Pimpinan DPD Sebut Putusan MK Soal UU Cipta Kerja Tidak Jelas Wakil Ketua DPD RI Mahyudin, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/1). Foto: Istimewa

MerahPutih.com - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dipertanyakan. Pasalnya, putusan itu telah menggarisbawahi kalimat pembatalan atau penangguhan UU Cipta Kerja yang belum menemukan kesimpulan yang tegas.

"Apakah UU Cipta Kerja telah dibatalkan? Apakah tetap diberlakukan dengan syarat? Ataukah hanya ditangguhkan berlakunya sehingga hukum yang diterapkan tetap mengacu pada aturan perundangan sebelumnya?,” kata Wakil Ketua DPD RI Mahyudin, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/1).

Baca Juga

DPD Mulai Usut PCR, UU Cipta Kerja dan BLBI Lewat Pansus

Senator asal Kalimantan Timur ini menilai bahwa putusan MK itu telah memunculkan tiga masalah formil. Pertama, pembentukan UU Cipta Kerja tidak sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3).

“Metode omnibus yang diadopsi dan digunakan untuk membentuk UU Cipta Kerja ini belum diatur dalam UU P3,” jelas dia.

Mahyudin menambahkan UU Cipta Kerja juga tidak memenuhi asas kejelasan tujuan, dan asas kejelasan rumusan. Lantaran ditemukan banyaknya substansi yang berubah antara rancangan yang dibahas dengan yang disahkan.

“Terakhir, UU ini juga tidak memenuhi asas keterbukaan, karena tidak ada ruang partisipasi yang maksimal, terlebih lagi naskah akademik dan RUU Cipta Kerja tidak dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat,” tutur Mahyudin.

Baca Juga

UU Cipta Kerja dan Jokowi Diklaim Manjakan UMKM

Atas tiga masalah formil itu, kata Mahyudin, DPD akan menyiapkan substansi materi atau isi dari UU Cipta Kerja itu sendiri. Sumbangsih pemikiran, saran, dan masukan dari berbagai pihak terutama yang memiliki keterkaitan dan urgensi yang tinggi terhadap pembahasan Revisi UU Cipta Kerja sangat dibutuhkan.

“Kami berharap dapat mempertajam pemahaman, ide, gagasan dan pemikiran yang dapat mendukung proses pembahasan Pansus UU Cipta Kerja DPD kedepannya,” kata Mahyudin. (Pon)

Baca Juga

UU Cipta Kerja yang Terus Memicu Kontroversi Sepanjang 2021

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Gibran Pastikan Graha Saba Buana Siap Jadi Lokasi Akad Nikah Tantenya dan Ketua MK
Indonesia
Gibran Pastikan Graha Saba Buana Siap Jadi Lokasi Akad Nikah Tantenya dan Ketua MK

Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarsari Solo, Jawa Tengah menerima berkas pendaftaran akad nikah adiknya Jokowi dengan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman.

Seniman-Budayawan Dinilai Perlu Dapat Bantuan Khusus Saat PPKM
Indonesia
Seniman-Budayawan Dinilai Perlu Dapat Bantuan Khusus Saat PPKM

LaNyalla meminta pemerintah mengalokasikan bantuan khusus bagi para seniman dan budayawan

Di Kaderisasi PDIP, Ketua KPK Bicara Peradaban Antikorupsi
Indonesia
Di Kaderisasi PDIP, Ketua KPK Bicara Peradaban Antikorupsi

Ketua KPK Firli Bahuri dihadirkan untuk mengisi sesi dalam Pendidikan Kader Nasional (PKN) PDIP yang dilaksanakan secara hybrid.

Buntut Poster Jokowi 'The King of Lip Service', BEM UI Dipanggil Rektorat
Indonesia
Buntut Poster Jokowi 'The King of Lip Service', BEM UI Dipanggil Rektorat

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia mengkritik Presiden Jokowi dengan menggunakan poster 'The King of Lip Service'. Hasilnya, BEM UI kini dipanggil pihak rektorat.

Ucapan dan Serangan Giring Bakal Untungkan Anies
Indonesia
Ucapan dan Serangan Giring Bakal Untungkan Anies

Hal tersebut juga pernah dilakukan oleh mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) pada Joko Widodo (Jokowi). Dan akhirnya Jokowi dua periode jadi presiden.

Peringati Hari Lingkungan Hidup, DKI Fokus Tangani Masalah Sampah
Indonesia
Peringati Hari Lingkungan Hidup, DKI Fokus Tangani Masalah Sampah

Hari Lingkungan Hidup Sedunia diperingati setiap tahunnya di tanggal 5 Juni, demi meningkatkan kesadaran global akan kebutuhan untuk mengambil tindakan yang positif bagi lingkungan.

[HOAKS atau FAKTA]: Ma'ruf Amin Bilang Jokowi 3 Periode Ekonomi Nasional Meroket
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ma'ruf Amin Bilang Jokowi 3 Periode Ekonomi Nasional Meroket

Beredar informasi berupa unggahan di media sosial Facebook tangkapan layar media nasional Merdeka.com bahwa ekonomi Indonesia akan meroket jika Jokowi 3 periode.

Efek Domino Kelangkaan Pangan Jika Tak Segera Diatasi
Indonesia
Efek Domino Kelangkaan Pangan Jika Tak Segera Diatasi

Lambannya penanganan terhadap stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok, harus dijawab dengan kesungguhan kebijakan teknis

Nahdliyin Diminta Saksikan Muktamar NU Lewat Live Streaming
Indonesia
Nahdliyin Diminta Saksikan Muktamar NU Lewat Live Streaming

Panitia mohon doa supaya muktamar berjalan lancar dan aman

2 Kapal Kapasitas 2.500 Penumpang Disiapkan Buat Mudik Gratis
Indonesia
2 Kapal Kapasitas 2.500 Penumpang Disiapkan Buat Mudik Gratis

Adapun rute untuk mudik gratis sepeda motor 2022 adalah Jakarta – Semarang - Surabaya (Arus Mudik) dan Surabaya - Semarang – Jakarta (Arus Balik).