Pimpinan DPR Sebut Gerakan Pembebasan Papua Barat Perlu Diproses Hukum Benny Wenda. Foto: Facebook/Benny Wenda

Merahputih.com - Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mendesak pemerintah mengambil langkah tegas terkait klaim Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP). Mereka mendeklarasikan pemerintahan sementara Papua Barat pada Selasa (1/12).

Hal ini penting agar tak ada provokasi tanpa dasar oleh kelompok ULMWP. Sehingga menjadi liar dalam isu sosial bermasyarakat.

Baca Juga:

Demi NKRI, KKSS Berharap Warganya Tidak Tinggalkan Wamena

"Pemerintahan Otonomi Khusus Papua Barat juga di pandang perlu tegas dalam menyikapi isu ini," kata Azis kepada wartawan di Jakarta, Rabu (2/12).

Azis juga mengutuk klaim ULMWP pimpinan Benny Wenda yang mendeklarasikan pembentukan pemerintahan sementara Papua Barat.

Papua Barat sepenuhnya merupakan wilayah yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). "Dan juga bagi yang mendukung kita akan tindak secara tegas," ujarnya.

Dia menyakini masyarakat Papua Barat tidak terlibat dalam pembentukan ULMWP. Sehingga tidak ada dasar yang kuat atas klaim kemerdekaan tersebut.

Keberadaan wilayah Papua Barat sudah sesuai dengan konstitusi Indonesia, nilai-nilai Pancasila dan telah mendapatkan pengakuan dari dunia Internasional.

“Dalam konsep Pancasila, Papua maupun Papua Barat merupakan inti dari kerangka NKRI, dan dunia Internasional pun mengakui wilayah NKRI secara utuh," tandas dia.

Benny Wenda. (Foto: facebook.com/bennywenda)
Benny Wenda. (Foto: facebook.com/bennywenda)

Azis menyakini, masyarakat Papua Barat tidak akan terprovokasi dengan isu tersebut. Sebab, sejarah kehidupan berdampingan membuktikan bahwa masyarakat Papua Barat sangat mencintai Indonesia.

Sekedar informasi, Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP) mendeklarasikan pemerintahan sementara pada Selasa (1/12).

Mereka menominasikan Benny Wenda, pemimpin yang diasingkan dan tinggal di Inggris, sebagai presiden.

Polda Papua Barat menetapkan sembilan tersangka terkait aksi demo memperingati HUT West Papua New Guinea National Congress dan National Eksekutif Council (WPNGNC) di Kota Sorong dan Manokwari.

Baca Juga:

Abaikan Hoaks Rasis di Medsos, Warga Pendatang Diimbau Balik ke Wamena

Kabid Humas Polda Papua Barat, AKBP Adam Erwindi mengungkap hasil pemeriksaan akan dikembangkan lebih jauh. Untuk sementara kesembilan tersangka masih ditahan oleh petugas kepolisian.

“Dari 7 orang yang diperiksa di Kota Sorong, 6 diantaranya ditetapkan menjadi tersangka dan mereka sekarang ditahan di Polres Sorong Kota,” terang Adam.

Sedangkan dari 29 orang yang berhasil diamankan di Kota Manokwari, tiga diantaranya juga ditetapkan menjadi tersangka dan masih ditahan di Rutan Polda Papua Barat. “Kita masih melanjutkan pemeriksaan dan akan segera rilis di Mapolres Manokwari," tegas dia. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KKB Ancam Perhelatan PON Papua, Pemerintah Diminta Jamin Keselamatan Atlet
Indonesia
KKB Ancam Perhelatan PON Papua, Pemerintah Diminta Jamin Keselamatan Atlet

Anggota Komisi X DPR, Sakinah Aljufri meminta pemerintah menjamin keamanan seluruh stakeholder dalam pelaksanaan PON XX Papua.

Kenaikan Kasus COVID-19 Pasca-Libur Lebaran Capai 381 Persen
Indonesia
Kenaikan Kasus COVID-19 Pasca-Libur Lebaran Capai 381 Persen

Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 menyebut lonjakan kasus positif pasca-periode libur Idulfitri menunjukkan kenaikan hingga 381 persen.

Komite COVID-19: Larangan Mudik untuk Lindungi Kesehatan Masyarakat
Indonesia
Komite COVID-19: Larangan Mudik untuk Lindungi Kesehatan Masyarakat

Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) menyatakan larangan mudik semata-mata bertujuan untuk melindungi Kesehatan masyarakat.

Hari Ini, Jokowi Jajal dan Resmikan Sirkuit Mandalika
Indonesia
Hari Ini, Jokowi Jajal dan Resmikan Sirkuit Mandalika

Presiden beserta rombongan telah lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 pada Jumat (12/11) pagi menuju NTB.

Proses Vaksinasi COVID-19 di Indonesia Masih Jauh dari Target
Indonesia
Proses Vaksinasi COVID-19 di Indonesia Masih Jauh dari Target

Jumlah warga yang sudah mendapat suntikan pertama vaksin COVID-19 bertambah 236.297 orang dari hari sebelumnya. Jumlah 4.705.248 ini berarti baru 11,66 persen dari target yakni 40.349.051.

Tak Mau Kecolongan, TNI-Polri Perketat Pengawasan Protokol Kesehatan
Indonesia
Tak Mau Kecolongan, TNI-Polri Perketat Pengawasan Protokol Kesehatan

Salah satunya menggelar kembali Operasi Yustisi di Jakarta untuk memperketat penegakan protokol kesehatan.

Terapkan PPKM Level 2, Warga Cirebon Diminta Tetap Disiplin Prokes
Indonesia
Terapkan PPKM Level 2, Warga Cirebon Diminta Tetap Disiplin Prokes

Wali Kota Cirebon Nashrudin Azis mengapresiasi keras keras semua pihak dalam menanggulangi pandemi COVID-19 di Kota Cirebon.

Indonesia Bakal Dapat Puluhan Juta Vaksin COVID-19 AstraZeneca
Indonesia
Indonesia Bakal Dapat Puluhan Juta Vaksin COVID-19 AstraZeneca

Gavi memberikan konfirmasi mengenai pengiriman dengan alokasi tahap awal sebesar 13,7 juta hingga 23,1 juta dosis vaksin AstraZeneca

Warga Surabaya Ditangkap Densus 88 Bersama Anak Usia 1 Tahun
Indonesia
Warga Surabaya Ditangkap Densus 88 Bersama Anak Usia 1 Tahun

"Saat penggeledahan ada banyak barang yang dibawa. Termasuk handphone, laptop, kotak amal dan pisau," lanjut Askar.

Bekas Kakorlantas Polri Irjen Djoko Susilo Ajukan PK
Indonesia
Bekas Kakorlantas Polri Irjen Djoko Susilo Ajukan PK

Terpidana kasus korupsi dan pencucian uang itu menggandeng Syamsul Huda Yudha sebagai kuasa hukum. PK sudah didaftarkan pada Selasa (5/1) dengan nomor register: 97 PK/Pid.Sus/2021.