Pilkada Tangsel dan Depok Dipastikan Aman dari Gangguan Keamanan Ilustrasi Politik Uang. (ANTARA/Foto: istimewa)

MerahPutih.com - Polda Metro Jaya menyebut penyelenggaraan Pilkada yang berlangsung di wilayah Depok dan Tangerang Selatan, pada Rabu (9/12), berjalan aman.

Hal itu dikatakan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus.

"Laporan terakhir kondisi di semua TPS baik di Depok maupun Tangsel masih berjalan sesuai rencana dan aman terkendali," ujar Yusri.

Baca Juga:

Polda Metro Terjunkan 4.300 Aparat ke Depok dan Tangsel

Yusri mengatakan, saat ini penyelenggaraan Pilakda 2020 di dua wilayah itu masih berlangsung.

"Alhamdulillah sampai siang ini masih berjalan terus kita tunggu sampai terakhir," kata Yusri.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus. (Foto: MP/Kanugrahan)
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus. (Foto: MP/Kanugrahan)

Diketahui, pemilihan wali kota dan wakil wali kota juga berlangsung di wilayah Depok dan Tangerang Selatan, Rabu.

Di Depok, ada dua pasangan calon yakni Pradi Supriatna-Afifa Alia dan Mohamad Idris-Imam Budi Hartono yang bertarung dalam kontestasi politik tersebut.

Baca Juga:

Hitung Cepat Pilkada Tangsel, Petahana dan Keponakan Airin Sementara Unggul

Dari hitung cepat sementara, pasangan Mohammad Idris dan Imam Budi Hartono tampak unggul.

Sementara, ada tiga pasangan calon untuk wilayah Tangerang Selatan. Mereka yakni Muhamad-Rahayu Saraswati, Siti Nur Azizah-Ruhamaben, dan Benyamin Davnie-Pilar Saga Ichsan.

Benyamin dan Pilar sendiri tampak unggul dari sejumlah hitung cepat yang tengah berlangsung. (Knu)

Baca Juga

Usai Memilih, Tiga Pasang Cakada Tangsel Optimistis Raih Kemenangan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Indonesia Butuh Petani Milenial
Indonesia
Indonesia Butuh Petani Milenial

"Perlu dilakukan upaya menarik minat kaum milenial agar tertarik terjun ke pertanian," kata Anggota Komisi IV DPR Hermanto.

Satpol PP DKI Kaji Perlombaan 17 Agustus di Tengah Pandemi, Panjat Pinang Dilarang
Indonesia
Satpol PP DKI Kaji Perlombaan 17 Agustus di Tengah Pandemi, Panjat Pinang Dilarang

Satpol PP bakal membocorkan kegiatan mana saja yang diizinkan dilombakan sebelum hari peringatan HUT RI ke-75.

Kemenkeu Bebas Tugaskan Pegawai Pajak Terlibat Suap
Indonesia
Kemenkeu Bebas Tugaskan Pegawai Pajak Terlibat Suap

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang melakukan penyidikan kasus dugaan suap pajak di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan.

Satu Terlapor Kasus Penembakan Laskar FPI Meninggal Dunia
Indonesia
Satu Terlapor Kasus Penembakan Laskar FPI Meninggal Dunia

Agus tidak membeberkan banyak informasi terkait kabar tersebut

Menhub Pastikan Sampel DNA Korban Sriwjaya Air Bakal Lengkap
Indonesia
Menhub Pastikan Sampel DNA Korban Sriwjaya Air Bakal Lengkap

Sriwijaya Air akan mengirimkan sampel DNA itu hari ini

PBNU Nyatakan Dalam Keadaan Darurat, Hukum Penggunaan Vaksin Wajib
Indonesia
PBNU Nyatakan Dalam Keadaan Darurat, Hukum Penggunaan Vaksin Wajib

Vaksinasi termasuk hifdzun nafs atau upaya menjaga jiwa dalam ajaran Islam

Seirama dengan Jokowi, Gibran Siap Disuntik Vaksin COVID-19
Indonesia
Seirama dengan Jokowi, Gibran Siap Disuntik Vaksin COVID-19

"Jika saya diperbolehkan (disuntik vaksin corona) saya sudah siap," ujar Gibran

Hari Pertama, Pelanggar Ganjil Genap Sebanyak 1.062 Kendaraan
Indonesia
Hari Pertama, Pelanggar Ganjil Genap Sebanyak 1.062 Kendaraan

Mulai Senin (10/8) kemarin pelanggar aturan ganjil genap (gage) di 25 ruas protokol Jakarta dilakukan sanksi penilangan.

Kisah Putri Keraton Yogyakarta saat Divaksin COVID-19 dari Mual hingga Hampir Pingsan
Indonesia
Kisah Putri Keraton Yogyakarta saat Divaksin COVID-19 dari Mual hingga Hampir Pingsan

"Ternyata tidak sakit. Cuma saya mulasnya sejak pagi, (karena) takut," kata Mangkubumi

Kasus Proyek Fiktif, Lima Bekas Petinggi Waskita Karya Dituntut 6-9 Tahun Penjara
Indonesia
Kasus Proyek Fiktif, Lima Bekas Petinggi Waskita Karya Dituntut 6-9 Tahun Penjara

KPK menuntut agar majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menghukum lima bekas petinggi PT Waskita Karya karena telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi.