Pimpinan DPR 'Ajari' Dua Menteri Atasi Meroketnya Harga Kedelai Wakil Ketua DPR RI dari Partai NasDem, Rachmat Gobel. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Harga kacang kedelai meningkat akibat fluktuasi harga internasional. Khususnya di Amerika Serikat, yang merupakan salah satu produsen terbesar kedelai selain Brasil, Argentina, dan Tiongkok.

Pada 2020 lalu, harga kacang kedelai dalam negeri di tingkat konsumen masih sekitar Rp8.500 per kg. Namun pada 2021, naik menjadi Rp9.500 hingga Rp10 ribu per kg. Kini harganya sudah berada di atas Rp11 ribu per kg. Kondisi meroketnya harga kedelai ini memicu gejolak di tanah air.

Baca Juga:

Alasan Mendag Harga Kedelai Melambung Tinggi

Untuk itu, Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) menstabilkan harga kacang kedelai. Tujuannya, untuk memberi ketenangan kepada masyarakat maupun pengrajin tahu dan tempe.

“Tugas Kementerian Perdagangan memang seperti itu. Tak bisa membiarkan masyarakat bertarung sendiri,” kata Gobel dalam keterangan persnya, Senin (21/2).

kedelai
Kedelai. (Foto: Antara)

Mantan Menteri Perdagangan itu mengatakan kenaikan harga kacang kedelai secara terus menerus memicu jumlah pengrajin tahu dan tempe terus berkurang, khususnya pengrajin kecil. Padahal, pemerintah sudah tidak mengenakan bea masuk terhadap komoditas kacang kedelai.Menurut Gobel, tahu dan tempe merupakan makanan rakyat dan digemari seluruh lapisan masyarakat. Apalagi, lanjut dia, usaha tahu dan tempe juga merupakan sektor yang bisa dimasuki masyarakat bawah dengan mudah.

Karena itu, kata Gobel, fluktuasi harga dan kenaikan harga kacang kedelai bisa mengganggu lapangan kerja dan lapangan usaha. “Di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini, semua pihak khususnya pemerintah, untuk bekerja lebih sungguh-sungguh agar kemiskinan tak terus naik,” jelas pengusaha asal Gorontalo itu.

Baca Juga:

PKS Usulkan Pemerintah Lakukan Barter Kedelai dengan Batu Bara

Masalah kacang kedelai, tambah Gobel, harus dicarikan solusi yang lebih permanen, serta membutuhkan kerja sama semua pihak khususnya Kemendag dan Kementerian Pertanian. Sebab, saat ini, sekitar 80 persen kebutuhan kacang kedelai berasal dari impor.

"Marena itu, Kementerian Perdagangan harus bisa mengatur stok agar tak mudah diterjang fluktuasi harga internasional maupun oleh situasi perdagangan internasional,” imbuh Politikus NasDem itu. Gobel menambahkan, Kemendag harus bisa mengatur stabilitas harga di dalam negeri. Pada sisi lain, walaupun tanaman itu merupakan tanaman subtropis, namun tanaman itu masih bisa berkembang dengan baik di Indonesia.

Baca Juga:

Kedelai Mahal dan Langka, Pemerintah Diminta Respons Cepat

Jadi, kata Gobel, harus ada koordinasi agar kran impor diatur dengan kemampuan Kementerian Pertanian dalam menyediakan kacang kedelai dari petani. "Jangan sampai pasar kebanjiran produk impor yang kemudian bikin kapok petani menanam kedelai,” tutur dia. Lebih jauh, Gobel juga menekankan agar Kementerian Pertanian bekerja keras dan memiliki program yang sistematis agar Indonesia bisa berswasembada kacang kedelai. Contohnya, Indonesia sudah menjadi eksportir edamame, sekaligus membuktikan bahwa tanah Indonesia bisa untuk tanaman kedelai.

