Pimpinan DPD Keluhkan Kinerja Menteri Perdagangan Mendag Agus Suparmanto. ANTARA/Dewa Wiguna/pri.

MerahPutih.com - Menteri Perdagangan Agus Suparmanto kembali mendapat sorotan. Setelah perkara lolosnya 34 importir tanpa RIPH dari Kementerian Pertanian, kini keluhan datang dari Wakil Ketua DPD Sultan Baktiar Najamudin.

Sultan Baktiar mengeluhkan tentang lambannya proses perizinan di Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Dikatakan Sultan, seharusnya semua instansi pemerintah bergerak dengan cepat. Hal itu guna menjalankan roda perekonomian di tengah pandemi dan resesi ekonomi global saat ini. Sehingga apa yang menjadi harapan Presiden dapat diwujudkan. Bukan sebaliknya, masih berpikir sektoral.

Baca Juga:

Polisi Masih Selidki Kasus Dugaan Penipuan yang Diduga Libatkan Mendag Agus Suparmanto

“Saya sudah sampaikan soal ini saat rapat bersama Wapres KH Ma’ruf Amin Rabu lalu,” kata Sultan dalam ketetangan tertulis, Jumat (7/8).

Sultan mengungkapkan, senator asal Jawa Barat mengeluhkan tentang pengusaha mitra petani bawang putih di Kabupaten Cianjur yang sudah hampir dua bulan mengurus izin impor di Kemendag, tetapi belum juga dikeluarkan. Padahal, konsekuensi dari tanam dan terbitnya RIPH dari Kementan adalah keluarnya Surat Persetujuan Impor dari Kemendag.

“Lah kalau SPI tidak dikeluarkan, gimana pengusaha mitra petani ini akan membiayai penanaman 500 hektare di Cianjur. Dan bagaimana dia bisa membagi keuntungan dengan para petani di sana? Padahal skema kerjasama di Cianjur itu kita jadikan pilot project. Karena sangat ideal. Dengan porsi bagi keuntungan, 60 persen untuk petani, 30 persen untuk pengusaha dan 10 persen untuk fasum di desa, kan bagus,” bebernya.

Menteri Perdagangan Agus Suparmanto. (ANTARA/Hanni Sofia)
Menteri Perdagangan Agus Suparmanto. (ANTARA/Hanni Sofia)

Pilot project yang di-support anggota DPD dapil Jabar itu juga melibatkan sekitar 4.000 tenaga kerja, mulai dari petani pemilik lahan, petani pengarap hingga buruh tani dan pekerja harian lepas. Dengan sebaran lahan di 9 kecamatan di kabupaten Cianjur.

“Makanya saat itu, DPD RI mengunjungi langsung ke lokasi, dan bertemu dengan para petani di sana,” imbuhnya.

Tapi, lanjut Sultan, sudah dua bulan mengurus izin di Kemendag belum juga rampung. Padahal di Permendag tentang SPI, paling lambat 14 hari kerja. Sultan mengaku sudah mendengar bahwa proses verifikasi gudang dan lain-lain sudah clear.

“Artinya tidak ada masalah. Apalagi jika dibandingkan dengan kasus lolosnya 34 importir hortikultura yang tanpa memiliki RIPH dari Kementan, sangat ironis dan paradoksal,” cetus Senator asal Bengkulu ini.

Seperti diberitakan, Dirjen Hortikultura Kementan Prihasto Setyanto membeberkan ada 34 perusahaan yang berhasil memasukkan bawang putih impor ke wilayah Indonesia tanpa memiliki dokumen RIPH yang hanya diterbitkan oleh Kementan.

“Benar, ada kurang lebih 34 importir yang tidak ada RIPH memasukkan bawang putih dan itu sudah kami laporkan semuanya ke Satgas Pangan,” ungkap Prihasto dalam rapat kerja Kementan dengan Komisi IV DPR RI, Senin (22/6) lalu.

