Pimpinan DPR Tegaskan Perlunya Revisi PKPU untuk Dorong Cakada Jadi Influencer Wakil Ketua DPR RI bidang Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam), Azis Syamsuddin (ANTARA/Puspa Perwitasari)

Merahputih.com - Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin mendukung hasil keputusan Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Pemerintah dan penyelenggara pemilu pada Senin (21/9) yang telah memutuskan pelaksanaan pilkada serentak tetap dilaksanakan pada 9 Desember 2020.

Oleh karena itu, dia meminta para calon kepala daerah (cakada) dapat menjadi ikon protokol kesehatan dalam momentum Pilkada Serentak 2020 untuk dijadikan sebagai peningkatan kesadaran akan pentingnya protokol kesehatan.

Baca Juga:

Pemerintah Nyatakan Pilkada Tak Akan Ditunda

"Perppu atau revisi PKPU dibutuhkan untuk mendorong para calon menjadi influencer akan pentingnya penerapan disiplin protokol kesehatan dalam tahapan pilkada seperti penetapan nomor urut, masa kampanye, pemilihan, dan penghitungan suara," kata Azis Syamsuddin dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (22/9).

Ia meminta cakada harus menjadi garda depan dalam mempromosikan akan kenormalan baru dengan taat menjalankan protokol kesehatan COVID-19.

Pelaksanaan pesta demokrasi bukan hal yang mustahil di tengah pandemi COVID-19, misalnya Singapura dan Prancis telah berhasil melaksanakan pemilihan umum dengan sukses dalam skala makro.

Azis mengaku optimistis KPU mampu menyelengarakan Pilkada Serentak 2020 dengan sukses jika didukung dan saling gotong royong seluruh pihak yang selalu mengingatkan dan menerapkan protokol kesehatan.

"Pilkada serentak menjadi tanggung jawab kita bersama, bagi yang tidak mampu menjalankan protokol kesehatan dan mengampanyekan protokol kesehatan sebagaimana mestinya maka perlu diberikan sanksi tegas," ujarnya.

Azis Syamsuddin (dpr.go.id)

Ia mengajak semua pihak untuk menjadikan momentum Pilkada Serentak 2020 menjadi titik kesadaran akan pentingnya menjalankan kehidupan normal baru dalam koridor protokol kesehatan.

Menurut dia, semua pihak harus membuktikan pada dunia bahwa Indonesia mampu menjalankan proses demokrasi dengan baik pada masa pandemi COVID-19.

Sebelumnya, dalam Rapat Kerja/ Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI bersama Mendagri, Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu RI, dan Ketua DKPP RI pada hari Senin (21/9) menyepakati bahwa pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 tetap dilangsungkan pada tanggal 9 Desember 2020 dengan penegakan disiplin dan sanksi hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan COVID-19.

Baca Juga

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Dilaporkan ke KPK

Keputusan tersebut diambil setelah mencermati seluruh tahapan yang sudah dan sedang berlangsung masih sesuai sebagaimana yang telah direncanakan dan situasi yang masih terkendali.

Rapat tersebut juga mengambil kesimpulan bahwa dalam rangka mengantisipasi penyebaran pandemi COVID-19 dan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan COVID-19, Komisi II DPR meminta KPU untuk segera merevisi PKPU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 6/2020 tentang Pelaksanaan Pilkada dalam Kondisi Bencana Nonalam, khususnya ditekankan pada pengaturannya. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bersiap Vaksinasi, Jabar Latih 11 Ribu Vaksinator COVID-19
Indonesia
Bersiap Vaksinasi, Jabar Latih 11 Ribu Vaksinator COVID-19

Pemda Provinsi Jabar terus memperkuat persiapan logistik vaksinasi COVID-19. Mulai dari cold chain, cold room, alat pemantau suhu, vaccine carrier, cold box, sampai kendaraan pendingin.

BIN Diminta Cari Informasi Terkait Parodi Lagu Indonesia Raya
Indonesia
BIN Diminta Cari Informasi Terkait Parodi Lagu Indonesia Raya

Azis juga meminta pemerintah Malaysia harus dapat menangkap pelaku

34 Perusahaan Pelanggar PPKM Darurat Naik Penyidikan
Indonesia
34 Perusahaan Pelanggar PPKM Darurat Naik Penyidikan

"Satgas Gakkum melakukan penyelidikan dan terdapat 34 perusahaan yang disegel sudah naik lidik," ujar Yusri

Guru Besar UIN Harap Dakwah Santun Tanpa Benturkan Aparat dan Ulama
Indonesia
Guru Besar UIN Harap Dakwah Santun Tanpa Benturkan Aparat dan Ulama

Harus dijelaskan siapa yang pegang kendali saat ini

Pemerintah Indonesia Tunda Matikan TV Analog Pas 17 Agustus
Indonesia
Pemerintah Indonesia Tunda Matikan TV Analog Pas 17 Agustus

Penjadwalan ulang dilakukan karena pemerintah dan seluruh elemen masyarakat saat ini fokus menangani pandemi virus corona.

Polisi Segera Rampungkan Prosedur Tilang Pesepeda
Indonesia
Polisi Segera Rampungkan Prosedur Tilang Pesepeda

Rapat itu akan menghasilkan kesepakatan sehingga menjadi Polda pertama di Indonesia yang menerapkan tilang terhadap pesepeda.

KPK Amankan Duit Rp440 Juta Terkait Kasus Bupati Banggai Laut
Indonesia
KPK Amankan Duit Rp440 Juta Terkait Kasus Bupati Banggai Laut

"Setelah dihitung tim penyidik, jumlah uang yang diamankan dalam giat geledah tersebut senilai sekitar Rp440 juta terdiri dari mata uang rupiah dan asing," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri

Hasil Penggabungan Bank Syariah Milik Negara Punya Aset Rp214 Triliun
Indonesia
Hasil Penggabungan Bank Syariah Milik Negara Punya Aset Rp214 Triliun

Nama tiap direksi, dewan komisaris dan dewan pengawas syariah (DPS) bank hasil penggabungan akan dibahas dalam RUPSLB BRIS yang diperkirakan dilaksanakan pada 15 Desember 2020.

Kapal Selam KRI Nanggala 402 Miliki Cadangan Oksigen hingga Sabtu
Indonesia
Kapal Selam KRI Nanggala 402 Miliki Cadangan Oksigen hingga Sabtu

Kapal selam KRI Nanggala 402 hilang kontak di perairan Bali dan masih dicari hingga kini.

Masyarakat Diminta Waspadai Gejala Long COVID
Indonesia
Masyarakat Diminta Waspadai Gejala Long COVID

Pada saat perawatan maupun saat isolasi mandiri, apabila pasien merasakan gejala-gejala Long COVID setelah dinyatakan sembuh diharapkan pasien terus berkonsultasi kepada dokter.