Pimpin Siberkreasi, Yosi Project Pop Klaim tak Pernah Promosi Program Pemerintah Yosi Project Pop (Sumber: Instagram/Yosimokalu)

MerahPutih.com - Hermann Josis Mokalu atau Yosi 'Project Pop' mengakui sudah hampir setahun menjadi Ketua Seberkreasi. Namun, dia membantah lembaga itu melatih influencer pro pemerintah, melainkan visinya merupakan gerakan nasional literasi digital kepada masyarakat seluruh Indonesia.

Artis itu mengklaim duduk sebagai ketua lewat proses pemilihan yang dilakukan para mitra yang bekerja sama dalam program Siberkreasi sejak akhir tahun lalu.

Baca Juga:

Yosi Project Pop: Pikiran Porno Jadi Penghalang Kreativitas Seni

"Saya dipilih. Jadi Siberkreasi kan gerakan nasional. Semua anggota termasuk ketua itu dipilih melalui pemilihan para mitranya. Mitranya memang gede-gede. Ada lembaga kementerian, ada platform-platform digital, ada Google, Facebook segala macam," kata Yosi, dikonfirmasi Antara, ditulis Senin (31/8).

Terkait tudingan yang menyebut dirinya mengajak masyarakat atau rekan-rekannya menjadi influencer pro pemerintah, Yosi langsung membantah. Bahkan, dia menepis pernah mengunggah status yang mengendorse program pemerintah.

"Bisa lihat dari sepak terjang dan apa yang saya buat selama ini. Semua ada di sosial media tidak pernah tertutup apa yang saya lakukan. Tidak ada program pemerintah yang saya endorse di situ, mau di Twitter, di Facebook, atau Instagram," tutur dia.

Yosi Project Pop
Artis sekaligus influencer Yosi Mokalu atau yang lebih dikenal dengan Yosi Project Pop memberikan paparan dalam konferensi virtual di Jakarta, Sabtu. (ANTARA/Youtube Channel BNPB)

Nama Yosi Mokalus sedang hangat diperbincangkan setelah adanya tudingan yang menyebut sebagai orang yang melatih influencer pendukung pemerintah. Namun, dia enggan menanggapi lebih jauh tudingan itu karena menganggapnya hanya sebatas isu yang tidak penting.

"Saya kalau ada waktu nanti menjelaskan. Saya tidak ingin membesarkan-besarkan karena sepertinya ada yang menunggu saya marah. Dan kalau saya marah video saya itu bisa mengangkat isu yang enggak perlu," tutup personel Project Pop itu. (*)

Baca Juga:

Pembelaan Yosi Project Pop Disebut Bagian Influencer Pemerintah Rp90 Miliar

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemangkasan Eselon PNS Bikin Pemerintah Hemat Rp5 Triliun Lebih
Indonesia
Pemangkasan Eselon PNS Bikin Pemerintah Hemat Rp5 Triliun Lebih

Kemenpan-RB harus menata proses tersebut bersama Kementerian Keuangan

Jangan Kucilkan Penderita COVID-19
Indonesia
Jangan Kucilkan Penderita COVID-19

"Jika di sekitar kita ada yang terkena positif, tidak perlu dikucilkan dan cepat diberitahukan kepada gugus tugas desa atau kelurahan maupun Puskesmas setempat supaya bisa dilakukan pelacakan kontak warga yang dinyatakan positif tersebut," kata Kepala Dinas Kesehatan Rejang Lebong, Syamsir

Gegara Rizieq, Wagub DKI Diperiksa Polisi
Indonesia
Gegara Rizieq, Wagub DKI Diperiksa Polisi

"Hari ini kita mau melanjutkan klarifikasi kepada empat orang. Rencananya Wagub DKI, Dinkes, Ketua Panitia, dan pihak Bandara (Soekarno-Hatta)," kata Tubagus

Skema Pemprov DKI Tata Kampung Akuarium
Indonesia
Skema Pemprov DKI Tata Kampung Akuarium

Pemprov DKI Jakarta memiliki sejumlah skema dalam pengelolaan penataan Kampung Akuarium, Penjaringan, Jakarta Utara.

Cerita Bhabinkamtibmas Gambir Masuk di Zona Merah COVID-19
Indonesia
Cerita Bhabinkamtibmas Gambir Masuk di Zona Merah COVID-19

Tak jarang, ia mendengar keluhan dari beberapa pasien

Malaysia Terapkan Lockdown Batasi Penyebaran Virus Corona
Indonesia
Malaysia Terapkan Lockdown Batasi Penyebaran Virus Corona

Pemerintah Malaysia memutuskan untuk melaksanakan lockdown mulai 18 Maret hingga 31 Maret 2020 di seluruh negara bagian.

Tak Jelas Tupoksinya, Satgas Lawan COVID-19 Bentukan DPR Banjir Kritik
Indonesia
Tak Jelas Tupoksinya, Satgas Lawan COVID-19 Bentukan DPR Banjir Kritik

Menurut Ray, satgas tersebut terkesan tak jelas fungsi dan tugasnya.

Anies: 61 Tenaga Medis di Jakarta Terpapar COVID-19
Indonesia
Anies: 61 Tenaga Medis di Jakarta Terpapar COVID-19

Sementara itu, hingga Sabtu (28/3) pagi, jumlah positif corona di Jakarta kini mencapai 603 kasus

Ketum PKPI: Ngapain Pemerintah Urusin FPI
Indonesia
Ketum PKPI: Ngapain Pemerintah Urusin FPI

Menurut putra Hendropriyono ini masih banyak ormas yang bisa diurus oleh pemerintah dibanding hanya menghabiskan fokusnya kepada FPI saja

Pemprov DKI Hentikan Sementara Penyaluran Pangan Murah
Indonesia
Pemprov DKI Hentikan Sementara Penyaluran Pangan Murah

Saat ini tengah dipersiapkan mekanisme pendistribusian pangan murah dengan tepat