Pimpinan DPR Klaim Vaksin Nusantara Cermin Kedaulatan Bangsa Ilustrasi. (Foto: MP/Pixabay.com/TheDigitalArtist)

MerahPutih.com - Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin menyambut baik penelitian Vaksin Nusantara di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta. Terlebih langkah yang dilakukan sesuai dengan protokol penelitian.

Azis berharap Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), para peneliti, maupun epidemiolog juga mendukung gol dari lahirnya vaksin buatan anak bangsa ini.

Bagi Azis, apa pun mereknya, jika bangsa Indonesia mampu memproduksi vaksin, merupakan terobosan besar yang dapat disejajarkan dengan negara maju lain. Manfaat lainnya, produksi vaksin sebagai upaya memenuhi kebutuhan vaksinasi dalam negeri.

Baca Juga:

Eks Menkes Siti Fadilah Dukung Vaksin Nusantara Gagasan Terawan Agus Putranto

"Dari data dan laporan yang disampaikan RSPAD, ada perolehan imunitas terhadap COVID-19. Baik dari sisi seluler maupun humoral. Tentu ini kabar menggembirakan dan bisa menjadi penemuan baru," kata Azis dalam keterangannya, Kamis (15/4).

Menurut Azis, para peneliti vaksin asal Indonesia tentu memiliki pertimbangan dan penjelasan secara utuh sehingga berani memberikan vaksin besutan mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto tersebut.

"Sisi potensial untuk dikembangkan sangat terbuka. Ini setelah Presiden Jokowi meminta agar Indonesia mengutamakan produk dalam negeri. Vaksin Nusantara bisa menjadi salah satu contoh produk dalam negeri. Ini soal kedaulatan dan kemandirian dalam bidang kesehatan dan pengobatan," beber Azis.

Mantan Menteri Kesehatan Terawan didampingi sejumlah tim medis RSUP Persahabatan Jakarta Timur dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (12/3/2020). ANTARA/Andi Firdaus/pri.
Mantan Menteri Kesehatan Terawan didampingi sejumlah tim medis RSUP Persahabatan Jakarta Timur dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (12/3/2020). ANTARA/Andi Firdaus/pri.

Politikus Golkar ini mengatakan, Indonesia masih tergantung pada negara lain. Ketika diembargo, program dan jadwal vaksinasi langsung terganggu. Untuk itu, dia menekankan pentingnya kemandirian dan kedaulatan terhadap vaksin COVID-19.

"Sejak awal kami menekankan jangan ada politisasi vaksin COVID-19. Dan, DPR tidak akan mengintervensi pihak mana pun, selagi niat dan langkahnya untuk kepentingan yang lebih luas," tutup Azis.

Azis berharap, hasil uji klinis BPOM dan standar yang berlaku benar-benar diterapkan. Pasalnya, sejumlah epidemiolog sudah memberikan warning kepada pemerintah untuk tidak cepat mengklaim secara berlebihan Vaksin Nusantara.

"Pengujian serta penilaian secara ilmiah secara transparan oleh BPOM maupun para pakar sangat penting," jelas dia.

Baca Juga:

Vaksin Nusantara Ternyata Produksi AS dan Diuji Coba di Indonesia

Dia menegaskan, pengembangan Vaksin Nusantara harus didukung semua pihak. DPR dipastikan tidak akan intervensi pengembangan yang dilakukan. Meski demikian, semua pihak tidak menginginkan pengembangan yang dilakukan kontraproduktif dengan kaedah pembuatan vaksin yang berlaku.

