MerahPutih.com - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman mendorong agar negara melalui TNI merangkul Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua.
Gagasan orang nomor satu di Angkatan Darat itu mendapat dukungan dari Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin.
Baca Juga
"Saya percaya ini ide yang tidak populis dan akan menuai kontroversi publik," kata Sultan dalam keterangan tertulis, Kamis (25/11).
Namun, kata Sultan, jika dilihat dari akar sejarah dan latar belakang munculnya KKB, seharusnya sejak lama negara bisa lebih bijak menghadapi setiap gerakan perlawanan warganya yang diakibatkan oleh kelalaian negara di masa lalu.
"Meskipun gerakan separatis tidak sepenuhnya disebabkan oleh kekecewaan sebagian warga bangsa," imbuhnya.
Ia menjelaskan, di banyak negara, separatis yang terafiliasi dengan asing selalu sulit dan hampir tidak mungkin diselesaikan dengan opsi operasi militer. Pasalnya, akan menimbulkan kerugian materil dan korban jiwa dalam jangka panjang.
"Kita harus belajar dari Timor-Timur, dan kita hampir kehilangan Aceh jika tidak ada negosiasi intensif. Inilah saat yang tepat bagi pemerintah untuk meninjau kembali pilihan agresi militer yang justru menyebabkan banyak korban sipil dan militer berjatuhan" ujarnya.
Menurut Sultan, KKB adalah gerilyawan yang tangguh, dan sangat menguasai medan setempat. Sehingga sulit bagi pihak keamanan untuk berkonfrontasi secara terbuka.
Baca Juga
Oleh karena itu, demi keutuhan NKRI, Sultan mengajak semua elemen bangsa untuk melapangkan dada dan berbesar hati untuk memaafkan kesalahan sejarah ini. Realitas konflik yang berpotensi pada disintegrasi bangsa harus diakhiri secara adil dan berperi kemanusiaan.
"Di era kolaborasi, konflik setajam apapun akan bisa diselesaikan dengan pendekatan persuasif, demikian juga dengan pendekatan hukum, sebaiknya kita dahulukan cara-cara yang restoratif. Mari kita berpikir jernih dan kendalikan amarah juga dendam lalu memaafkan mereka yang kita anggap salah," kata Sultan.
Meski demikian, Sultan meminta KSAD dan Polri agar lebih agresif dalam menertibkan pihak-pihak yang justru melakukan provokasi dan menyuplai senjata secara komersial kepada KKB.
"Jangan sampai konflik yang mengancam keutuhan ini hanya dijadikan lahan bisnis bagi oknum tertentu. Inilah masalah sesungguhnya yang menurut kami wajib diselesaikan oleh pemerintah melalui TNI dan Polri," tutup Sultan. (Pon)
Baca Juga
Anggota Komisi III: Ditantang KKB, Densus 88 Malah Nyasar Tokoh Agama