Baca Juga:

Mendag Agus Suparmanto Beberkan Alasan Regulasi IMEI Tetap Diberlakukan

Saat itu Mendag Agus menyatakan pihaknya memang mengeluarkan kebijakan relaksasi melalui Permendag No.27/2020 tentang perubahan atas Permendag No.44/2019 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura yang berlaku pada 18 Maret 2020 lalu. Melalui Permendag tersebut, Mendag Agus membebaskan impor bawang putih untuk mempercepat stok masuk ke RI.

Saat itu dikatakan Agus, dan juga Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indrasari Wisnu, impor bawang putih juga tak memerlukan RIPH. Namun, hal ini ditentang keras oleh Prihasto selaku pihak yang menerbitkan RIPH. Menurut Prihasto RIPH adalah syarat multak untuk impor. Karena dengan terbitnya RIPH, maka importir memiliki kewajiban tanam bawang putih di dalam negeri. (Pon)

Baca Juga:

Pengacara Nilai Pelaporan Mendag Agus ke Polisi Ngawur

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tahun Ajaran Baru Tetap Jalan, Pemerintah Diingatkan Sekarang Rakyat Lebih Kritis
Indonesia
Tahun Ajaran Baru Tetap Jalan, Pemerintah Diingatkan Sekarang Rakyat Lebih Kritis

Jangan seperti kebijakan transportasi yang beberapa kali direvisi.

Masyarakat Nekat Mudik karena tak Ada Jaminan Hidup dari Pemerintah
Indonesia
Masyarakat Nekat Mudik karena tak Ada Jaminan Hidup dari Pemerintah

"Kemudian, bansos yang dijanjikan pemerintah banyak yang enggak tepat sasaran," kata Trubus

Banyak Mantan Napi Asimilasi COVID-19 Berulah, Begini Langkah Polri
Indonesia
Banyak Mantan Napi Asimilasi COVID-19 Berulah, Begini Langkah Polri

Polisi memantau agar napi yang bebas itu tidak kembali melakukan tindakan yang merugikan.

Picu Klaster COVID-19, Calon Kepala Daerah Wajib Kena Sanksi
Indonesia
Picu Klaster COVID-19, Calon Kepala Daerah Wajib Kena Sanksi

Saat pemungutan suara digelar TPS harus dipisahkan antara TPS zona merah dan TPS zona Hijau untuk menutup kemungkinan adanya kasus baru.

Megawati Tagih Anak Buahnya yang Jadi Pejabat Negara Lapor Dana COVID-19
Indonesia
Megawati Tagih Anak Buahnya yang Jadi Pejabat Negara Lapor Dana COVID-19

Ancaman gelombang PHK akibat COVID-19 harus diantisipasi

Hari Ini Jakarta Diprakirakan Cerah Sepanjang Hari
Indonesia
Hari Ini Jakarta Diprakirakan Cerah Sepanjang Hari

Pada malam hari, BMKG memperkirakan cuaca di seluruh wilayah DKI Jakarta cerah berawan

Dewas KPK: Sidang Kode Etik Firli Bahuri Digelar Tertutup
Indonesia
Dewas KPK: Sidang Kode Etik Firli Bahuri Digelar Tertutup

Hal ini dilakukan setelah Dewas KPK mengklarifikasi Firli dan sejumlah pihak lainnya terkait dugaan penggunaan helikopter mewah milik swasta

Menkes Terawan 'Ngantor' di Jawa Timur
Indonesia
Menkes Terawan 'Ngantor' di Jawa Timur

Masih tingginya jumlah kasus COVID-19 di provinsi tersebut memerlukan perhatian serius

Hasrat Lahirnya Partai Emas Terkuak di Hari Ulang Tahun Jokowi
Indonesia
Hasrat Lahirnya Partai Emas Terkuak di Hari Ulang Tahun Jokowi

Wanita Emas memilih gambar kepala macan untuk lambang Partai Emas.

Panitia Formula E Belum Bersikap Soal Ancaman Batal Kegiatan akibat Virus Corona
Indonesia
Panitia Formula E Belum Bersikap Soal Ancaman Batal Kegiatan akibat Virus Corona

Saat ini kondisi di Ibu Kota sedang tak kondusif lantaran adanya serangan virus korona (COVID-19).