Pimpinan DPR Minta Ada Kajian Sebelum Polri Berada di Bawah Kementerian Ilustrasi Polisi (Foto: Antara/Nyoman Budhiana)

Merahputih.com - Pernyataan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Agus Widjojo soal pembentukan Kementerian Keamanan Dalam Negeri dan Dewan Keamanan Nasional memicu kontroversi. Pasalnya, lembaga itu rencananya akan menaungi Polri.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, pembentukan kementerian tersebut harus diusulkan berdasarkan kajian komprehensif.

Baca Juga

Kata Menpan Tjahjo soal Usulan Polri di Bawah Kementerian

“Sebelum akhirnya dilemparkan ke publik yang akan menyebabkan kegaduhan yang tidak perlu," ujar Dasco dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Senin (3/1).

Oleh karena itu, dirinya berharap kajian itu disampaikan kepada DPR sekaligus pembentuk undang-undang agar diketahui urgensinya.

“Seharusnya dibikin kajiannya dulu lalu kemudian disosialisasikan terutama kepada pembuat undang-undang," jelas Dasco.

Baca Juga

Jadi Ketua Dewan Pengarah BRIN, Berapa Kekayaan Megawati?

Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu menekankan, jika tidak ada kajian pembentukan kementerian tersebut maka akan dipastikan mengakibatkan ambiguitas bagi sejumlah pihak.

"Kalau seperti ini kan kita bingung, kalau ditanya kajiannya kita belum tahu urgensinya juga kita belum tahu," pungkas Pimpinan DPR Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) itu.

Sebelumnya, pada akhir tahun 2021, Gubernur Lemhannas Agus Widjojo mengusulkan agar Kementerian Keamanan Dalam Negeri dan Dewan Keamanan Nasional dibentuk. Rencananya, Polri akan dinaungi oleh kementerian baru itu.

"Seyogyanya diletakkan di bawah salah satu kementerian, dan Polri seperti TNI, sebuah lembaga operasional," jelas Agus.

Baca Juga

Pegawai Lembaga Eijkman Akan Diintegrasikan ke BRIN

Ia menuturkan, dalam kegiatan operasional Polri, harus dirumuskan di tingkat menteri oleh lembaga bersifat politis.

"Dari situ perumusan kebijakan dibuat, pertahanan oleh TNI, dan keamanan ketertiban oleh Polri," ungkapnya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ternyata, Orang Indonesia Lebih Loyal Pada E-Commerce Karya Anak Bangsa
Indonesia
Ternyata, Orang Indonesia Lebih Loyal Pada E-Commerce Karya Anak Bangsa

Di tengah pandemi yang membatasi interaksi, sejumlah perusahaan e-commerce memiliki karakteristik produk yang paling laku yang tidak beda jauh. Di Tokopedia, Bukalapak dan JDID, produk terlaris adalah aksesoris ponsel, perlengkapan rumah, baju, hobbies and colllection, serta perawatan tubuh.

Komisi A Minta Pemprov DKI Ikuti Aturan Pemberian Hibah
Indonesia
Komisi A Minta Pemprov DKI Ikuti Aturan Pemberian Hibah

"Jadi prosesnya seperti biasa ada lelang fisik, kalau hibah uang ada aturan-aturannya sesuai dengan prosedur,” ucap Nasrullah di Jakarta, Minggu (31/10)

[Hoaks atau Fakta]: Mahasiswa Minta Bantuan Tentara Saat Ingin Demo
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Mahasiswa Minta Bantuan Tentara Saat Ingin Demo

Kewenangan Panglima TNI tidak termasuk kewenangan untuk mengizinkan dan memberikan pengawalan demonstran

DIY Relokasi 1.700 PKL Malioboro, Pedagang Minta Penundaan
Indonesia
DIY Relokasi 1.700 PKL Malioboro, Pedagang Minta Penundaan

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bakal merelokasi sebanyak 1.700 pedagang kaki lima (PKL) yang membuka usaha di sepanjang kawasan Malioboro.

[HOAKS atau FAKTA]: Pilpres 2024 Dibatalkan dan Jokowi Kembali Diangkat Jadi Presiden
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pilpres 2024 Dibatalkan dan Jokowi Kembali Diangkat Jadi Presiden

Akun Facebook bernama Suprayitno SA mengunggah sebuah video berdurasi 3 menit 24 detik dengan narasi bahwa Pilpres 2024 dibatalkan oleh rakyat dan Jokowi kembali diangkat menjadi Presiden.

Indonesia Butuh Rp 3.779 Triliun Atasi Dampak Perubahan Iklim
Indonesia
Indonesia Butuh Rp 3.779 Triliun Atasi Dampak Perubahan Iklim

"Sebuah angka yang luar biasa besar, namun kalau kita mau menurunkan karbondioksida lebih tinggi lagi hingga mencapai 41 persen maka kebutuhan investasinya mencapai 479 miliar dolar AS," ucap Sri Mulyani.

Harta Kekayaan Anies Naik 2 Kali Lipat Setelah Tiga Tahun Jabat Gubernur
Indonesia
Harta Kekayaan Anies Naik 2 Kali Lipat Setelah Tiga Tahun Jabat Gubernur

Harta kekayaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan naik dua kali lipat setelah tiga tahun menjabat sebagai orang nomor satu di ibu kota.

Sekjen Gerindra Ogah Tanggapi Wacana Penundaan Pemilu 2024
Indonesia
Sekjen Gerindra Ogah Tanggapi Wacana Penundaan Pemilu 2024

Wacana penundaan Pemilu 2024 terus bergulir dan menuai pro kontra banyak pihak.

Dinkes DKI Skrining Warga Terpapar Debu Batu Bara di Marunda
Indonesia
Dinkes DKI Skrining Warga Terpapar Debu Batu Bara di Marunda

Kepala Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) DKI, Dwi Oktavia menyampaikan, untuk kesehatan warga Rusun Marunda telah ditangani Puskesmas Kecamatan Cilincing, dengan memberikan pelayanan dalam bentuk screening kesehatan.

Konflik Internal ITB Dibahas DPR RI
Indonesia
Konflik Internal ITB Dibahas DPR RI

Rektor beserta pimpinan Institut Teknologi Bandung (ITB) memenuhi undangan Komisi X DPR RI untuk membahas penyelesaian masalah Sekolah Bisnis dan Manajemen (SBM) ITB, Kamis (24/3/2022).