Pilkada Serentak
Pilkada Serentak Digelar Saat Pandemi, Ini Langkah KPU Daerah Yogyakarta Komisoner KPU Yogyakarta. (KPU Yogyakarta)

MerahPutih.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mulai mempersiapkan Pilkada dengan SOP new normal. KPU DIY telah mengajukan penambahan dana Pilkada sebesar Rp19 miliar kepada pusat untuk mendukung pelaksanaan pilkada.

Komisioner KPU DIY Wawan Budiyanto menjelaskan, penerapan SOP new normal mengakibatkan beberapa tambahan fasilitas kesehatan dan jumlah Tempat Pemumutan suara (TPS).

Selain itu, KPU bakal mengurangi jumlah warga pencoblos per TPS hampir dua kali lipat. Dari sebelumnya 800 warga pertps direncanakan berjumlah 500 orang.

Ia mencontohkan di Kabupaten Sleman, awalnya memerlukan sekitar 1.500 TPS ,dengan protokol new normal bertambah menjadi sekitar 2.000 TPS

Baca Juga:

KPK Telisik Dugaan Pembelian Makam San Diego Hills untuk Nurhadi dan Istri

KPU DIY bakal menyiapkan sekitar 6.253 TPS dengan estimasi jumlah pemilih 2.160.932 pemilih. Jumlah inipun bersifat tentatif mengikuti kebijakan pemerintah pusat.

"Kami juga harus menyiapkan alat pelindung diri untuk para petugas dan fasilitas cuci tangan atau hand sanitizer di setiap TPS," katanya.

Ia mengatakan, dengan SOP anyar tersebut, setelah melakukan perhitungan ulang, jumlah biaya tambahan yang dibutuhkan pihaknya sekitar Rp27 Miliar. Paling tidak, KPUD berharap, sebanyak 8 miliar akan didapatkan dari APBD Pemkab setelah. Sedangkan Rp 19 miliar ke pusat.

Ilustrasi Pencoblosan
Ilustrasi Pencoblosan. (Foto: KPU)

Pelaksanaan Pilkada di DIY jatuh pada tanggal 9 Desember 2020, mundur dari jadwal pada 23 September 2020. Penetapan tanggal ini didasarkan padaPKPU nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020.

KPU DIY telah berkordinasi dengan KPU 3 Kabupaten yang akan menggelar Pilkada serentak yakni KPU Gunungkidul, Sleman, dan Bantul. (*)

Baca Juga:

Rakyat Pikirkan Pandemi, RUU HIP Dinilai Tidak Punya Urgensi

*Berita ini ditulis Teresa Ika, reporter dan kontributor merahputih.com untuk wilayah Yogyakarta.

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Lima Gedung Milik Pemprov DKI Ditutup Akibat Sejumlah Pegawai Terpapar Corona
Indonesia
Lima Gedung Milik Pemprov DKI Ditutup Akibat Sejumlah Pegawai Terpapar Corona

Sebanyak lima gedung milik Pemprov DKI Jakarta ditutup sementara akibat ada sejumlah pegawai terkonfirmasi terpapar virus corona.

28 Warga Binaan Rutan Klas 1A Surakarta Dapat Remisi Natal
Indonesia
28 Warga Binaan Rutan Klas 1A Surakarta Dapat Remisi Natal

Meskipun mendapatkan remisi tidak ada satu pun napi yang langsung bebas setelah mendapatkan pengurangan masa tahanan.

11 Jenis Kopi Indonesia Dipamerkan di KBRI Singapura
Indonesia
11 Jenis Kopi Indonesia Dipamerkan di KBRI Singapura

Acara dihadiri sekitar 30 undangan dari berbagai kalangan pencinta kopi Singapura, termasuk barista, pemilik kafe, pedagang kopi dan kalangan diplomatik.

Wow! Gegara COVID-19, Trump Hentikan Pendanaan ke WHO
Indonesia
Wow! Gegara COVID-19, Trump Hentikan Pendanaan ke WHO

Amerika Serikat adalah donor terbesar untuk WHO

Pagebluk COVID-19 Bikin Belanja Sayur Online Meroket
Indonesia
Pagebluk COVID-19 Bikin Belanja Sayur Online Meroket

Lonjakan permintaan tersebut karena platform ini tetap melayani masyarakat

Jaksa Agung dan Menkumham Diminta Tiru Kapolri Sikat Anak Buah yang 'Bermain' di Kasus Djoko Tjandra
Indonesia
Jaksa Agung dan Menkumham Diminta Tiru Kapolri Sikat Anak Buah yang 'Bermain' di Kasus Djoko Tjandra

Hal ini menjadi kasus yang sangat memalukan dunia penegakkan hukum Indonesia

Buntut Ucapan Presiden Prancis, Menag Minta Umat Islam Tak Terpancing
Indonesia
Buntut Ucapan Presiden Prancis, Menag Minta Umat Islam Tak Terpancing

Pemerintah Indonesia mengecam pernyataan Presiden Prancis Emanuel Macron yang menyinggung agama Islam.

DPR Ingatkan Pemerintah Tak Sembarangan Buka Kegiatan Belajar di Sekolah
Indonesia
PAN Ingin Sanksi Pidana Iklan Minuman Keras Diatur di RUU Cipta Kerja
Indonesia
PAN Ingin Sanksi Pidana Iklan Minuman Keras Diatur di RUU Cipta Kerja

Miras memberikan banyak dampak buruk sehingga proteksi maksimal harus dilakukan agar anak muda terhindar dari miras.