Pimpinan DPR Nilai Pemerintah Perlu Memasukkan Revisi UU ITE ke Prolegnas 2021 Arsip - Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin (kanan). ANTARA FOTO/Reno Esnir/wsj/am.

Merahputih.com - Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin menegaskan bahwa UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) penting untuk direvisi karena telah menimbulkan polemik hukum dalam penerapannya sehingga layak untuk dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021.

"Pemerintah perlu melakukan revisi terhadap UU ITE serta memasukkan revisi UU tersebut ke dalam Prolegnas 2021," kata Azis dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (23/2).

Baca Juga

Kasus SARA dan Ujaran Kebencian Tetap Dijerat UU ITE

Dia menilai polemik hukum terkait kebebasan berpendapat dan belum baiknya literasi digital di masyarakat, telah mengindikasikan munculnya kasus-kasus terkait dengan tafsir hukum karet dalam UU ITE.

Selain itu, penerapan pasal oleh Aparat Penegak Hukum (APH) yang belum tepat di lapangan dan berdampak sosial, sehingga pemerintah perlu untuk segera melakukan revisi terhadap UU ITE.

"Gaduhnya media sosial dikarenakan UU ITE banyak digunakan oleh masyarakat untuk saling lapor ke kepolisian dan mengakibatkan banyak orang yang sebenarnya merupakan korban dan tidak bersalah justru dilaporkan," tandas dia.

Azis menilai polemik terhadap UU ITE terlihat pada Pasal 27 ayat 1 dan ayat 3, Pasal 28 ayat 2.

Pasal 27 ayat 1 disebutkan bahwa "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan".

Azis Syamsuddin (dpr.go.id)

Pasal 27 ayat 3 disebutkan bahwa "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik".

Pasal 28 ayat 2 disebutkan bahwa "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)".

"Seperti telah diamanatkan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 F, dan Pasal 28 J, bahwa berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia," kata Azis.

Pasal (28J) disebutkan bahwa (1) Menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; (2) Tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Baca Juga

Keluarkan SE Penerapan UU ITE, Kapolri Minta Anak Buahnya Kedepankan Langkah Damai

Azis menilai perlu dipahami secara yuridis normatif perihal penyebaran informasi selain teori hukum, juga adanya konvergensi dari empat bidang ilmu, yaitu teknologi, telekomunikasi, informasi, dan komunikasi.

Hal itu, menurut dia, meliputi UU No.39/1999 Tentang Hak Asasi Manusia; UU No. 11/2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19/2016 (UU ITE); UU No. 14/2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan UU No. 4/2011 Tentang Informasi Geospasial. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Istri Edhy Prabowo Diduga Pinjam Kartu Kredit Beli Barang Mewah
Indonesia
Istri Edhy Prabowo Diduga Pinjam Kartu Kredit Beli Barang Mewah

Pemilik PT Dua Putera Perkasa Pratama (DPPP) Suharjito didakwa menyuap Menteri Keluatan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Dana Kampanye Pilkada Tangsel Dibatasi Cuma Rp25 Miliar
Indonesia
Dana Kampanye Pilkada Tangsel Dibatasi Cuma Rp25 Miliar

Batas maksimal yang disepakati ketiga paslon dan KPU sebesar Rp 25 miliar.

Rizieq Shihab Diangkut dari Tahanan Polda Metro Jaya ke Bareskrim
Indonesia
Rizieq Shihab Diangkut dari Tahanan Polda Metro Jaya ke Bareskrim

Polisi memindahkan bekas pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab ke Rutan Salemba cabang Bareskrim Polri pada Kamis (14/1). Ia dipindah dari tahahan di Rutan Polda Metro Jaya.

KTT G20 Digelar Virtual Bulan Depan
Indonesia
KTT G20 Digelar Virtual Bulan Depan

G20 juga telah menyuntikkan dana sebesar 11 triliun dolar AS

Jadi Tersangka Kasus Pembakar Rumah Dinkes, 8 Anggota TNI AD Terancam Dipenjara 12 Tahun
Indonesia
Jadi Tersangka Kasus Pembakar Rumah Dinkes, 8 Anggota TNI AD Terancam Dipenjara 12 Tahun

Sejumlah prajurit TNI AD telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pembakaran rumah dinas kesehatan tersebut.

Moeldoko Terjun ke Bisnis Bus Listrik
Indonesia
Moeldoko Terjun ke Bisnis Bus Listrik

Indonesia bersiap memproduksi bus listrik dengan kapasitas 1.200 per tahun.

Pemerintah Siapkan Rp 100 Miliar Tanggung Akomodasi Isolasi OTG di Hotel Berbintang
Indonesia
Pemerintah Siapkan Rp 100 Miliar Tanggung Akomodasi Isolasi OTG di Hotel Berbintang

Jumlah fasilitas yang disiapkan Kemenparekraf dapat menampung sekitar 14 ribu pasien mulai bulan ini sampai Desember 2020

Kontras Persoalkan SKB Pelarangan FPI
Indonesia
Kontras Persoalkan SKB Pelarangan FPI

Kontras menilai SKB FPI bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum, khususnya terkait kebebasan berkumpul dan berserikat.

Luka Para Korban Penyerangan TNI, Pendarahan Paru hingga Retina Lepas
Indonesia
Luka Para Korban Penyerangan TNI, Pendarahan Paru hingga Retina Lepas

Salah satu korban mengalami gangguan pernapasan dan saat ini menjalani perawatan di RSPAD.

Komunitas Basket Pramugari adakan Pertandingan Persahabatan Lawan TMI Basketball Academy
Olahraga
Komunitas Basket Pramugari adakan Pertandingan Persahabatan Lawan TMI Basketball Academy

Mayoritas punggawa AGC adalah pramugari dan karyawan di maskapai