Pimpinan DPRD DKI Beda Pendapat Soal Penerimaan Draf KUA-PPAS 2020 Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. (Foto: MP/Asropih)

MerahPutih.com - Pimpinan DPRD DKI Jakarta memiliki pandangan berbeda soal penerimaan dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengaku belum mendapat draf KUA-PPAS sebagai dasar RAPBD tahun anggaran 2020 keseluruhan. Lantas, ia ingin meminta langsung kepada Anies agar menyerahkan draf itu.

Baca Juga:

Fakta Baru Anggaran Lem Aibon Pemprov DKI Sebesar Rp126 Miliar

"Bagaimana pembahasan anggaran ini bisa berlangsung baik, kalau saya pun belum mendapat draf KUA-PPAS tahun 2020," papar Prasetyo.

Politikus PDI-Perjuangan ini pun mendesak Gubernur Anies untuk mengunggah komponen draf KUA-PPAS tahun 2020 ke situs resmi apbd.jakarta.go.id.

Tangkapan layar cuitan anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana, Jakarta, Selasa (29/10/2019). (Istimewa)
Tangkapan layar cuitan anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana, Jakarta, Selasa (29/10/2019). (Istimewa)

"Bagaimana pun juga hak penganggaran ada di DPRD, jadi tanggung jawab saya sebagai Ketua DPRD," tutur Prasetyo beberapa waktu lalu.

Senada dengan Prasetyo, Wakil Ketua DPRD DKI dari fraksi PAN Zita Anjani mengaku kelimpungan membahas KAU-PPAS 2020 lantaran baru menerima dokumen tersebut menjelang penggodokan anggaran. Hal ini menghambat kinerja DPRD dalam menyisir anggaran.

"Saat rapat komisi, fungsi DPRD penganggaran tidak bisa maksimal, masa mengevaluasi anggaran miliaran bahannya baru dikasih saat rapat H-1 menit. Kalau bukan keterlaluan apa namanya?" ujar Zita kepada wartawan, Rabu (6/11).

Menurutnya, DPRD membutuhkan data lengkap sebelum menggelar rapat pembahasan anggaran. Karena itu, dokumen KUA-PPAS tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) perlu waktu lama untuk dipelajari.

"KUA-PPAS perencanaan ini harus dilengkapi oleh RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Harus dianalisis betul. Enggak mungkin dong H-1 menit kita analisa itu," tutur Zita.

Berbeda dengan pimpinan lain, Wakil Ketua DPRD DKI dari fraksi Gerindra M Taufik mengaku sudah mendapatkan dokumen KUA-PPAS sejak 5 Juli lalu. Ia bahkan menunjukan surat beserta dokumen yang ia terima kepada wartawan.

"Sudah dari 5 juli dapat dokumen KUA-PPAS. Semua itu kan ditujukannya untuk pimpinan DPRD 5 juli, lo. Iya nih saya kasih lihat suratnya," jelasnya.

Baca Juga:

Heboh Anggaran Aibon Seret William PSI ke BK, Ketua DPRD Bakal Surati Anies

Ia lantas menyebut Ketua DPRD lupa sudah menerimanya. Namun, ia beranggapan yang dimaksud Prasetyo dan Zita adalah draf KUA-PPAS yang baru setelah mengalami perubahan.

Meski ada perubahan, Ketua DPD Gerindra DKI ini menyebut yang dibahas di rapat komisi tetap dokumen lama yang sudah diterima. Bahkan, kata Taufik, KUA-PPAS 2020 itu sempat mau dibahas saat masa DPRD periode 2014-2019, tapi tidak jadi dan dilimpahkan ke periode baru.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. (Foto: MP/Asropih)
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. (Foto: MP/Asropih)

"Mungkin menurut Pak Pras yang baru. Padahal dokumennya tetap yang lama. Yang baru itu, kertas kerja namanya, yang mereka ajukan disepakati di dalam pembahasan KUA-PPAS, mekanismenya begitu," tutupnya

Seperti, diketaui, draf KUA-PPAS 2020 tengah menjadi perbincangan karena berisikan sejumlah pengadaan janggal seperti lem Aibon Rp 82 miliar dan Bolpoin sebesar Rp 123 miliar. Banyak pihak yang menilai juga Gubernur Anies Baswedan tidak transparan soal dokumen itu. Anies lantas diminta segera mengungkapnya ke publik. (Asp)

Baca Juga:

Tanggapan Fraksi PKS Soal Langkah Anies atas Anggaran Ajaib Lem Aibon dan Bolpoin


Tags Artikel Ini

Zulfikar Sy

LAINNYA DARI MERAH PUTIH