biasanya 100 lebih orang," katanya.

Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta. (Foto: MP/Asropih)
Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta. (Foto: MP/Asropih)

"Di kantor kita, enggak bisa menampung orang sebanyak itu. Kan harus 50 persen (kapasitas), kan lagi PSBB makanya kita pindahin ke sana (Puncak)," sambungnya.

Lagi pula, ucap Taufik, gedung yang digunakan untuk rapat pembahasan APBD-P di puncak adalah milik DKI Jakarta. Karenanya, tak ada biaya atau anggaran yang dihambur-hamburkan.

"Itu kan punya DKI juga. Itu punya DKI punya Jaktour. Kalau mau di Jakarta ya kita maunya di Jakarta gitu lo," tuturnya.

Seperti diketahui, kegiatan pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 di Puncak, Bogor mendapat komentar pedas dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra).

Baca Juga:

DPRD DKI Bahas APBD di Puncak, CBA: Siapa Tahu Terselip Program Selundupan

Sekretaris Jenderal Fitra Misbah Hasan menyebut bila pelaksanaan pembahasan APBD di luar kota melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018.

Dalam PP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota harus dilaksankan di gedung DPRD. Regulasi itu jelas tertuang dalam pasal 91.

Pasal 91 ayat (1) Rapat DPRD dilaksanakan di dalam gedung DPRD, ayat (2) Dalam hal rapat DPRD tidak dapat dilaksanakan di dalam gedung DPRD, pelaksanaan rapat DPRD di luar gedung DPRD harus memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Kemudia ayat (3), rapat paripurna hanya dilaksanakan di luar gedung DPRD apabila terjadi kondisi kahar.

"Pembahasan di luar kota jelas indikasi PP No 12 Tahun 2018 ya itu di pasal 91. Itu jelas melanggar PP tersebut," terang Misbah di Jakarta, Rabu (21/10) kemarin. (Asp)

Baca Juga:

Takut Diributin Jika Rapat di Restoran, DPRD DKI Pilih Rapat di Puncak

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Hari Ini Jokowi Lantik Riza Jadi Wagub DKI, Hanya Pimpinan DPRD yang Diundang
Indonesia
Hari Ini Jokowi Lantik Riza Jadi Wagub DKI, Hanya Pimpinan DPRD yang Diundang

Hanya pimpinan Dewan Parlemen Kebon Sirih yang diundang Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) saat pelaksanaan pelantikan tersebut.

Soal Pemilihan Wagub DKI, PKS Dinilai Terlihat Mengalah tapi Dapat Simpati
Indonesia
Soal Pemilihan Wagub DKI, PKS Dinilai Terlihat Mengalah tapi Dapat Simpati

PKS seolah tidak punya keterampilan lobi politik dalam pemilihan Wakil Gubernur DKI.

Kepala Daerah di Bodebek Sepakat Penumpang KRL Tunjukkan Surat
Indonesia
Kepala Daerah di Bodebek Sepakat Penumpang KRL Tunjukkan Surat

Banyak warga di Bodebek yang bekerja di Jakarta

Sabu 1 Ton yang Diedarkan di Banten Berasal dari Timur Tengah
Indonesia
Sabu 1 Ton yang Diedarkan di Banten Berasal dari Timur Tengah

Komjen Listyo Sigit Prabowo membeberkan kronologi pengungkapan barang haram ini.

Anies Ancam Tutup Diskotek Black Owl, Ketua DPRD: Enggak Boleh Begitu
Indonesia
Anies Ancam Tutup Diskotek Black Owl, Ketua DPRD: Enggak Boleh Begitu

Hal itu sudah tertuang di Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 18 Tahun 2018

PDIP Minta Hak Konstitusional Keluarga Jokowi dan Anak Ma'ruf Amin Tak Dikebiri
Indonesia
PDIP Minta Hak Konstitusional Keluarga Jokowi dan Anak Ma'ruf Amin Tak Dikebiri

Politik dinasti itu adalah penempatan seseorang dalam jabatan publik tertentu

Kartu Pra Kerja Resmi Diluncurkan, Penerima Bisa Dapat Dana hingga Rp 7 Juta
Indonesia
Kartu Pra Kerja Resmi Diluncurkan, Penerima Bisa Dapat Dana hingga Rp 7 Juta

Pemerintah juga akan memberikan dana sebesar Rp500 ribu per orang

Wow! Gegara COVID-19, Trump Hentikan Pendanaan ke WHO
Indonesia
Wow! Gegara COVID-19, Trump Hentikan Pendanaan ke WHO

Amerika Serikat adalah donor terbesar untuk WHO

 ICMI Desak Pemerintah Tiongkok Hargai Solidaritas Dunia Terhadap Muslim Uighur
Indonesia
ICMI Desak Pemerintah Tiongkok Hargai Solidaritas Dunia Terhadap Muslim Uighur

Oleh karena itu, pemerintah Tiongkok tidak hanya harus menarik perhatian dunia Islam untuk dapat berhubungan baik, tetapi juga harus memerhatikan aspirasi umat manusia di seluruh dunia.

Jokowi Minta Pengusaha Prioritaskan Pasar Domestik
Indonesia
Jokowi Minta Pengusaha Prioritaskan Pasar Domestik

Presiden Joko Widodo mengakui bahwa potensi pasar domestik termasuk besar.