Pimpinan DPRD DKI Sebut Rapat APBD di Puncak Tak Salahi Aturan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik. (MP/Asropih)

MerahPutih.com - DPRD DKI Jakarta menegaskan bila rapat pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 di Grand Cempaka Resort Puncak, Bogor, Jawa Barat, pada Rabu (21/10) kemarin tidak menyalahi aturan yang berlaku.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik menjelaskan, alasan anggota dewan memilih rapat di Puncak untuk mencegah kemungkinan terjadinya penularan COVID-19 di gedung DPRD DKI.

"Enggak menyalahi aturan," ujar Taufik kepada wartawan di Jakarta, Kamis (22/10).

Baca Juga:

Bahas APBD DKI di Puncak, Sekretaris DPRD DKI: Sehari Rampung

Ia pun menerangkan, pembahasan KUAS dan APBD Perubahan 2020 ini pastinya melibatkan banyak pihak. Jumlah peserta yang hadir mencapai lebih dari 100 orang.

Oleh karena itu, dia menyebut ruangan di DPRD tidak cukup menampung ratusan orang dengan menerapkan batasan maksimal 50 persen di tengah wabah corona.

"Pertimbangan begini, anggota banggar ada 52 orang. Kalau sama staf itu 70-an. kemudian, TAPD, 30-an plus staf biasanya 100 lebih orang," katanya.

Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta. (Foto: MP/Asropih)
Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta. (Foto: MP/Asropih)

"Di kantor kita, enggak bisa menampung orang sebanyak itu. Kan harus 50 persen (kapasitas), kan lagi PSBB makanya kita pindahin ke sana (Puncak)," sambungnya.

Lagi pula, ucap Taufik, gedung yang digunakan untuk rapat pembahasan APBD-P di puncak adalah milik DKI Jakarta. Karenanya, tak ada biaya atau anggaran yang dihambur-hamburkan.

"Itu kan punya DKI juga. Itu punya DKI punya Jaktour. Kalau mau di Jakarta ya kita maunya di Jakarta gitu lo," tuturnya.

Seperti diketahui, kegiatan pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 di Puncak, Bogor mendapat komentar pedas dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra).

Baca Juga:

DPRD DKI Bahas APBD di Puncak, CBA: Siapa Tahu Terselip Program Selundupan

Sekretaris Jenderal Fitra Misbah Hasan menyebut bila pelaksanaan pembahasan APBD di luar kota melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018.

Dalam PP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota harus dilaksankan di gedung DPRD. Regulasi itu jelas tertuang dalam pasal 91.

Pasal 91 ayat (1) Rapat DPRD dilaksanakan di dalam gedung DPRD, ayat (2) Dalam hal rapat DPRD tidak dapat dilaksanakan di dalam gedung DPRD, pelaksanaan rapat DPRD di luar gedung DPRD harus memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Kemudia ayat (3), rapat paripurna hanya dilaksanakan di luar gedung DPRD apabila terjadi kondisi kahar.

"Pembahasan di luar kota jelas indikasi PP No 12 Tahun 2018 ya itu di pasal 91. Itu jelas melanggar PP tersebut," terang Misbah di Jakarta, Rabu (21/10) kemarin. (Asp)

Baca Juga:

Takut Diributin Jika Rapat di Restoran, DPRD DKI Pilih Rapat di Puncak

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Telkomsel Kucurkan Lagi Rp4,2 Triliun Buat Gojek
Indonesia
Telkomsel Kucurkan Lagi Rp4,2 Triliun Buat Gojek

Sebelumnya, Pada 2020, Telkomsel menyuntikkan dana sebesar USD150 juta atau setara Rp2,17 triliun (kurs Rp 14.500 per dollar AS).

Catatkan Rekor, Sehari Kasus COVID-19 Tembus lebih dari 20 Ribu
Indonesia
Catatkan Rekor, Sehari Kasus COVID-19 Tembus lebih dari 20 Ribu

Sementara jumlah yang meninggal kembali bertambah 355 orang

Polrestabes Bandung Amankan 150 Kg Tembakau Gorila Siap Edar
Indonesia
Polrestabes Bandung Amankan 150 Kg Tembakau Gorila Siap Edar

Peredaran tembakau sintetis dilakukan dengan modus penjualan secara daring atau pun penjualan secara langsung.

Vaksinasi COVID-19 di Kota Depok Capai 58 Persen
Indonesia
Vaksinasi COVID-19 di Kota Depok Capai 58 Persen

Jumlah warga Kota Depok yang sudah menerima suntikan dosis pertama vaksin COVID-19 telah mencapai 943.001 orang atau 58,44 persen dari total 1.613.557 orang yang menjadi sasaran vaksinasi.

Pemudik di Tanjung Duren Dites Swab Usai Balik Kampung, 12 Orang Reaktif COVID-19
Indonesia
Pemudik di Tanjung Duren Dites Swab Usai Balik Kampung, 12 Orang Reaktif COVID-19

Sehingga, warga yang jalani isolasi mandiri selama 14 hari di rumahnya tidak keluar dari rumah

Aksi Penusukan Plt Kadis Parekraf DKI Jakarta Diduga Terencana
Indonesia
Aksi Penusukan Plt Kadis Parekraf DKI Jakarta Diduga Terencana

"Ya (diduga direncanakan) karena belati pun sudah dibawa dari rumah," ujar Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Azis Andriansyah

Ajakan Jokowi Warga Bersikap Kritis Dianggap Hanya Candaan
Indonesia
Ajakan Jokowi Warga Bersikap Kritis Dianggap Hanya Candaan

Penahanan terhadap beberapa pengkritik pemerintah berimplikasi langsung pada keberanian warga untuk menyatakan pendapat.

Bayar Tol Tanpa Sentuh Mulai Dilakukan di September 2022
Indonesia
Bayar Tol Tanpa Sentuh Mulai Dilakukan di September 2022

Dengan memanfaatkan konektivitas telepon pintar (smartphone) dan satelit, maka nantinya palang dan gerbang tol tidak lagi diperlukan

PCNU Cirebon Tolak Potongan Hukuman Mati Penyelundup Narkoba
Indonesia
PCNU Cirebon Tolak Potongan Hukuman Mati Penyelundup Narkoba

Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Cirebon dorong Kejaksaan lakukan kasasi agar peyelundup narkoba tetap di hukum mati.

Dua Kali Tak Hadir, Polisi Bisa Jemput Paksa Rizieq
Indonesia
Dua Kali Tak Hadir, Polisi Bisa Jemput Paksa Rizieq

Polisi akan menjemput paksa Rizieq Shihab jika ia tidak memenuhi pemanggilan kedua terkait dugaan pelanggaran protokol kesehatan.