Pilkada Serentak Saat Pandemi COVID-19 Picu Munculnya Oligarki Kekuasaan Ilustrasi. (MP/Dery Ridwansah)

MerahPutih.com - Pengamat politik Wempy Hadir menyatakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 sangat rawan karena berlangsung saat pandemi COVID-19.

Menurut Wempy, demokrasi lokal di tengah pandemi bisa munculkan oligarki baru. Potensi-potensi penggunaan kekuasaan yang dilakukan kontestan petahana sangat tinggi

Baca Juga

Bawaslu Ultimatum Kepala Daerah tidak Politisasi Bansos COVID-19

"Negara melalui Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) punya tugas tidak mudah mengawasi ini,” kata Wempy kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (6/6).

Wempy pun menyebut, jika kepala daerah petahana menggunakan bantuan sosial untuk meningkatkan popularitas, dan elektabilitas, serta memakai berbagai cara untuk merebut kekuasaan, maka demokrasi kita mengalami kemunduran.

"Demokrasi hanya akan melahirkan pemimpin, tapi cara-caranya tidak demokratis," imbuh Wempy.

Di sisi lain, Wempy menegaskan Pilkada Serentak 2020 menjadi sebuah keniscayaan.

“Mau tidak mau harus dijalankan. Transisi kempimpinan lokal harus dijalankan, tidak boleh mandek hanya karena pandemi,” kata Wempy

Wd
Pengamat politik Wempy Hadir

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebaiknya mengambil sikap untuk menunda Pilkada Serentak 2020. Tentunya, dengan persetujuan DPR dan Pemerintah.

"Kondisi pandemi yang belum juga mereda, serta persiapan kelanjutan pilkada di tengah pandemi yang masih jauh dari matang, hanya akan menimbulkan masalah besar di kemudian hari," ujar Titi

Pasalnya, kata Titi, kesimpulan rapat antara Komisi II DPR, Pemerintah, dan penyelenggara pemilu pada Rabu (3/6), mengungkap fakta bahwa nggaran untuk biaya pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 dengan protokol kesehatan ditengah pandemi Covid-19 belum ada.

Sementara itu, pada kesempatan rapat tersebut KPU mengajukan usulan tambahan anggaran pilkada 2020 sampai dengan Rp 5 triliun. Titi melanjutkan, RDP tiga pihak tersebut akhirnya menghasilkan tiga kesepakatan.

Pertama, sehubungan pelaksanaan Pilkada akan dibarengi dengan protokol pencegahan COVID-19, diperlukan penyesuaian kebutuhan barang dan atau anggaran, serta penetapan jumlah pemilih per tempat pemungutan suara (TPS) maksimal 500 orang.

Kedua, terkait penyesuaian kebutuhan tambahan barang dan atau anggaran untuk penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020, disetujui dapat dipenuhi juga melalui sumber APBN, dengan memperhatikan kemampuan APBD di daerah masing-masing.

Terkait hal ini, akan segera diadakan rapat kerja gabungan antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, dan penyelenggara pemilu.

Ketiga, agar terjadi efisiensi dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020, Komisi II DPR RI meminta penyelenggara pemilu untuk melakukan restrukturisasi anggaran yang dialokasikan untuk setiap tahapan Pilkada.

Baca Juga

Ombudsman Jakarta Beri Catatan Anies Terkait Masa Transisi

Perludem juga mempertanyakan apakah cukup waktu untuk mengadakan alat protokol kesehatan dan pelindung diri dalam jumlah banyak dalam waktu 11 hari saja.

Di sisi lain, tahapan pilkada tidak mungkin dilaksanakan tanpa alat pelindung diri bagi penyelenggara pemilu.

"Termasuk juga usulan yang disampaikan oleh Komisi II DPR, bahwa alat pelindung diri bagi penyelenggara pemilu langsung diberikan dalam bentuk barang. Jadi tidak perlu mekanisme tahapan pengadaan sendiri," papar Titi. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Gugat Jiwasraya ke Pengadilan, Nasabah Minta Dana Dikembalikan
Indonesia
Gugat Jiwasraya ke Pengadilan, Nasabah Minta Dana Dikembalikan

Para penggugat meminta majelis hakim menghukum Jiwasraya dan mengembalikan uang para nasabah.

Khawatir Muncul 'Klaster Samsat', Pengurusan Perpanjangan SIM Kini Dibatasi
Indonesia
Khawatir Muncul 'Klaster Samsat', Pengurusan Perpanjangan SIM Kini Dibatasi

Anggota yang melakukan pelayanan juga tetap mengedepankan protokol kesehatan

Libur Imlek, Penumpang Kereta Api di Daop 6 Yogyakarta Naik 50 Persen
Indonesia
Libur Imlek, Penumpang Kereta Api di Daop 6 Yogyakarta Naik 50 Persen

"Kenaikan penumpang kereta api sebanyak 50 persen," ujar Supriyanto, Senin (15/2).

Gempa Magnitudo 5,1 Landa Tobelo Maluku Utara
Indonesia
Gempa Magnitudo 5,1 Landa Tobelo Maluku Utara

Untuk jenis bencana geologi dan vulkanologi, untuk kejadian bencana gempa bumi telah terjadi sebanyak 16 kali dan 7 kejadian untuk peristiwa erupsi gunungapi di 2020.

72 Persen Pasien COVID-19 Klaster Secapa AD Sudah Negatif
Indonesia
72 Persen Pasien COVID-19 Klaster Secapa AD Sudah Negatif

Dari 363 pasien tadi, kesemuanya menjalani isolasi mandiri di Secapa AD

Polisi Mulai Olah TKP Cari Dalang Kebakaran Kejaksaan Agung
Indonesia
Polisi Mulai Olah TKP Cari Dalang Kebakaran Kejaksaan Agung

Olah TKP nantinya akan membuat polisi mengetahui penyebab terjadinya kebakaran selama 11 jam ini.

Pulihkan UMKM Jakarta, Bank DKI Kucurkan Dana PEN
Indonesia
Pulihkan UMKM Jakarta, Bank DKI Kucurkan Dana PEN

Bank DKI juga melakukan relaksasi perizinan usaha mikro dan kecil

Mabes Polri Jawab Isu Virtual Police Kekang Kebebasan Warganet
Indonesia
Mabes Polri Jawab Isu Virtual Police Kekang Kebebasan Warganet

Virtual Police disebut hadir sebagai bagian dari pemeliharaan kamtibmas, khususnya di ruang digital agar bersih, sehat, dan produktif.

Jaksa Pinangki Hadapi Sidang Putusan Perkara Suap Fatwa MA Djoko Tjandra
Indonesia
Jaksa Pinangki Hadapi Sidang Putusan Perkara Suap Fatwa MA Djoko Tjandra

Pinangki bakal divonis atas perkara dugaan suap terkait pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) untuk terpidana kasus pengalihan hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra.

Penangkapan Edhy Prabowo Momentum Buka Borok di KKP
Indonesia
Penangkapan Edhy Prabowo Momentum Buka Borok di KKP

Penangkapan anak buah Prabowo Subainto oleh KPK menunjukkan ada banyak yang tidak beres di tubuh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)