Pimpinan DPR Tegaskan Perlunya Revisi PKPU untuk Dorong Cakada Jadi Influencer Wakil Ketua DPR RI bidang Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam), Azis Syamsuddin (ANTARA/Puspa Perwitasari)

Merahputih.com - Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin mendukung hasil keputusan Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Pemerintah dan penyelenggara pemilu pada Senin (21/9) yang telah memutuskan pelaksanaan pilkada serentak tetap dilaksanakan pada 9 Desember 2020.

Oleh karena itu, dia meminta para calon kepala daerah (cakada) dapat menjadi ikon protokol kesehatan dalam momentum Pilkada Serentak 2020 untuk dijadikan sebagai peningkatan kesadaran akan pentingnya protokol kesehatan.

Baca Juga:

Pemerintah Nyatakan Pilkada Tak Akan Ditunda

"Perppu atau revisi PKPU dibutuhkan untuk mendorong para calon menjadi influencer akan pentingnya penerapan disiplin protokol kesehatan dalam tahapan pilkada seperti penetapan nomor urut, masa kampanye, pemilihan, dan penghitungan suara," kata Azis Syamsuddin dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (22/9).

Ia meminta cakada harus menjadi garda depan dalam mempromosikan akan kenormalan baru dengan taat menjalankan protokol kesehatan COVID-19.

Pelaksanaan pesta demokrasi bukan hal yang mustahil di tengah pandemi COVID-19, misalnya Singapura dan Prancis telah berhasil melaksanakan pemilihan umum dengan sukses dalam skala makro.

Azis mengaku optimistis KPU mampu menyelengarakan Pilkada Serentak 2020 dengan sukses jika didukung dan saling gotong royong seluruh pihak yang selalu mengingatkan dan menerapkan protokol kesehatan.

"Pilkada serentak menjadi tanggung jawab kita bersama, bagi yang tidak mampu menjalankan protokol kesehatan dan mengampanyekan protokol kesehatan sebagaimana mestinya maka perlu diberikan sanksi tegas," ujarnya.

Azis Syamsuddin (dpr.go.id)

Ia mengajak semua pihak untuk menjadikan momentum Pilkada Serentak 2020 menjadi titik kesadaran akan pentingnya menjalankan kehidupan normal baru dalam koridor protokol kesehatan.

Menurut dia, semua pihak harus membuktikan pada dunia bahwa Indonesia mampu menjalankan proses demokrasi dengan baik pada masa pandemi COVID-19.

Sebelumnya, dalam Rapat Kerja/ Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI bersama Mendagri, Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu RI, dan Ketua DKPP RI pada hari Senin (21/9) menyepakati bahwa pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 tetap dilangsungkan pada tanggal 9 Desember 2020 dengan penegakan disiplin dan sanksi hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan COVID-19.

Baca Juga

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Dilaporkan ke KPK

Keputusan tersebut diambil setelah mencermati seluruh tahapan yang sudah dan sedang berlangsung masih sesuai sebagaimana yang telah direncanakan dan situasi yang masih terkendali.

Rapat tersebut juga mengambil kesimpulan bahwa dalam rangka mengantisipasi penyebaran pandemi COVID-19 dan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan COVID-19, Komisi II DPR meminta KPU untuk segera merevisi PKPU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 6/2020 tentang Pelaksanaan Pilkada dalam Kondisi Bencana Nonalam, khususnya ditekankan pada pengaturannya. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kebutuhan 59 Ton per Hari, Gibran Bikin Depo Oksigen di Solo Technopark
Indonesia
Kebutuhan 59 Ton per Hari, Gibran Bikin Depo Oksigen di Solo Technopark

Banyaknya kebutuhan oksigen tersebut membuat Pemkot Solo terpaksa harus membuat depo sendiri untuk mengisi ulang oksigen di Solo Technopark agar tidak menggantungkan daerah lain.

Makalah Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit: Transformasi Menuju Polri yang Presisi
Indonesia
Makalah Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit: Transformasi Menuju Polri yang Presisi

Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo menyerahkan makalah ke Komisi III DPR RI untuk fit and proper test. Makalah itu berjudul 'Transformasi Menuju Polri yang Presisi: Prediktif-Responsibilitas-Transparasi Berkeadilan'.

Pimpinan KPK Ungkap Alasan Struktur Organisasi Jadi Gemuk
Indonesia
Pimpinan KPK Ungkap Alasan Struktur Organisasi Jadi Gemuk

"KPK kini mengembangkan pemberantasan korupsi dengan 3 metode, yaitu pertama, penindakan; kedua, pencegahan; dan ketiga, pendidikan sosialisasi dan kampanye," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Belum Vaksin? Ini 4 Lokasi Mobil Vaksinasi Keliling Buka Sampai Pukul 17.00
Indonesia
Belum Vaksin? Ini 4 Lokasi Mobil Vaksinasi Keliling Buka Sampai Pukul 17.00

Pemprov DKI Jakarta menyiapkan sebanyak 16 mobil vaksinasi keliling yang dapat menjangkau masyarakat di permukiman padat penduduk dan perumahan.

8,6 Juta Warga Sudah Divaksin COVID-19
Indonesia
8,6 Juta Warga Sudah Divaksin COVID-19

Jumlah orang yang sudah menerima vaksinasi COVID-19 dosis pertama sampai hari ini, Minggu (4/4), telah mencapai 8,6 juta lebih.

Perjalanan KA di Stasiun Gambir Dialihkan ke Stasiun Jatinegara
Indonesia
Perjalanan KA di Stasiun Gambir Dialihkan ke Stasiun Jatinegara

Kericuhan yang terjadi di kawasan Medan Merdeka, Jakarta Pusat menyebabkan perjalanan kereta api di Stasiun Gambir terdampak.

Risma Rangkap Jabatan, Politikus PKS: Tidak Etis
Indonesia
Risma Rangkap Jabatan, Politikus PKS: Tidak Etis

Partai Keadilan Sejahtera mengkritik Menteri Sosial Tri Rismaharini yang masih merangkap jabatan sebagai Wali Kota Surabaya.

PPKM Darurat Berpotensi Diperpanjang, KSPI: Ancaman Ledakan PHK di Depan Mata
Indonesia
PPKM Darurat Berpotensi Diperpanjang, KSPI: Ancaman Ledakan PHK di Depan Mata

Persoalannya adalah, para buruh tidak mempunyai uang lebih untuk membeli vitamin dan obat-obatan saat isoman

Gubernur Papua Wacanakan Lockdown, Mendagri: Nanti Masyarakat Bingung
Indonesia
Gubernur Papua Wacanakan Lockdown, Mendagri: Nanti Masyarakat Bingung

"Lockdown nanti masyarakat jadi bingung. Belum belum tentu masyarakat juga memahami arti lockdown. Kalau PPKM level 4, 3, 2 sektor itu secara rinci, rigid sekali bentuk-bentuk kegiatan apa saja sektor kegiatannya yang dibatasi," imbuh dia

Bio Farma Luncurkan Kemasan Baru Vaksin COVID-19
Indonesia
Bio Farma Luncurkan Kemasan Baru Vaksin COVID-19

Indonesia kembali menerima bahan baku vaksin COVID-19 gelombang ke-2 dari Sinovac sebanyak 10 juta dosis, Selasa (2/2).