Pimpinan DPR Sebut Golkar Belum Kirim Nama Pengganti Azis Syamsuddin Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin memakai rompi jingga usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (25/9). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

MerahPutih.com - Pimpinan DPR RI menyatakan hingga saat ini Partai Golkar belum mengirim nama pengganti Azis Syamsuddin sebagai Wakil Ketua DPR.

Diketahui, Azis Syamsuddin saat ini telah ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Azis terjerat kasus dugaan suap penanganan perkara di Pemkab Lampung Tengah.

Baca Juga

Permainan Golkar Untuk Azis Syamsuddin

"Sampai dengan hari ini kita belum ada surat masuk. Biarkanlah itu berproses sesuai dengan mekanisme yang ada di Partai Golkar. Kita yang di DPR tinggal menunggu hasil dari mekanisme internal Partai Golkar," kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, kepada wartawan, Senin, (27/9).

Dasco menjelaskan, masalah pergantian pimpinan DPR mekanismenya telah diatur dalam UU MD3. Keputusan sosok pengganti Azis Syamsuddin diserahkan sepenuhnya kepada partai asal yaitu Golkar.

Politisi Golkar Azis Syamsuddin. (Foto: Antara)
Politisi Golkar Azis Syamsuddin. (Foto: Antara)

"Nanti melalui fraksi akan mengusulkan kepada pimpjnan DPR mengenai penggantinya dan kemudian akan diproses melalui rapim bamus dan paripurna," ujar Dasco.

Ketua Harian Partai Gerindra ini menjelaskan, tidak ada tenggat waktu dalam pos pergantian Wakil Ketua DPR yang ditinggalkan Aziz Syamsuddin.

"Tenggat waktu tidak ada. Sehingga kita membuat kontigensi plannya menberikan Plt kepada salah satu pimpinan DPR untuk menjalankan tugasnya. Karena kalau tidak bisa tugas yang ada terbengkalai," pungkas Dasco. (Pon)

Baca Juga

Empat Kader Golkar Berikut Disebut Calon Kuat Pengganti Azis Syamsuddin

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Legislator Golkar Ini Bingung Ziarah Kubur Dilarang, Tempat Wisata Dibuka
Indonesia
Legislator Golkar Ini Bingung Ziarah Kubur Dilarang, Tempat Wisata Dibuka

Ziarah kubur merupakan tradisi hari Lebaran bagi umat Islam

Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK
Indonesia
Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mangkir atau tidak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (7/5).

Pelaku UMKM di Bandung Diharap Tak Berhenti Berinovasi di Tengah Pandemi
Indonesia
Pelaku UMKM di Bandung Diharap Tak Berhenti Berinovasi di Tengah Pandemi

Inovasi dan kreasi akan membuat pelaku usaha mampu bertahan

Tiongkok Latihan Tempur, Indonesia Harus Perkuat Pertahanan di Laut China Selatan
Dunia
Tiongkok Latihan Tempur, Indonesia Harus Perkuat Pertahanan di Laut China Selatan

meningkatnya ketegangan militer di kawasan perairan LCS dengan adanya latihan tempur pasukan Tiongkok atau China di selat Taiwan serta dekat perairan Vietnam.

Bukan Polisi atapun TNI, Ini Profesi Pengemudi Pajero Penganiaya Sopir Truk
Indonesia
Bukan Polisi atapun TNI, Ini Profesi Pengemudi Pajero Penganiaya Sopir Truk

Dalam penangkapan pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti.

Guru Besar Undip Dukung Pemerintah tak Buka Hubungan Diplomatik dengan Israel
Indonesia
Guru Besar Undip Dukung Pemerintah tak Buka Hubungan Diplomatik dengan Israel

Dia menjelaskan pembukaan hubungan diplomatik lebih diabdikan kepada kepentingan mendasar Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat.

Cegah Korupsi, KPK Ingatkan Kementan Perkuat Integritas
Indonesia
Cegah Korupsi, KPK Ingatkan Kementan Perkuat Integritas

Firli Bahuri mengingatkan kepada jajaran Kementerian Pertanian untuk memperkuat integritas dalam setiap langkah pelaksanaan tugas di lingkungan kementerian.

Pandemi COVID-19 Bikin Transaksi Digital Melonjak 33 Persen
Indonesia
Pandemi COVID-19 Bikin Transaksi Digital Melonjak 33 Persen

Transaksi digital banking juga didukung oleh transaksi uang elektronik yang akan meningkat 32,3 persen yakni dari Rp201 triliun pada 2020 menjadi Rp266 triliun

Yahya Waloni Kembali Mendekam di Penjara Bareskrim
Indonesia
Yahya Waloni Kembali Mendekam di Penjara Bareskrim

Yahya dijerat dengan Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45a ayat 2 Undang-Undang ITE atau Pasal 156a KUHP dengan ancaman penjara 6 tahun.

Dua Kubu Demokrat Berpotensi Bentrok, Kantor Kemenkumham Dijaga Ketat Polisi
Indonesia
Dua Kubu Demokrat Berpotensi Bentrok, Kantor Kemenkumham Dijaga Ketat Polisi

Polres Metro Jakarta Selatan menerjunkan tiga kompi polisi di kantor Kementerian Hukum dan HAM.