Pilkada Solo, SBY Restui Demokrat Dukung Gibran Spanduk dukungan Gibran Rakabuming Raka di Pilwakot Solo terpasang di kantor DPC Demokrat, Solo, Jawa Tengah, Rabu (5/2). (MP/Ismail)

MerahPutih.com - Partai Demokrat menjatuhkan pilihan pada bakal cawali Gibran Rakabuming Raka untuk maju di Pilwakot Solo 2020.

Bahkan, dukungangan tersebut diungkapkan langsung Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yuhoyono (SBY) kepada Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Tengah Rinto Subekti.

Baca Juga:

Bakal Cawali Purnomo Tidak Dipanggil DPP PDIP, Rekomendasi Jatuh ke Gibran?

"Ya benar beliau (SBY) telah menitipkan pesan politik kepada DPD Partai Demokrat Jawa Tengah agar mendukung Gibran di Pilwakot Solo," ujar Ketua DPC Demokrat Solo Supriyanto kepada merahputih.com, Rabu (5/2).

Dukungan SBY terhadap Gibran di Pilwakot Solo, kata dia, merupakan sikap politik resmi DPP Demokrat. DPC Demokrat sebagai tangan panjang DPP sudah selayaknya mengawal dukungan itu.

"Dukungan dari Ketum Demokrat ini sifatnya mengikat kepada seluruh pengurus dan kader," kata dia.

 Ketua DPC Demokrat Solo Supriyanto. (MP/Ismail)
Ketua DPC Demokrat Solo Supriyanto. (MP/Ismail)

Ia mengungkapkan, dari DPC Demokrat sebenarnya sudah lama mendukung Gibran di Pilwalkot Solo. Namun, dukungan tersebut sifatnya belum resmi.

"Sekarang dukungan Demokrat kepada Gibran sudah resmi. DPP sudah keluarkan instruksi jelas mendukung Gibran. Kami harus mematuhinya," kata dia.

Baca Juga:

Gibran: Siapapun Dapat Rekomendasi, Saya Ikhlas

Dukungan Gibran di Pilwakot Solo, kata dia, dilakukan di luar legislatif. Hal itu dilakukan karena Partai Demokrat tidak punya kursi di DPRD Solo di Pileg 2019 lalu.

"Kami juga sudah instruksikan dan sosialisasikan ke seluruh pengurus dan sudah dijalankan soal mendukung Gibran," kata dia.

Ia menambahkan, kalau ada kader yang tidak mematuhi instruksi Ketum Partai Demokrat, risikonya sanksi berat berupa pemecatatan. DPC Denokrat Solo sejauh ini masih solid mendukung Gibran di Pilwakot Solo. (Ism)

Baca Juga:

Wali Kota Solo Temui Jokowi Bahas Pilwakot 2020, Dukung Gibran atau Purnomo?

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kereta Api Tak Terdampak Banjir Jakarta, Beroperasi Sesuai Jadwal
Indonesia
Kereta Api Tak Terdampak Banjir Jakarta, Beroperasi Sesuai Jadwal

Untuk perjalanan KR saat ini terpantau normal di semua lintasan

Pimpinan MPR Dukung Sikap Menlu Tolak Propaganda Normalisasi dengan Israel
Indonesia
Tangerang Selatan Dinilai Siap Gelar Pilkada
Indonesia
Tangerang Selatan Dinilai Siap Gelar Pilkada

Komisi II DPR melakukan supervisi dan memantau langsung kesiapan daerah menjelang Pilkada Serentak tanggal 9 Desember 2020.

Kemendikbud Segera Buka Sekolah, Pemkot Solo Siapkan Infrastruktur New Normal
Indonesia
Kemendikbud Segera Buka Sekolah, Pemkot Solo Siapkan Infrastruktur New Normal

"Pemkot Solo akan menggodok pedoman-pedoman baru. New normal juga akan dibarengi dengan PKM (Pembatasan Kegiatan Masyarakat)," kata dia

Jokowi Minta 3T Dimasifkan di Delapan Provinsi Prioritas
Indonesia
Jokowi Minta 3T Dimasifkan di Delapan Provinsi Prioritas

Jokowi juga ingin Delapan provinsi itu meningkatkann fasilitas rumah sakit

KPK Wajib Dalami Peran Adik Nazarudin di Kasus Suap Bowo Sidik
Indonesia
KPK Wajib Dalami Peran Adik Nazarudin di Kasus Suap Bowo Sidik

Bowo selaku mantan Anggota Komisi VI DPR fraksi Partai Golkar mengatakan, total uang Rp8 miliar yang diterimanya berasal dari beberapa sumber. Satu di antaranya, ia menyinggung nama M Nasir.

Densus 88 Diminta Usut Dugaan Keterlibatan Oknum FPI dalam Jaringan Teror
Indonesia
Densus 88 Diminta Usut Dugaan Keterlibatan Oknum FPI dalam Jaringan Teror

Siapapun juga yang melakukan baiat terhadap ISIS termasuk 19 anggota FPI tersebut wajib diwaspadai

 Update COVID-19 DKI: 27.696 Rapid Test 829 Positif Corona
Indonesia
Update COVID-19 DKI: 27.696 Rapid Test 829 Positif Corona

"Sampai dengan Selasa, 7 April 2020, total sebanyak 27.696 orang telah menjalani rapid test, 829 orang dinyatakan positif COVID-19 dan 26.867 orang dinyatakan negatif," kata Catur

KPK Sebut 46.549 Pejabat Negara Belum Lapor LHKPN
Indonesia
KPK Sebut 46.549 Pejabat Negara Belum Lapor LHKPN

KPK memastikan tidak akan memperpanjang waktu lagi terkait penyampaian LHKPN tahun pelaporan 2019 yang semula paling lambat 31 Maret 2020 menjadi 30 April 2020

Cegah Penyebaran Corona, MK Tunda Sidang Dua Pekan
Indonesia
Cegah Penyebaran Corona, MK Tunda Sidang Dua Pekan

MK juga menginstruksikan para pegawai untuk bekerja dari rumah