Pimpinan DPD Sambut Baik Wacana Revisi UU PPP Ilustrasi Rapat di DPR. (Foto: dpr.go.id)

MerahPutih.com - Usulan Badan Legislasi (Baleg) DPR yang berencana melakukan Revisi kedua terhadap Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (PPP) mendapat respons positif Pimpinan DPD.

Wakil Ketua DPD, Sultan B Najamudin melihat wacana ini sebagai sinyal yang positif bagi kualitas kebijakan khususnya undang-undang yang dibentuk oleh lembaga legislatif.

"Serta demi mengisi kekosongan hukum dalam proses pembentukan perundang-undangan, seperti konsep omnibus law," kata Sultan dalam keterangannya, Selasa (8/2).

Baca Juga

Raker Dengan Wamenhan, DPD Minta Pemerintah Perhatikan Wilayah Perbatasan

Menurutnya, fenomena legislasi nasional yang cenderung terhegemoni oleh eksekutive sentris saat ini, harus diimbangi secara proporsional melalui UU PPP yang lebih inklusif. Sehingga kebijakan publik atau undang-undang yang dihasilkan melalui evidance based dari berbagai perspektif.

"Terutama pada konteks keterlibatan masyarakat dan pihak terkait lainnya dalam proses penyusunan Sebuah RUU. Hal ini penting dilakukan agar potensi gugatan sebuah UU yang baru disahkan oleh DPR RI ke Mahkamah konstitusi," tegas Sultan.

Baca Juga

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen terkait Dugaan Korupsi Satelit Kemenhan

Sultan mengatakan, setiap RUU yang dibahas harus melewati proses peninjauan atau double check pada naskah dan draf RUU oleh DPD dan pemerintah secara bersama-sama yang wajib ditindaklanjuti oleh badan legislasi DPR.

"Sudah saatnya proses legislasi nasional diatur secara proporsional dalam circle politik kebijakan yang harmoni dan seimbang oleh lembaga legislatif DPR dan DPD beserta pemerintah. Dengan harapan agar setiap UU yang disahkan mampu menjawab harapan masyarakat dan semua pihak terkait," tutup Sultan.

Baca Juga

Menkes: Stay di Rumah, Insya Allah Akhir Februari Kita Bisa Atasi Pandemi

Diketahui, Rapat Pleno Badan Legislasi DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjadi usul inisiatif DPR.

Selain itu, perubahan Pasal 95A RUU dengan menambahkan ayat baru, yaitu ayat (3a) dan ayat (3b) terkait dengan pengaturan mengenai kegiatan pemantauan dan peninjauan undang-undang yang dilakukan oleh DPD dan pemerintah. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Disparekraf DKI Belum Punya Aturan Nobar di Tengah Lonjakan COVID-19
Indonesia
Disparekraf DKI Belum Punya Aturan Nobar di Tengah Lonjakan COVID-19

Nobar kali ini perlu menjadi perhatian lantaran saat ini penambahan kasus COVID-19 cukup tinggi.

Anak Muda di Kawasan Urban Perlu Ruang Bereksplorasi Dengan Teknologi Digital
Indonesia
Anak Muda di Kawasan Urban Perlu Ruang Bereksplorasi Dengan Teknologi Digital

Stimulus juga untuk meningkatkan keterlibatan anak muda juga dilakukan dengan menciptakan ruang ketiga.

Kak Seto Bakal Dampingi Anak-anak Ferdy Sambo
Indonesia
Kak Seto Bakal Dampingi Anak-anak Ferdy Sambo

Seto Mulyadi bertekad mendampingi anak-anak dari tersangka kasus pembunuhan berencana, Irjen Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi.

Obati Kerinduan Sahabat NOAH Solo, Ariel Nyanyikan 12 Lagu Andalan
Indonesia
Obati Kerinduan Sahabat NOAH Solo, Ariel Nyanyikan 12 Lagu Andalan

Kerinduan ribuan Sahabat NOAH Solo dengan Ariel sang vokalis terobati dengan menggelar konser Roadshow Band NOAH di Gor Sritek Arena, Solo, Jawa Tengah, Sabtu (16/7) malam.

Pengamat Anggap Kemesraan Anies-RK untuk Cari Perhatian Jelang Pilpres
Indonesia
Pengamat Anggap Kemesraan Anies-RK untuk Cari Perhatian Jelang Pilpres

Kemesraan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil-RK beberapa waktu terakhir ini menjadi perbincangan luas di masyarakat.

Dishub Sanksi Operator TransJakarta Buntut Kecelakaan Tewaskan Lansia
Indonesia
Dishub Sanksi Operator TransJakarta Buntut Kecelakaan Tewaskan Lansia

Dishub DKI Jakarta akan memberikan sanksi kepada operator bus mitra TransJakarta dan PT TransJakarta buntut kecelakaan tewaskan seorang lansia.

PKS Ajukan Jadi Pihak Terkait Judicial Review Sistem Proporsional Terbuka
Indonesia
PKS Ajukan Jadi Pihak Terkait Judicial Review Sistem Proporsional Terbuka

PKS melakukan perlawanan terhadap upaya penerapan sistem pemilu proposional tertutup.

Elite PKB Usulkan Koalisi Semut Merah Usung Cak Imin-Anies di Pilpres 2024
Indonesia
Elite PKB Usulkan Koalisi Semut Merah Usung Cak Imin-Anies di Pilpres 2024

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggagas koalisi bernama Semut Merah.

Senin (20/6), Jumlah Warga Terpapar COVID-19 Sebanyak 1.180 Kasus
Indonesia
Senin (20/6), Jumlah Warga Terpapar COVID-19 Sebanyak 1.180 Kasus

Dengan penambahan hari ini, maka total kasus konfirmasi positif di Indonesia telah mencapai 6.069.255.

[HOAKS atau FAKTA] Rusia Keluar dari PBB
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Rusia Keluar dari PBB

"Rusia sudah umumkan keluar hengkang dari dri perserikatan bangsa bangsa (PBB).”