Pimpinan DPR Yakin PPKM Efektif dan Efisien Turunkan Kasus COVID-19 Wakil Ketua DPR bidang Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam), Azis Syamsuddin (ANTARA/Puspa Perwitasari)

Merahputih.com - Langkah penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali dinilai tepat. Terutama untuk mendukung program vaksinasi.

Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Azis Syamsuddin mengapresiasi kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di wilayah Jawa-Bali sejak 11 hingga 25 Januari 2021.

Baca Juga

Menkes Budi Sadikin Minta KPK Kawal Pengadaan Vaksin COVID-19

Ia menerangkan, pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk bersinergi agar Pemerintah Daerah dapat menerbitkan peraturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Daerah untuk menunjang PPKM.

"Sehingga PPKM berjalan efektif dan efisien dalam menurunkan angka pertumbuhan kasus COVID-19," kata Azis Syamsuddin dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (8/1).

Pemda wajib kooperatif dan mendukung PPKM serta menerbitkan peraturan pelaksana untuk menunjang kebijakan tersebut. Pemda juga harus dapat bersinergi dengan TNI dan Kepolisian guna meningkatkan pengawasan dalam implementasinya.

Azis Syamsuddin (dpr.go.id)

"Pastikan masyarakat menaati aturan, menjalankan protokol kesehatan, dan berikan sanksi tegas bagi pelanggar," ujarnya.

Dia menjelaskan vaksin COVID-19 telah didistribusikan ke sejumlah daerah di Indonesia dan tinggal menunggu Emergency Use of Authorization dari BPOM dan juga sertifikasi halal dari MUI.

Menurut dia, lonjakan kasus COVID-19 akan menghambat keberhasilan program vaksinasi pemerintah. Sehingga PPKM merupakan langkah yang tepat untuk mendukung program vaksinasi dan menciptakan herd immunity di Indonesia.

Baca Juga

Erick Klaim Produksi 100 Juta Vaksin Bio Farma Dapat Sertifikat BPOM

"Tetap waspada dan tetap menerapkan disiplin yang tinggi, semoga program vaksinasi pemerintah dapat berjalan efektif dan efisien serta dapat segera menekan lonjakan kasus COVID-19," kata Politikus Golkar ini.

Untuk diketahui, PPKM tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 yang diteken oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, pada Rabu (6/1) dan dipublikasikan pada Kamis (7/1) kepada seluruh kepala daerah di Jawa dan Bali. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jokowi Bakal Digugat ke PTUN Jika Tak Cabut Kewarganegaraan Djoko Tjandra
Indonesia
Jokowi Bakal Digugat ke PTUN Jika Tak Cabut Kewarganegaraan Djoko Tjandra

Boyamin mengultimatum akan menggugat Presiden Jokowi

Sebar Hoaks Corona, Mayoritas Pelaku Ngaku tak Puas dengan Pemerintahan Jokowi
Indonesia
Sebar Hoaks Corona, Mayoritas Pelaku Ngaku tak Puas dengan Pemerintahan Jokowi

Per Selasa (26/5) tercatat sebanyak 104 kasus ditangani Bareskrim dan polda-polda seluruh Tanah Air.

Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non-PNS Dapat Subsidi Rp1,8 Juta
Indonesia
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non-PNS Dapat Subsidi Rp1,8 Juta

Besaran yang diterima setiap PTK sebesar Rp 1,8 juta sebanyak satu kali.

Aturan Perjalanan Semua Moda Transportasi Wajib Sertakan Surat Bebas COVID-19
Indonesia
Aturan Perjalanan Semua Moda Transportasi Wajib Sertakan Surat Bebas COVID-19

Satgas COVID-19 mengeluarkan surat edaran baru terkait pelaku perjalanan dalam dan luar negeri.

Sindir Gaya Hedonisme Firli, ICW Ungkit Usulan Minta Naik Gaji
Indonesia
Sindir Gaya Hedonisme Firli, ICW Ungkit Usulan Minta Naik Gaji

Firli memilih naik helikopter mewah untuk perjalanan yang hanya membutuhkan waktu 4 jam pakai mobil.

PPP Tetap Ingin Pilkada Serentak Digelar Nasional 2024
Indonesia
PPP Tetap Ingin Pilkada Serentak Digelar Nasional 2024

Pilkada serentak nasional pada bulan November 2024 diatur dalam Pasal 201 ayat 8 UU Pilkada.

Kasus COVID-19 Filipina Tertinggi di Pasifik Barat
Dunia
Kasus COVID-19 Filipina Tertinggi di Pasifik Barat

Departemen Kesehatan Filipina menyebutkan, 3.714 kasus baru COVID-19 telah dilaporkan, sehingga menambah jumlah total menjadi 232.072 kasus.

Berkeliaran di Jakarta, 900 PMKS DIciduk Satpol PP Jelang Ramadan
Indonesia
Berkeliaran di Jakarta, 900 PMKS DIciduk Satpol PP Jelang Ramadan

Satpol PP juga bekerjasama dengan Dinas Kesehatan

JAM Pidsus Ungkap Alasan Kejagung Baru Gelar Perkara Jaksa Pinangki
Indonesia
JAM Pidsus Ungkap Alasan Kejagung Baru Gelar Perkara Jaksa Pinangki

Perkara tersebut kini sudah 90 persen berjalan di Korps Adhyaksa.

41 Siswa di Yogyakarta Positif COVID-19
Indonesia
41 Siswa di Yogyakarta Positif COVID-19

Sebanyak 41 di antaranya merupakan siswa di Kabupaten Sleman. Pemda DIY