Pimpinan DPR Nilai Jenderal Andika dan Laksamana Yudo Mumpuni Jadi Panglima TNI Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. (Foto: MP/Ismail).

Merahputih.com - Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra), Abdul Muhaimin Iskandar menilai dua nama yang santer bakal menggantikan Mareskal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa dan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono memiliki rekam jejak baik.

"Semua calon-calon ini mumpuni dan layak, tinggal presidenlah yang akan menentukan sesuai dengan rencana presiden," ujar Muhaimin di Lobby Gedung Nusantara II Senayan Jakarta, Senin (1/11).

Baca Juga

Intrik Politik Masuk Dalam Pemilihan Panglima TNI

Pimpinan DPR sendiri hingga kini belum menerima surat presiden (Surpres) terkait pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto. Muhaimin menyebut, dalam waktu dekat Marsekal Hadi akan pensiun.

Panglima TNI Hadi Tjahjanto. (Foto: Antara)
Panglima TNI Hadi Tjahjanto. (Foto: Antara)

Sementara, mekanisme pengajuan nama Calon Panglima TNI akan berlangsung sesuai prosedur dan ketentuan Tatib DPR yang berlaku. Bila nanti pihaknya telah menerima surpres itu, mekanismenya akan dirapatkan oleh pimpinan DPR dan dibawa ke Badan Musyawarah (Bamus) DPR.

Baca Juga

MPR Beberkan Tugas Utama Panglima TNI Baru Pengganti Hadi Tjahjanto

"Akan kami bahas di rapat pimpinan kemudian kita sampaikan di Bamus dan berakhir di Komisi I untuk kemudian dibawa ke paripurna," kata dia. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polisi Tutup Sementara Jalan Pantai Selatan Yogyakarta Saat Malam Takbiran
Indonesia
Polisi Tutup Sementara Jalan Pantai Selatan Yogyakarta Saat Malam Takbiran

Kepolisian Resor Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, akan menutup sementara wilayah Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) saat malam takbiran Idul Fitri 1443 Hijriah. Penutupan dilakukan guna mencegah kerumunan dan perayaan malam takbiran dengan menggunakan petasan.

Ketua DPR Minta Pemerintah Buktikan Layanan PeduliLindungi Tak Langgar Privasi
Indonesia
Ketua DPR Minta Pemerintah Buktikan Layanan PeduliLindungi Tak Langgar Privasi

“Kami berharap Pemerintah bisa memberikan bukti konkret lewat metode yang paling mudah dipahami untuk memastikan layanan PeduliLindungi tidak melanggar privasi dan aman digunakan oleh masyarakat,” kata Puan, Senin (18/4).

Menag Bakal Bertemu dengan Menteri Haji Arab Saudi
Indonesia
Menag Bakal Bertemu dengan Menteri Haji Arab Saudi

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas akan bertolak ke Arab Saudi bertemu dengan Menteri Haji Saudi.

Menaker Ida Pastikan Pekerja Kena PHK Dapat Perlindungan JKP
Indonesia
Menaker Ida Pastikan Pekerja Kena PHK Dapat Perlindungan JKP

Ida Fauziyah memastikan bahwa pekerja yang terkena PHK kini akan mendapatkan perlindungan baru lewat JKP.

Yuk, Jangan Pakai Kantong Plastik saat Bagikan Daging Hewan Kurban
Indonesia
Yuk, Jangan Pakai Kantong Plastik saat Bagikan Daging Hewan Kurban

"Kami mengimbau masyarakat untuk membawa wadah sendiri, yang dapat dipakai ulang, untuk mewadahi daging kurban," kata Wali Kota Depok Idris.

MUI Angkat Suara soal Kasus ACT
Indonesia
MUI Angkat Suara soal Kasus ACT

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) bidang Ekonomi Syariah dan Halal, Sholahudin Al Aiyubi mendukung, upaya pembersihan di internal ACT, namun meminta kegiatan organisasi kemanusiaan itu tidak dihentikan.

PAN dan PPP Diproyeksi Tidak Bisa Tempatkan Wakil di DPR
Indonesia
PAN dan PPP Diproyeksi Tidak Bisa Tempatkan Wakil di DPR

Perolehan suara PPP pada Pemilu 2019 adalah 4,5 persen. Jika setengahnya berkurang, maka partai ini akan tidak lolos ke Senayan.

DPR Setujui Penjualan 2 Eks KRI, Segini Taksiran Nilainya
Indonesia
DPR Setujui Penjualan 2 Eks KRI, Segini Taksiran Nilainya

Komisi I DPR RI menyetujui rencana Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menjual dua Kapal Perang Republik Indonesia (KRI). Dua kapal dijual karena dinilai sudah tak layak pakai yakni KRI Teluk Mandar 514 dan KRI Teluk Penyu 513.

Wapres Mar'uf Amin Sebut Wacana Penundaan Pemilu Bukan Urusannya
Indonesia
Wapres Mar'uf Amin Sebut Wacana Penundaan Pemilu Bukan Urusannya

su penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden mengemuka beberapa waktu lalu. Wacana tersebut kian menuai pro dan kontra. Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menegaskan, jabatan Presiden dan Wapres hanya sampai 2024.

Menlu se-ASEAN Bertemu di AS Bahas Persiapan KTT
Indonesia
Menlu se-ASEAN Bertemu di AS Bahas Persiapan KTT

Para menlu juga sepakat untuk melakukan Pertemuan Persiapan Tingkat Menteri Luar Negeri, yang akan digelar di Jakarta pada Oktober 2022.