"Ingat, produk olahan kedelai telah menjadi makanan nasional seperti tahu, tempe, bahkan kecap,” tutup Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan itu. (Knu)

Baca Juga:

Waketum PRIMA Minta Jokowi Usut Tuntas Kartel Kedela

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kecelakaan Kapal di Perairan Selat Malaka, Lima ABK Ditemukan Selamat
Indonesia
Kecelakaan Kapal di Perairan Selat Malaka, Lima ABK Ditemukan Selamat

kapal KLM Firman Jaya yang tenggelam di perairan Selat Malaka atau tidak jauh dari Perairan Tanjung Balai Karimun Kepulauan Riau.

Legislator Nilai Penjualan Vaksin Berbayar Cara Pemerintah Cari Untung dari Rakyat
Indonesia
Legislator Nilai Penjualan Vaksin Berbayar Cara Pemerintah Cari Untung dari Rakyat

"Jadi, opsi vaksin berbayar seperti upaya mencari keuntungan dengan memeras rakyat,” ungkap Netty

Salat Iduladha Ditiadakan Sementara, Pembagian Daging Kurban Dibagikan ke Rumah
Indonesia
Salat Iduladha Ditiadakan Sementara, Pembagian Daging Kurban Dibagikan ke Rumah

Kementerian Agama telah menerbitkan Surat Edaran No.15/2021

Pemerintah Pusat Disebut tak Dukung Jakarta E-Prix, Ini Jawaban Jokowi
Indonesia
Pemerintah Pusat Disebut tak Dukung Jakarta E-Prix, Ini Jawaban Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menepis anggapan bahwa pemerintah pusat tidak mendukung gelaran Formula E.

Alasan Bunda FAD Jabar Tak Ekspos Kasus Pencabulan Guru dari Awal
Indonesia
Alasan Bunda FAD Jabar Tak Ekspos Kasus Pencabulan Guru dari Awal

DP3AKB bersama Polda Jabar dan LPSK pun berkomitmen untuk menangani kasus pemerkosaan tersebut dengan mengedepankan Asas Perlindungan Anak

NTB PPKM Level 1, MotoGP Siap Digelar
Indonesia
NTB PPKM Level 1, MotoGP Siap Digelar

Persyaratan bagi penonton lokal maupun mancanegara, yang penting harus sudah vaksin dosis lengkap (dosis 1 dan 2).

Gerindra Sebut Pernyataan Yaqut 'Kemenag Hadiah Negara untuk NU' Radikal
Indonesia
Gerindra Sebut Pernyataan Yaqut 'Kemenag Hadiah Negara untuk NU' Radikal

"Katanya mengusung konsep agama yang inklusif (terbuka) tapi kok kenyataannya malah eksklusif. Pernyataan tersebut merupakan pernyataan radikal dan sangat berbahaya terhadap keberagaman yang sudah terjalin dengan baik selama ini," kata Wachid

Kasus Harian COVID-19 di Atas 3.800, Jabar Sumbang Angka Terbanyak
Indonesia
Kasus Harian COVID-19 di Atas 3.800, Jabar Sumbang Angka Terbanyak

Jawa Barat menjadi provinsi dengan penambahan kasus positif tertinggi hari ini yaitu dengan 928 kasus, disusul DKI Jakarta dengan penambahan 742 kasus.

Wakapolri Minta PJ Kepala Daerah Antisipasi Potensi Konflik saat Pemilu
Indonesia
Wakapolri Minta PJ Kepala Daerah Antisipasi Potensi Konflik saat Pemilu

Polri mengingatkan para penjabat kepala daerah untuk mengantisipasi adanya kerawanan yang menjadi gangguan pemilu.

Wakapolri Minta Kepala Daerah Waspada Naiknya Kasus COVID-19 dan PMK
Indonesia
Wakapolri Minta Kepala Daerah Waspada Naiknya Kasus COVID-19 dan PMK

Kondisi pandemi COVID-19 akan berdampak langsung pada kondisi perekonomian di Indonesia.