Pimpinan DPRD DKI Bersyukur Anies Izinkan Sekolah Tatap Muka Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani. (Foto: MP/Asropih)

MerahPutih.com - Pimpinan DPRD DKI Jakarta menyambut baik langkah Pemprov DKI yang mengizinkan pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah yang dimulai pada 30 Agustus 2021 mendatang.

"Saya turut bersyukur, akhirnya Pemerintah memperbolehkan Sekolah Tatap Muka," ujar Wakil Ketua DPRD DKI, Zita Anjani di Jakarta Kamis (26/8).

Baca Juga

PTM di DKI Mulai Pekan Depan, Legislator Minta Pemprov Persiapkan dengan Matang

Menurutnya, ketika kebijakan sekolah tatap muka kembali digelar, semua pihak mendukungnya antara lain para pejabat dan pengamat pendidikan. Terlebih ia juga mendapatkan banyak telepon dari sejumlah orang tua siswa dengan menyampaikan rasa senang terkait anaknya kembali bersekolah.

"Bagaimana tidak, dampak negatifnya terlalu banyak jika PJJ (pembelajaran jarak jauh) masih berlanjut," urainya.

Putri Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan (Zulhas) ini menilai, jika sekolah online terus berlangsung diyakini ancaman putus sekolah meningkat, kekerasan terhadap anak meningkat, penurunan capaian belajar. Bahkan, belajar secara virtual itu menurunkan kompetensi belajar siswa yang kemudian mengancam masa depan anak.

Pekerja menata bangku di ruang kelas sekolah di SMA Negeri 87, Jakarta, Selasa (24/8/2021). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Pekerja menata bangku di ruang kelas sekolah di SMA Negeri 87, Jakarta, Selasa (24/8/2021). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Oleh karena itu, Zita melanjutkan, keputusan membuka sekolah ini tentu membawa dampak baik. Tapi jangan lupa para pengajar dan siswa wajib disiplin menjalankan protokol kesehatan penularan COVID-19 karena saat ini masih dalam situasi pandemi.

"Sekolah tetap harus memprioritaskan juga kesehatan anak," ucapnya.

Politikus asal PAN meminta, sekolah yang dibuka harus sudah memenuhi standar protokol kesehatan yang baik. Bila ada sekolah yang belum memenuhu protokol kesehatan, maka tugas pemerintah bantu melengkapinya, sehingga tidak terjadi klaster sekolah.

Selain itu, kata dia, vaksinasi harus menjadi salah satu syarat utama. Kepala Sekolah juga wajib memastikan, guru dan staff sudah di vaksin semua. Hal ini untuk menjaga anak-anak dibawah 12 tahun yang belum bisa di vaksin.

"Kalau prokes ketat dan Herd Immunity sudah terbentuk di sekolah. Insya Allah akan lebih aman," pungkasnya.

Sebelumnya, Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengatakan, pekan depan atau 30 Agustus DKI akan memulai pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di sekolah.

Tapi, pelaksanaan sekolah tatap muka terbatas pekan depan ini, akan difokuskan pada sekolah yang sudah melaksanakan uji coba PTM sebelumnya. Total sebanyak 610 sekolah akan melakukan PTM terbatas.

"Untuk pembelajaran tatap muka di DKI Jakarta barusan tadi sudah kita rapat konsolidasi terkait hal tersebut, itu kita rencananya akan melaksanakan PTM itu minggu depan," kata Kasubag Humas Dinas Pendidikan DKI Taga Radja. (Asp)

Baca Juga

Pemprov DKI Jakarta Izinkan Sekolah Laksanakan PTM Hingga Januari 2022

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Wagub DKI Sebut Hoaks Sama Bahayanya dengan Pandemi COVID-19
Indonesia
Wagub DKI Sebut Hoaks Sama Bahayanya dengan Pandemi COVID-19

Ahmad Riza Patria mendukung penuh kegiatan penyuluhan dan gerakan sosialisasi kesehatan pada era pandemi COVID-19 yang digelar Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) DKI melalui virtual.

Kejaksaan Agung Kini Miliki Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer
Indonesia
Kejaksaan Agung Kini Miliki Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk JAMPidmil di Kejagung melalui Perpres Nomor 15 Tahun 2021.

Munarman Bantah Lakukan Baiat hingga Andaikan Serangan Teror Terjadi saat Aksi 212
Indonesia
Munarman Bantah Lakukan Baiat hingga Andaikan Serangan Teror Terjadi saat Aksi 212

Munarman angkat suara soal tuduhan JPU mendakwanya berbaiat ke pimpinan ISIS Abu Bakr Al Baghdadi termasuk hendak melancarkan aksi teror.

Kapolri Listyo Dukung dan Siap Amankan Penerimaan Negara Bukan Pajak
Indonesia
Kapolri Listyo Dukung dan Siap Amankan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Dirjen Bea Cukai meminta agar nota kesepahaman atau MoU yang telah terjalin selama ini dengan Polri dikembangkan pada level seluruh Polda jajaran.

Kirim Surat ke PN Jaktim, Pendukung Minta Rizieq Shihab Divonis Bebas
Indonesia
Kirim Surat ke PN Jaktim, Pendukung Minta Rizieq Shihab Divonis Bebas

Pendukung Rizieq Shihab menyambangi Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur (Jaktim) mengirimkan surat terbuka kepada Majelis Hakim jelang sidang vonis kasus informasi bohong swab test di Rumah Sakit (RS) UMMI, Bogor

Sidang Perdana Kasus Dugaan Korupsi Asabri Digelar Besok
Indonesia
Sidang Perdana Kasus Dugaan Korupsi Asabri Digelar Besok

"Bahwa perkara Asabri sudah dilimpahkan ada 8 berkas (8 terdakwa), sidang pertama akan dilangsungkan pada Senin, 16 Agustus 2021," kata Humas PN Jakarta Pusat Bambang Nurcahyono kepada wartawan di Jakarta, Minggu (15/8).

Banding Ditolak, Kubu Rizieq Singgung Soal Kedzaliman
Indonesia
Banding Ditolak, Kubu Rizieq Singgung Soal Kedzaliman

"Siapa dzalim di dunia pasti akan dibalas dunia akhirat. Siapa adil di dunia pasti akan dibalas dunia akhirat. NKRI harga mati, keadilan sampai mati," tutupnya

Hendra Subrata, Buron Percobaan Pembunuhan Akan Dideportasi dari Singapura
Indonesia
Hendra Subrata, Buron Percobaan Pembunuhan Akan Dideportasi dari Singapura

Kejaksaan Agung (Kejagung) akan mendeportasi buronan atas nama Hendra Subrata atau Anyi yang tengah berada di Singapura. Ia terlibat kasus dugaan percobaan pembunuhan.

40 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2022
Indonesia
40 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2022

Presiden Jokowi juga dijadwalkan memberikan bantuan

Biar Bertahan, Ridwan Kamil Lelang 21 Produk Lokal Hasil Kolaborasi
Indonesia
Biar Bertahan, Ridwan Kamil Lelang 21 Produk Lokal Hasil Kolaborasi

Dana dari hasil lelang tersebut pun akan dikembalikan kepada pemilik merek sebagai modal usaha dan rencananya, produk kolaborasi itu rencananya akan diproduksi secara massal.