"Jika belum memenuhi kaidah klinis, sampaikan secara transparan. Integritas Badan POM sudah teruji ketika merilis EUA untuk Sinovac. Oleh sebab itu, BPOM harapannya membantu dalam pengembangan vaksin Nusantara. Ini dalam rangka kemandirian Indonesia di bidang farmasi," tutup Azis. (Pon)

Baca Juga:

Disuntik Vaksin Nusantara, Politisi Bikin Bingung Rakyat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Partai Besutan Wanita Emas Bersiap Daftar ke Kemenkumham
Indonesia
Partai Besutan Wanita Emas Bersiap Daftar ke Kemenkumham

"Arahan saya kepada ketua DPD dan ketua DPC se-Jawa Barat bahwa yang pertama adalah kesiapan kita mendaftarkan diri ke Kemenkumham," ucap Ketua Umum Partai Emas Hasnaeni

Perumnas Dapat Rp650 Miliar Kejar 1 Juta Rumah MBR
KPR
Perumnas Dapat Rp650 Miliar Kejar 1 Juta Rumah MBR

Investasi pemerintah untuk PEN ini berbentuk surat utang jangka panjang yang diterbitkan melalui penawaran terbatas Perum Perumnas.

Satpol PP Jakpus Dikerahkan Bantu Polisi Berangus Begal Sepeda
Indonesia
Satpol PP Jakpus Dikerahkan Bantu Polisi Berangus Begal Sepeda

Jakarta Pusat menerjunkan Satpol PP untuk membantu keamanan menjaga wilayah perihal maraknya begal sepeda beberapa waktu belakangan.

PT KAI Belum Terapkan Rapid Test Antigen untuk Penumpang saat Libur Nataru
Indonesia
PT KAI Belum Terapkan Rapid Test Antigen untuk Penumpang saat Libur Nataru

Saat ini, KAI masih mengacu ke Surat Edaran (SE) 14 Kementerian Perhubungan tanggal 8 Juni 2020 dan SE 9 Gugus Tugas COVID-19 tanggal 26 Juni 2020.

Bareskrim Pastikan Tak Olah TKP Secara Terbuka di Lokasi Kebakaran Kejagung
Indonesia
Bareskrim Pastikan Tak Olah TKP Secara Terbuka di Lokasi Kebakaran Kejagung

Polri enggan menggelar olah TKP kebakaran Gedung Utama Kejagung secara terbuka atau bersama media massa.

Penumpang Kereta Meningkat, Rapid Test Diminta Sehari Sebelum Berangkat
Indonesia
Penumpang Kereta Meningkat, Rapid Test Diminta Sehari Sebelum Berangkat

"Jika dilakukan pada hari keberangkatan, pelanggan akan terburu-buru karena diharuskan mengantre terlebih dahulu. Bahkan dikhawatirkan pelanggan akan tertinggal oleh kereta," ujar Luqman.

Mabes Polri Bentuk Tim Khusus Tindak Lanjut Rekomendasi Komnas HAM
Indonesia
Mabes Polri Bentuk Tim Khusus Tindak Lanjut Rekomendasi Komnas HAM

Polri membentuk tim khusus untuk menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM terkait penembakan anggota laskar Front Pembela Islam (FPI).

Gerindra Soroti Puskesmas Cipedak Buka 3 Hari dalam Seminggu
Indonesia
Gerindra Soroti Puskesmas Cipedak Buka 3 Hari dalam Seminggu

Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta meminta Gubernur Anies Baswedan untuk menambah lagi rumah sakit (RS) dan puskesmas.

Tingkatkan Pengendalian Gratifikasi, KPK Minta Instansi Sampaikan Rencana Kerja
Indonesia
Tingkatkan Pengendalian Gratifikasi, KPK Minta Instansi Sampaikan Rencana Kerja

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta instansi untuk segera menyampaikan rencana kerja Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) tahun 2021.

Zona Hijau, Daerah di Jabar Bisa Mulai Simulasi Masuk Sekolah
Indonesia
Zona Hijau, Daerah di Jabar Bisa Mulai Simulasi Masuk Sekolah

Jabar menentukan level kewaspadaan masing-masing daerah melalui kajian ilmiah berdasarkan sembilan indeks, di antaranya laju ODP, PDP, risiko geografis, dan angka reproduksi efektif (Rt) COVID-19.