Pimpinan DPR Sebut Gerakan Pembebasan Papua Barat Perlu Diproses Hukum Benny Wenda. Foto: Facebook/Benny Wenda

Merahputih.com - Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mendesak pemerintah mengambil langkah tegas terkait klaim Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP). Mereka mendeklarasikan pemerintahan sementara Papua Barat pada Selasa (1/12).

Hal ini penting agar tak ada provokasi tanpa dasar oleh kelompok ULMWP. Sehingga menjadi liar dalam isu sosial bermasyarakat.

Baca Juga:

Demi NKRI, KKSS Berharap Warganya Tidak Tinggalkan Wamena

"Pemerintahan Otonomi Khusus Papua Barat juga di pandang perlu tegas dalam menyikapi isu ini," kata Azis kepada wartawan di Jakarta, Rabu (2/12).

Azis juga mengutuk klaim ULMWP pimpinan Benny Wenda yang mendeklarasikan pembentukan pemerintahan sementara Papua Barat.

Papua Barat sepenuhnya merupakan wilayah yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). "Dan juga bagi yang mendukung kita akan tindak secara tegas," ujarnya.

Dia menyakini masyarakat Papua Barat tidak terlibat dalam pembentukan ULMWP. Sehingga tidak ada dasar yang kuat atas klaim kemerdekaan tersebut.

Keberadaan wilayah Papua Barat sudah sesuai dengan konstitusi Indonesia, nilai-nilai Pancasila dan telah mendapatkan pengakuan dari dunia Internasional.

“Dalam konsep Pancasila, Papua maupun Papua Barat merupakan inti dari kerangka NKRI, dan dunia Internasional pun mengakui wilayah NKRI secara utuh," tandas dia.

Benny Wenda. (Foto: facebook.com/bennywenda)
Benny Wenda. (Foto: facebook.com/bennywenda)

Azis menyakini, masyarakat Papua Barat tidak akan terprovokasi dengan isu tersebut. Sebab, sejarah kehidupan berdampingan membuktikan bahwa masyarakat Papua Barat sangat mencintai Indonesia.

Sekedar informasi, Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP) mendeklarasikan pemerintahan sementara pada Selasa (1/12).

Mereka menominasikan Benny Wenda, pemimpin yang diasingkan dan tinggal di Inggris, sebagai presiden.

Polda Papua Barat menetapkan sembilan tersangka terkait aksi demo memperingati HUT West Papua New Guinea National Congress dan National Eksekutif Council (WPNGNC) di Kota Sorong dan Manokwari.

Baca Juga:

Abaikan Hoaks Rasis di Medsos, Warga Pendatang Diimbau Balik ke Wamena

Kabid Humas Polda Papua Barat, AKBP Adam Erwindi mengungkap hasil pemeriksaan akan dikembangkan lebih jauh. Untuk sementara kesembilan tersangka masih ditahan oleh petugas kepolisian.

“Dari 7 orang yang diperiksa di Kota Sorong, 6 diantaranya ditetapkan menjadi tersangka dan mereka sekarang ditahan di Polres Sorong Kota,” terang Adam.

Sedangkan dari 29 orang yang berhasil diamankan di Kota Manokwari, tiga diantaranya juga ditetapkan menjadi tersangka dan masih ditahan di Rutan Polda Papua Barat. “Kita masih melanjutkan pemeriksaan dan akan segera rilis di Mapolres Manokwari," tegas dia. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Berikan BOTI, Anies Ingin Semua Rasakan Kesetaraan Dalam Kegiatan Agama
Indonesia
Berikan BOTI, Anies Ingin Semua Rasakan Kesetaraan Dalam Kegiatan Agama

Anies yakin kesetaraan bagi seluruh umat beragama di DKI bakal terwujud

Timses Gibran-Teguh Curiga Ada yang Sengaja Rusak 1.282 Surat Suara
Indonesia
Timses Gibran-Teguh Curiga Ada yang Sengaja Rusak 1.282 Surat Suara

surat suara rusak ini tidak dicoblos sama sekali, tetapi memang sengaja di rusak. Jumlahnya 1.282 surat suara rusak.

Lansia di Gunungkidul Dominasi Kasus Bunuh Diri
Indonesia
Lansia di Gunungkidul Dominasi Kasus Bunuh Diri

Perlu ada pendampingan pada keluarga calon pelaku bunuh diri agar bisa mengakses layanan kesehatan yang tepat dan tidak mendapatkan stigma negatif.

PSBB Diperketat, Industri Keuangan Berjalan Normal
Indonesia
PSBB Diperketat, Industri Keuangan Berjalan Normal

PSBB akan diberlakukan di DKI Jakarta dan 23 kabupaten/kota di enam provinsi yang masuk wilayah berisiko tinggi penyebaran COVID-19.

Pemprov DKI Izinkan Resepsi Pernikahan di Gedung, PDIP: Tamu Wajib Dibatasi
Indonesia
Pemprov DKI Izinkan Resepsi Pernikahan di Gedung, PDIP: Tamu Wajib Dibatasi

"Perlu pengawasan yang ketat, kedua perlu ada pembatasan kapasitas," ucap Gembong

17 Laboratorium Identifikasi Virus COVID-19 yang Dibawa Warga India
Indonesia
17 Laboratorium Identifikasi Virus COVID-19 yang Dibawa Warga India

Gelombang kasus di India diklaim dipengaruhi mutasi virus dan pelonggaran penegakan protokol kesehatan. Akibatnya, penularan terjadi kembali dengan mutasi baru dan naik sangat tinggi.

DPR Tidak Perlu Bahas RUU Minuman Beralkohol
Indonesia
DPR Tidak Perlu Bahas RUU Minuman Beralkohol

Pendekatan pelarangan minuman beralkohol dapat memberi dampak negatif untuk peradilan pidana di Indonesia.

Bola Liar Kasus Hukum Rizieq Shihab Ada di Tangan Polisi
Indonesia
Bola Liar Kasus Hukum Rizieq Shihab Ada di Tangan Polisi

Polisi pun, lanjut Stanislaus, perlu mendengarkan suara pelapor yang ingin memenuhi rasa keadilan.

PPKM Darurat, Menparekraf Sandiaga Uno Janji Percepat Dana Hibah
Indonesia
PPKM Darurat, Menparekraf Sandiaga Uno Janji Percepat Dana Hibah

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa-Bali diterapkan mulai 3 hingga 20 Juli 2021.

Peradi Pergerakan: Tolak Gugatan terhadap Ahli Hukum Eva Achjani Zulfa
Indonesia
Peradi Pergerakan: Tolak Gugatan terhadap Ahli Hukum Eva Achjani Zulfa

Ahli hukum pidana Universitas Indonesia Eva Achjani Zulfa digugat di Pengadilan Negeri Depok, sebab keteranganya sebagai ahli di tingkat penyidikan dianggap memberatkan penggugat Andy Tediarjo.