Pilkada Serentak
Pilkada Serentak Digelar Saat Pandemi, Ini Langkah KPU Daerah Yogyakarta Komisoner KPU Yogyakarta. (KPU Yogyakarta)

MerahPutih.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mulai mempersiapkan Pilkada dengan SOP new normal. KPU DIY telah mengajukan penambahan dana Pilkada sebesar Rp19 miliar kepada pusat untuk mendukung pelaksanaan pilkada.

Komisioner KPU DIY Wawan Budiyanto menjelaskan, penerapan SOP new normal mengakibatkan beberapa tambahan fasilitas kesehatan dan jumlah Tempat Pemumutan suara (TPS).

Selain itu, KPU bakal mengurangi jumlah warga pencoblos per TPS hampir dua kali lipat. Dari sebelumnya 800 warga pertps direncanakan berjumlah 500 orang.

Ia mencontohkan di Kabupaten Sleman, awalnya memerlukan sekitar 1.500 TPS ,dengan protokol new normal bertambah menjadi sekitar 2.000 TPS

Baca Juga:

KPK Telisik Dugaan Pembelian Makam San Diego Hills untuk Nurhadi dan Istri

KPU DIY bakal menyiapkan sekitar 6.253 TPS dengan estimasi jumlah pemilih 2.160.932 pemilih. Jumlah inipun bersifat tentatif mengikuti kebijakan pemerintah pusat.

"Kami juga harus menyiapkan alat pelindung diri untuk para petugas dan fasilitas cuci tangan atau hand sanitizer di setiap TPS," katanya.

Ia mengatakan, dengan SOP anyar tersebut, setelah melakukan perhitungan ulang, jumlah biaya tambahan yang dibutuhkan pihaknya sekitar Rp27 Miliar. Paling tidak, KPUD berharap, sebanyak 8 miliar akan didapatkan dari APBD Pemkab setelah. Sedangkan Rp 19 miliar ke pusat.

Ilustrasi Pencoblosan
Ilustrasi Pencoblosan. (Foto: KPU)

Pelaksanaan Pilkada di DIY jatuh pada tanggal 9 Desember 2020, mundur dari jadwal pada 23 September 2020. Penetapan tanggal ini didasarkan padaPKPU nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020.

KPU DIY telah berkordinasi dengan KPU 3 Kabupaten yang akan menggelar Pilkada serentak yakni KPU Gunungkidul, Sleman, dan Bantul. (*)

Baca Juga:

Rakyat Pikirkan Pandemi, RUU HIP Dinilai Tidak Punya Urgensi

*Berita ini ditulis Teresa Ika, reporter dan kontributor merahputih.com untuk wilayah Yogyakarta.

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kemenag Dinilai Kurang Terbuka kepada Pers dan Publik
Indonesia
Kemenag Dinilai Kurang Terbuka kepada Pers dan Publik

Kemenag dinilai kurang terbuka kepada insan pers dan publik.

Santri Dilarang Mudik Lebaran, Menag Sebut untuk Cegah Bahaya Lebih Besar
Indonesia
Santri Dilarang Mudik Lebaran, Menag Sebut untuk Cegah Bahaya Lebih Besar

Bahaya yang sama juga bakal terjadi pada arus balik

Wali Kota Solo Pastikan Tidak Ada Nakes Kirim Surat Tolak Vaksin
Indonesia
Wali Kota Solo Pastikan Tidak Ada Nakes Kirim Surat Tolak Vaksin

Jumlah vaksin Sinovac yang datang ke kota Solo mencapai 10.609 vaksin. Padahal dari data Dinas Kesehatan Kota (DKK) Solo, jumlah nakes di kota Solo mencapai 10.620 orang.

Ekonom Kritik DPR Yang Mau Bikin Dewan Moneter di RUU BI
Indonesia
Ekonom Kritik DPR Yang Mau Bikin Dewan Moneter di RUU BI

DPR diminta fokus pada upaya-upaya pemerintah dalam menangani COVID-19 karena akan memberikan dampak berantai pada berbagai sektor dan pertumbuhan ekonomi.

Tes Swab Negatif, Maria Lumowa Langsung Diperiksa Bareskrim
Indonesia
Kebakaran Hanguskan 25 Rumah di Belakang Mal Senayan City
Indonesia
Kebakaran Hanguskan 25 Rumah di Belakang Mal Senayan City

Sebanyak 18 unit mobil pemadam dan alat penunjang dikerahkan ke lokasi kejadian

BNN Bongkar 33 Jaringan Narkoba Selama 2019
Indonesia
BNN Bongkar 33 Jaringan Narkoba Selama 2019

Kebanyakan melalui online, jasa pengiriman, tetapi masih ada jalur laut

Ini Jadwal Masuk Sekolah Tatap Muka di Yogyakarta
Indonesia
Ini Jadwal Masuk Sekolah Tatap Muka di Yogyakarta

Pembukaan sekolah tatap muka di seluruh Yogyakarta menunggu hasil evaluasi risiko penularan COVID-19 di perguruan tinggi.

Pinangki Belum Putuskan Banding Atas Vonis 10 Tahun Penjara
Indonesia
Pinangki Belum Putuskan Banding Atas Vonis 10 Tahun Penjara

Jaksa Pinangki Sirna Malasari belum memutuskan mengajukan banding atas putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta yang menghukumnya dengan 10 tahun pidana penjara dan denda.

Belasan Oknum Bintara Resmi Dijadikan Tersangka Kasus Penyerangan Polres Buton Utara
Indonesia
Belasan Oknum Bintara Resmi Dijadikan Tersangka Kasus Penyerangan Polres Buton Utara

Dari hasil pemeriksaan para saksi dan alat bukti yang ada, telah ditetapkan 15 orang oknum Anggota Kodim 1429/Buton Utara sebagai tersangka.