Pilkada Serentak Ditunda, Ratusan Panwas dan PPS Kabupaten Sleman Menganggur Ketua KPU Kabupaten Sleman Trapsi Haryadi (MP/Teresa Ika).

MerahPutih.Com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sleman menunda empat rangkaian tahapan Pilkada 2020. Kebijakan ini membuat ratusan panitia pemungutan suara PPS dan panitia pengawas Panwas menganggur.

Ketua KPU Kabupaten Sleman Trapsi Haryadi menjelaskan empat tahapan yang ditunda adalah pelantikan dan masa tugas PPS.

Baca Juga:

Pandemi COVID-19, KPU dan Bawaslu Nonaktifkan Ratusan Petugas Pilwakot Solo 2020

"Kedua verifikasi syarat dukungan calon perseorangan. ketiga pemutakhiran dan penyusunan data pemilih. Terakhir pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP),"jelas Trapsi pada merahputih.com di Yogyakarta, Rabu, (1/4).

Pilkada ditunda, ratusan petugas PPS dan panwas nganggur
Bupati Sleman Sri Purnomo menyerahkan piagam pada Ketua KPU Sleman dan Ketua Bawaslu Sleman (MP/Teresa Ika)

Hal ini membuat sekitar 258 orang calon PPS yang akan dilantik batal kerja alias menganggur. Trapsi belum mengetahui kapan seluruh proses akan dilaksanakan. Pihaknya juga belum memutuskan apakah ada penundaan pemungutan suara pada Pilkada Serentak 2020.

KPU Sleman masih menunggu keputusan selanjutnya dari KPU pusat.

Hal serupa juga terjadi pada ratusan Panwaslu kabupaten Sleman. Ketua Bawaslu Sleman Abdul Karim Mustofa mengatakan pihaknya menonaktifkan 137 Panwaslu yang sudah dilantik. Mereka terdiri dari Panwascam hingga panwasdes.

"Di nonaktifkan mulai kemarin 31 Maret 2020. Keputusan Bawaslu Sleman tersebut mengacu pada surat Ketua Bawaslu RI nomor 0255/K.Bawaslu/TU.00.01/III/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang pemberhentian sementara panwaslu kecamatan serta panwasludesa, "tuturnya.

Selain itu para Panwaslu juga tidak mendapatkan honor. Pasalnya pembayaran honorarium penyelenggara ad hoc berbasis kinerja, sehingga jika tidak melaksanakan tugas, tentunya tidak akan menerima honorarium.

Baca Juga:

Pilkada Serentak Diprediksi Bakal Diundur

"Anggaran untuk penyelenggara ad hoc adalah berbasis kinerja, sementara dengan penundaan beberapa tahapan Pilkada 2020 seperti verifikasi dukungan bakal calon perseorangan, pelantikan PPS dan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih oleh KPU, maka tugas pengawasan tidak ada lagi," katanya.

Ia berharap pandemi COVID-19 segera berakhir sehingga semua bisa beraktivitas kembali.(*)

Berita ini ditulis berdasarkan laporan Teresa Ika, reporter dan kontributor merahputih.com untuk wilayah Yogyakarta.

Baca Juga:

Perludem Sarankan Pilkada Digelar Usai COVID-19 Tuntas

Kredit : patricia


Eddy Flo

LAINNYA DARI MERAH PUTIH