Pimpinan DPD Usul JHT Dicairkan pada Usia Minimal 45 Tahun Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan didorong untuk merubah batas usia maksimal pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) dari 56 menjadi batas usia minimal kerja 45 tahun.

Hal tersebut diusulkan Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin di tengah mencuatnya penolakan publik atas Permen ketenagakerjaan Nomor 2 tahun 2022.

Baca Juga

Labor Institute Sebut Isu JHT Digiring ke Ranah Politis

"Kami percaya pemerintah memiliki niat dan tujuan yang baik dalam menyiapkan atau mensiasati masa depan keuangan pekerja Indonesia. Tidak ada yang keliru dengan Peraturan JHT, jika kita memahami definisi dan tujuan secara saksama," kata Sultan dalam keterangannya, Rabu (16/2).

Menurutnya, negara wajib memastikan masa depan kelompok pekerja dengan serangkaian skema JHT yang aman dan mencukupi. Namun peraturan menteri yang direvisi harus memberikan dampak yang lebih baik dan tidak kontraproduktif dengan aturan di atasnya.

"Hakikat JHT adalah bukan sekedar menjamin kesejahteraan sosial pekerja yang lebih baik di hari tua, tapi lebih pada memberikan pilihan menentukan jalan hidup pekerja secara berdaulat atau meningkatkan shifting orientasi dari yang statusnya pekerja menjadi pencipta lapangan kerja," beber dia.

Dalam konteks ini, kata Sultan, pihaknya mengusulkan agar pemerintah hanya perlu menetapkan batas umur minimal kerja 45 tahun untuk mencairkan JHT pekerja. Paradigma sistem ketenagakerjaan harus didesain agar pekerja diberikan pilihan untuk bersedia dan berani keluar dari zona nyaman menjadi buruh.

"Lalu kemudian memilih untuk berwirausaha dengan Insentif keuangan yang cukup, setelah mengabdikan diri menjadi pekerja selama periode tertentu, setidaknya 15-20 tahun bekerja," imbuhnya.

Baca Juga

Ketua DPR Minta Pemerintah Tinjau Ulang Aturan Pencairan JHT

Lebih lanjut, Sultan menerangkan bahwa Indonesia membutuhkan lebih banyak entrepreneur, dan JHT bisa menjadi sumber keuangan pekerja yang sangat potensial dijadikan sebagai modal usaha. Dampak lainnya adalah memungkinkan terjadinya sirkulasi pekerja di dunia kerja menjadi lebih cepat.

Oleh karena itu, menurut Sultan, untuk melipatgandakan tabungan pekerja tersebut, JHT harus terlebih dahulu diinvestasikan oleh pekerja melalui platform investasi Sukuk dengan fix rate hingga pekerja mencapai usia minimal 45 tahun.

"Dengan Sukuk ketenagakerjaan diharapkan JHT menjadi lebih produktif dan berkembang sebelum dicairkan. Hal ini tentu harus didiskusikan dan disepakati antara pemerintah dan buruh. Buruh berhak untuk memilih jenis sukuk yang akan diinvestasikan," tutup Sultan.

Dikutip dari laman kementerian keuangan, Sukuk negara diterbitkan dengan tujuan untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) termasuk membiayai pembangunan proyek milik negara.

Selain itu, sukuk negara juga diterbitkan untuk mendukung pengembangan pasar keuangan syariah di Indonesia. Penerbitan sukuk negara telah menghasilkan banyak pembangunan infrastruktur di Indonesia. (Pon)

Baca Juga

Sekjen Gerindra: JHT Modal bagi Korban PHK untuk Bangkitkan Ekonomi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kasus COVID-19 di Jepang Melonjak, WNI Diimbau Jaga Diri
Indonesia
Kasus COVID-19 di Jepang Melonjak, WNI Diimbau Jaga Diri

“WNI mohon jaga diri karena kasus COVID-19 sedang naik,” demikian keterangan KBRI Tokyo di Tokyo, Rabu (23/11).

Kritik Keras Perppu Cipta Kerja, Legislator PKS Ingatkan Jokowi Jangan Arogan
Indonesia
Kritik Keras Perppu Cipta Kerja, Legislator PKS Ingatkan Jokowi Jangan Arogan

"Eloknya ini dulu yang diperbaiki. sehingga status UU Cipta Kerja yang masih inkonstitusionalitas bersyarat itu bisa berubah. Jangan justru arogan dengan menerbitkab Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja," tegasnya.

Nekat Langgar ERP di Jakarta Didenda 10 Kali Lipat Harga Normal
Indonesia
Nekat Langgar ERP di Jakarta Didenda 10 Kali Lipat Harga Normal

Sanksi pelanggar ERP tercantum pada Pasal 16 Ayat 1, di mana pengendara bermotor baik roda empat dan roda dua akan dikenai denda sebanyak 10 kali lipat dari tarif normal.

Kuasa Hukum Nilai Surya Darmadi Dikriminalisasi
Indonesia
Kuasa Hukum Nilai Surya Darmadi Dikriminalisasi

Imbas dari dakwaan tak sempurna itu, Apeng telah menjadi korban dari proses penegakan hukum.

Pelatihan Vokasi di Indonesia Ditargetkan Penuhi Standar Kompetensi Internasional
Indonesia
Pelatihan Vokasi di Indonesia Ditargetkan Penuhi Standar Kompetensi Internasional

Presiden ingin Kementerian Ketenagakerjaan dapat memastikan alokasi anggaran untuk pelatihan vokasi menjadi satu bagian integral dari kebijakan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Layanan Bus Wisata Gratis TransJakarta Diperpanjang sampai 11 Mei
Indonesia
Layanan Bus Wisata Gratis TransJakarta Diperpanjang sampai 11 Mei

PT TransJakarta memperpanjang layanan bus wisata gratis hingga Rabu (11/5), dari jadwal sebelumnya pada Minggu (8/5).

Simulasi Capres: Prabowo-Puan Lebih Unggul Dibandingkan Anies-AHY
Indonesia
Simulasi Capres: Prabowo-Puan Lebih Unggul Dibandingkan Anies-AHY

Dalam presentasinya, Saiful menunjukkan bahwa jika yang bertarung hanya dua pasangan, di mana Prabowo Subianto-Puan Maharani melawan Anies Baswedan-Agus Harimurti Yudhoyono, Prabowo-Puan mendapatkan 41 persen, Anies-AHY 37,9 persen. Ada 21 persen yang belum menentukan pilihan.

Pembangunan 7 Ruas Tol Dapat Suntikan Modal Negara Rp 7,9 Triliun
Indonesia
Pembangunan 7 Ruas Tol Dapat Suntikan Modal Negara Rp 7,9 Triliun

Dana PMN yang akan diterima untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah khususnya antar daerah menuju Jakarta.

[HOAKS atau FAKTA]: Minum Sambil Berdiri Bahayakan Ginjal
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Minum Sambil Berdiri Bahayakan Ginjal

Tidak ada hubungannya dengan sikap minum, mau sambil duduk atau berdiri air tetap butuh waktu berjam-jam untuk sampai ginjal.

Jokowi Teken Keppres Pengunduran Diri Lili Pintauli sebelum Putusan Etik Dewas KPK
Indonesia
Jokowi Teken Keppres Pengunduran Diri Lili Pintauli sebelum Putusan Etik Dewas KPK

Lili dilaporkan mendapat tiket MotoGP Mandalika di Grandstand Premium Zona A-Red pada tanggal 18-20 Maret 2022.